Pengamat Korupsi Minta Sumber Pendanaan Proyek Pembangunan Gedung Kejatisu Harus Dibuka Secara Terang Kepada Publik

Ungkapan itu disampaikan pengamat anggaran dan kebijakan publik, Elfenda Ananda, belum lama ini, menjawab wartawan melalui pesan selular whatssap terkait proyek pembangunan gedung Kejati Sumut, yang kian hari semkin menjadi perbincangan dan perhatian serius dari diberbagai kalangan dan pemerhati publik.

"Dalam konteks tersebut, rangkaian fakta yang terungkap justru menunjukkan bahwa proyek ini mencerminkan lemahnya perencanaan anggaran, buruknya tata kelola pengadaan, dan rendahnya akuntabilitas kebijakan publik," kata Elfenda.

Baca Juga:

• Kejari Gunungsitoli Tahan JPZ Selaku PPK Pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias

Dari perspektif pengelolaan keuangan negara sebutnya, pembongkaran parkir dan landscape yang baru dibangun melalui APBD-tahun 2023 merupakan anomali serius.

Pada tahun 2023, Pemprov Sumut melalui Biro Umum Sekda mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,3 miliar untuk pembangunan parkir dan landscape Kejati Sumut yang meliputi pematangan lahan, gapura, pagar, pos satpam, dan lapangan.

"Namun hanya berselang sekitar satu tahun, aset tersebut justru dibongkar saat pembangunan gedung utama dimulai pada Mei 2025," sebutnya.

Dia menyebutkan, Hingga kini tidak terdapat kejelasan mengenai perhitungan nilai aset yang dibongkar maupun mekanisme penggantian aset negara. Padahal Pasal 3 UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara secara tegas mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Penghapusan aset negara lanjutnya, tanpa perhitungan nilai wajar dan dasar kebijakan yang jelas berpotensi melanggar prinsip tersebut serta menimbulkan kerugian keuangan negara yang diperkirakan mencapai Rp.2 miliar. Ini bukan semata kesalahan teknis, melainkan indikasi kegagalan perencanaan fiskal yang terintegrasi.

Baca Juga:

• Kejari Gunungsitoli Tahan Tersangka Penyedia Terkait Dugaan Perkara Pembangunan Tembok Penahan Tanah RS Pratama Lologolu

Masalah tata kelola paparnya, semakin nyata dalam proses tender pembangunan gedung Kejati Sumut. Evaluasi tender yang tidak transparan, perubahan nilai penawaran yang signifikan, serta dugaan manipulasi masa berlaku SBU dan jaminan penawaran mengindikasikan adanya persaingan semu.

Bertentangan Dengan PBJ

Menurutnya, Praktik ini bertentangan dengan prinsip pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres nomor 12 tahun 2021, khususnya prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Lebih jauh, indikasi tersebut juga berpotensi melanggar Pasal 22 UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Jasa Kepelabuhanan dan Kenavigasian Pelabuhan Belawan Tahun 2023-2024

Dia juga mengatakan, dari sudut pandang antikorupsi, dugaan pelaksanaan Berita Acara Serah Terima (BAST) saat pekerjaan fisik belum selesai merupakan persoalan paling krusial. BAST bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pernyataan hukum bahwa pekerjaan telah selesai sesuai kontrak dan spesifikasi teknis.

"Jika BAST dilakukan sebelum pekerjaan benar-benar rampung, maka hal ini berpotensi melanggar ketentuan pengendalian kontrak dalam Perpres PBJ serta membuka ruang pembayaran yang tidak sah. Dalam praktik penegakan hukum, pola seperti ini kerap menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya terkait perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara," ungkap Elfenda.

Menurutnya, sikap diam pejabat teknis Dinas PUPR Sumut ketika dimintai klarifikasi semakin memperlemah kepercayaan publik dalam proyek strategis yang dibiayai APBD, transparansi merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana prinsip akuntabilitas publik dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.

"Ketika pejabat publik memilih bungkam, publik berhak menduga adanya persoalan yang sengaja dikeluarkan dari ruang pertanggungjawaban," tambah Elfenda.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Terima Pengembalian Uang Kerugian Negara Rp13,1 Miliar Dari Perkara Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan Dan Kawasan Tele TA 2022

Dari perspektif kebijakan publik sebutnya lagi, proyek ini memperlihatkan kegagalan sinkronisasi antara perencanaan jangka pendek, penganggaran tahunan, dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Ketidakjelasan sumber anggaran lanjutan semakin menguatkan dugaan bahwa pembangunan dipaksakan tanpa kerangka pembiayaan yang berkelanjutan.

Padahal ujarnya, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 secara tegas menekankan bahwa belanja pemerintah harus berbasis prioritas dan kemampuan fiskal, bukan sekadar mengejar realisasi proyek.

"Kasus pembangunan Gedung Kejati Sumut seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh aparat pengawasan negara, mulai dari APIP, BPK, KPPU, hingga aparat penegak hukum. Terlebih, proyek ini dibiayai dari APBD Sumut, bukan dari APBN, padahal Kejaksaan Tinggi merupakan instansi vertikal yang pada prinsipnya dibiayai oleh anggaran pusat. Dengan kapasitas fiskal APBD yang jauh lebih terbatas dibandingkan APBN, pilihan pembiayaan ini patut dipertanyakan dari sisi rasionalitas kebijakan," paparnya.

Tanpa penegakan akuntabilitas yang tegas dan keterbukaan penuh kepada publik ujar Elfenda, proyek ini berisiko menjadi simbol kegagalan negara dalam mengelola uang pajak rakyat secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, persoalan pembangunan lanjutan Gedung Kejati Sumut yang hingga kini belum jelas sumber pendanaannya harus dibuka secara terang kepada publik.

Baca Juga:

• Kejari Gunungsitoli Tahan Direktur PT Danrus Utama Engineering Terkait Dugaan Korupsi Rehabilitasi Puskesmas Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat TA 20

Menurutnya, Keterbukaan bukan sekadar tuntutan moral, melainkan kewajiban hukum dalam negara yang mengklaim diri berlandaskan prinsip good governance. Kejelasan sumber dana ini penting mengingat kalau pembangunan ini masih mengandalakan dana APBD Sumut, tentunya ini akan mengganggu prioritas pemprovsu mengatasi persoalan bencana banjir Sumatera.

"Selain itu akan melanggar prinsip keadilan anggaran karena masih banyak Pembangunan di Sumut yang lebih penting sperti infrastruktur jalan yang rusak berat. Sudah seharusnya kejaksaan tinggi Sumut menuntaskan Pembangunan lewat pembiayaan APBN ketimbang APBD Sumut yang terbatas dan sempit ruang fiskalnya," tandas aktivis anti korupsi inilagi.

Belum Menjawab

Kasi Penkum Kajati Sumut Rizaldi, yang dikonfirmasi salah satu wartawan Forwaka Sumut dalam mewakili seluruh anggota, soal proyek pembangunan gedung Kejati Sumut tersebut, sampai sekarang belum menjawab konfirmasi tersebut.

Baca Juga:

• Budi Prasetyo : Sedang Dalami Rangkap Jabatan Mulyono Kepala KPP

Begitu juga Pj Sekda Prov Sumut Sulaiman Harahap, juga belum memberikan klarifikasinya atas konfirmasi wartawan,Selasa (10/2/26) pagi, prihal pembangunan proyek tersebut, hingga berita ditayangkan.

Kejari Gunungsitoli Tahan JPZ Selaku PPK Pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias

Kejari Gunungsitoli Tahan Tersangka Penyedia Terkait Dugaan Perkara Pembangunan Tembok Penahan Tanah RS Pratama Lologolu

Kejati Sumut Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Jasa Kepelabuhanan dan Kenavigasian Pelabuhan Belawan Tahun 2023-2024

Kejati Sumut Terima Pengembalian Uang Kerugian Negara Rp13,1 Miliar Dari Perkara Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan Dan Kawasan Tele TA 2022

Kejari Gunungsitoli Tahan Direktur PT Danrus Utama Engineering Terkait Dugaan Korupsi Rehabilitasi Puskesmas Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat TA 20

Budi Prasetyo : Sedang Dalami Rangkap Jabatan Mulyono Kepala KPP