Mahkamah Agung AS Memutuskan, Trump Telah Melampaui Wewenang Kepresidenannya

MATATELINGA, Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat (20/2/2026) mengumumkan "tarif impor global" sebesar 10 persen setelah Mahkamah Agung (MA) AS membatalkan bea tarif yang sebelumnya ditetapkan kepada hampir semua mitra dagang AS.

Mendukung putusan pengadilan sebelumnya, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa Trump telah melampaui wewenang kepresidenannya saat menggunakan sebuah UU darurat tahun 1970-an untuk menetapkan "tarif resiprokal" dan tarif terkait fentanil terhadap China, Kanada, dan Meksiko.

Baca Juga:

• Pertemuan Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Hadiri 20 Negara

Dalam sebuah konferensi pers, Trump mengungkapkan kemurkaannya dan mengkritik keras para hakim MA yang ia sebut "sangat tidak patriot dan tidak setia terhadap konstitusi". Ia bahkan menuduh para hakim terpengaruh "kepentingan asing".

"Saya malu terhadap sejumlah hakim MA, sangat malu karena mereka tak punya keberanian melakukan hal yang benar bagi negara kita," kata Trump, sembari menyebut putusan tersebut "sangat mengecewakan".

MA AS sebelumnya mengadili sah tidaknya keputusan Trump menggunakan UU Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) tahun 1977 untuk menetapkan langsung tarif impor tanpa persetujuan Kongres AS.

Padahal, pihak yang secara aturan tertulis diberikan wewenang menetapkan kebijakan perpajakan di AS adalah otoritas legislatif, yaitu Kongres.

Semenjak sidang MA terkait isu tersebut dimulai awal November, mayoritas dari 9 hakim MA, enam di antaranya ditunjuk oleh presiden dari Partai Republik, sudah tampak skeptis terhadap keputusan Trump mendahului Kongres dalam menetapkan tarif puluhan persen kepada mitra dagang.

Hakim Ketua MA John Roberts, hakim konservatif yang ditunjuk Presiden George W, Bush, mengatakan bahwa Trump tak dapat memberi pembenaran hukum atas langkah luar biasanya.

"Presiden mengeklaim memiliki kuasa luar biasa untuk menetapkan tarif secara sepihak dengan jumlah, waktu, dan cakupan yang tak terbatas," kata Roberts saat membacakan putusan.

"Dengan memperimbangkan luasnya cakupan, sejarah, dan konteks konstitusional atas wewenang yang diklaim tersebut, ia harus secara jelas mendapatkan persetujuan Kongres untuk melaksanakannya," ucap Hakim Ketua MA.

Tarif impor menjadi salah satu pilar utama agenda "America First" Presiden Trump. Menurut dia, langkah tersebut mampu menghidupkan kembali sektor manufaktur, menciptakan lapangan kerja, mengurangi utang nasional, serta meningkatkan pendapatan pajak.

Langkah tersebut juga dianggap dapat memberi kekuatan lebih kepada AS saat merundingkan konsesi kepada negara-negara mitra.

Pada awal tahun lalu, pemerintahan Trump menetapkan tarif impor bagi produk China, Kanada, dan Meksiko usai menuduh tiga mitra dagang utamanya tersebut tak bertindak mencegah "banjirnya" produk fentanil di AS.

Kemudian pada April, Trump mengumumkan tarif "Liberation Day" yang menetapkan tarif dasar 10 persen terhadap semua negara serta tambahan nilai tarif kepada puluhan negara yang memiliki defisit dagang terhadap AS.

Menurut UU IEEPA yang dijadikan dasar hukum tarif Trump, langkah darurat dapat ditempuh untuk "menangani ancaman tak biasa atau luar biasa, yang bersumber sepenuhnya atau sebagian dari luar Amerika Serikat, terhadap keamanan nasional, hubungan luar negeri, atau ekonomi".

Tetapi sebelum Trump, belum ada Presiden AS yang sekalipun memanfaatkan UU tersebut untuk memberlakukan tarif.

Keputusan tersebut mendorong ratusan perusahaan AS maupun asing menggugat pemerintahan Trump kepada pengadilan atas langkah berdasarkan UU IEEPA tersebut.

Mereka juga ingin memastikan supaya menerima pengembalian dana apabila MA membatalkan keputusan tersebut.

Namun demikian, dalam putusannya, MA tidak menetapkan apakah pemerintahan Trump harus mengembalikan pemasukan yang telah didapatkan dari tarif yang diberlakukan.

Trump juga mengatakan bahwa ia tidak akan mengembalikan pemasukan tarif yang sudah mencapai ratusan miliar dolar AS, sembari menyampaikan bahwa isu ini akan terus diperjuangkan di pengadilan.

Ia berkata negara-negara asing kini "sangat bahagia dan menari-nari di jalanan". Namun, ia memastikan bahwa mereka "tidak akan menari lama".

Presiden AS menegaskan bahwa pihaknya memiliki "alternatif yang sangat kuat" untuk memberlakukan lagi tarif yang oleh MA "ditolak secara salah".

Sembari menyatakan tekadnya mendorong agenda perdagangannya dengan cara lain, Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10 persen untuk impor dari semua negara, di samping bea yang sebelumnya berlaku.

Tarif tambahan tersebut akan dilandasi UU Perdagangan tahun 1974 yang mengizinkannya memberlakukan tarif selama hingga 150 hari apabila ada defisit dagang parah yang harus ditangani.

Sementara itu, Trump sebelumnya mengancam memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap Jepang, tetapi angka tersebut menurun hingga 15 persen setelah perundingan, dengan pihak Jepang menjanjikan investasi besar-besaran di AS.

Menyusul janji Jepang membeli lebih banyak produk AS, kesepakatan dagang bilateral juga menetapkan produk mobil Jepang dikenai tarif 15 persen, menurun dari angka 27,5 persen yang sebelumnya diberlakukan pada April.

Gugatan hukum atas "tarif global" yang diajukan usaha-usaha kecil serta belasan negara bagian AS tak terkait dengan tarif sektoral pemerintahan Trump.

Tarif sektoral yang ditetapkan Trump sejak ia kembali menjabat sebagai Presiden AS pada Januari 2025 atas dalih keamanan nasional, termasuk tarif terhadap impor mobil dan baja, memiliki dasar hukum UU Perluasan Dagang tahun 1962.

Namun, UU tersebut menginstruksikan penyelidikan awal sebelum tarif dapat ditetapkan.

Sumber: Kyodo

Para Pengembang Mempromosikan "Rumah Trump"

Trump Kini Menginginkan Gapura Kemenangannya Setinggi 250 Kaki

Sejumlah Saksi Mata Agen Patroli Perbatasan Menembak Mati Pria Minneapolis

Bergabung Satau Tahun, Trump Mengungkapkan Rasa Frustrasi Terhadap Timnya

Trump Menyampaikan Pidato Panjang dan Bertele-tele di Tengah Ketegangan di Greenland

Machado "Memberikan" Medali Hadiah Nobel Perdamaiannya Pada Trump