Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan, PT Rapala Tidak Punyak Hak Kebun

Lantas pihak berwajib melakukan penahanan tanpa melihat alasak kepemilikan lahan. Sehingga warga masyarakat menimbulkan perlawanan dengan mengajukan Praperadilan dengan kuasa hukum, Mardan Hanafi Hasibuan, SH. MH yang saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sibuhuan.
Sidang ketiga yang digelar menghadirkan ahli hukum pidana, Dr. Andi Hakim Lubis, SH. MH dalam keterangannya menyampaikan, yang di uji adalah, penangkapan, penetapan, serta penahanan tersangka. Apakah kesalahan prosedur dalam penyidikannya dan untuk memberikan keterangan terkait pencurian itu harus ada pembuktian kepemilikan, tentunya lebih dulu dasar kepemilikan lahan sawit yang disangkakan jelas. Karena terkait adanya dugaan lahan tersebut adalah lahan kawasan hutan yang di kuasai negara seharusnya untuk kemakmuran masyarakat sesuai yang termaktub dalam pasal 33 UUD 1945. "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Jika yang menjadi Korban itu adalah Korporasi atau badan Hukum harusnya penerapan hukumnya adalah UU Perkebunan bukan KUHP itu nanti akan berdampak secara hukum," ungkapnya.Selanjutnya, sidang praperadilan akan kembali dilanjutkan hingga pada, Senin (3/04-2026) agenda putusan.

Washington ke Jalur Diplomatik dan Permohonan kepada Iran,..Iran Tidak Boleh Lengah

LIPPSU: Kemana Pajak HGU PT Bridgestone Mengalir?

Bupati Indramayu Lucky Hakim : Antisipasi El Nino, Kementan Gencarkan Program Pompanisasi di Lumbung Pangan

JPU Tuntutan Bandar Narkoba 10 Tahun, Hakim Vonis Pengedar 10 Tahun.

Ditangkap Polisi Gegara Punya 3,07 Gram Sabu

Fraksi PDI P DPRD Medan : Keluhan Warga Distribusi Bansos Tidak Tepat Sasaran