Literasi Hukum: Kunci Menavigasi Sosial Digital dengan Aman

MATATELINGA,Di era transformasi digital yang masif, ruang siber telah menjadi "rumah kedua" bagi masyarakat. Namun, kemudahan interaksi di media sosial ibarat pisau bermata dua. Tanpa pemahaman hukum yang memadai, jempol pengguna dapat dengan mudah tergelincir ke ranah pidana.

Oleh: Yos A Tarigan, SH, MH, M.Ikom

(Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)

Oleh karena itu, literasi hukum bukan lagi sekadar pengetahuan tambahan, melainkan kebutuhan primer untuk menavigasi dunia digital dengan aman.

Baca Juga:

• Sinergi TNI–Polri di Batang Toru, Brimob Polda Sumut Fokuskan Pemulihan Warga Terdampak Bencana

Salah satu pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat saat ini adalah mengenai pemberlakuan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Apakah dengan disahkannya KUHP nasional tersebut, maka UU ITE otomatis tidak berlaku?

Penting untuk dipahami bahwa KUHP Baru menganut asas unifikasi hukum pidana. Beberapa ketentuan dalam UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan delik penghinaan dan pencemaran nama baik, memang telah ditarik dan disesuaikan ke dalam KUHP Baru guna menghindari duplikasi dan memberikan kepastian hukum.

Namun, hal ini bukan berarti UU ITE tidak berlaku lagi secara keseluruhan. UU ITE tetap eksis untuk mengatur hal-hal spesifik yang bersifat administratif digital, transaksi elektronik, serta tindak pidana siber yang bersifat teknis (seperti hacking atau intersepsi ilegal).

Dalam transisi menuju pemberlakuan penuh KUHP Baru pada tahun 2026 ini, masyarakat harus tetap waspada. Literasi hukum membantu kita memahami batasan mana yang merupakan kritik sehat dan mana yang masuk dalam kategori fitnah atau penyebaran berita bohong (hoax).

Kejaksaan RI, sebagai lembaga penuntut umum, memiliki peran sentral dalam menjaga ekosistem digital ini. Tugas jaksa tidak hanya terpaku pada aspek represif atau penegakan hukum di pengadilan, tetapi juga pada aspek preventif.

Melalui program seperti Luhkum (Penyuluhan Hukum) dan Jaga Desa, Kejaksaan aktif memberikan edukasi agar masyarakat melek hukum sebelum bertindak di ruang digital. Jaksa kini dituntut untuk mengedepankan hati nurani dan keadilan restoratif (restorative justice) dalam menangani kasus-kasus ITE yang bersifat ringan, agar hukum tidak tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Baca Juga:

• GM PLN UID Sumatera Utara Ajak Insan PLN Melayani dengan Sepenuh Hati dan Utamakan K3

Keamanan di dunia digital dimulai dari pemahaman hukum yang kuat. Dengan literasi hukum yang baik, kita tidak hanya melindungi diri sendiri dari jeratan pidana, tetapi juga ikut serta menciptakan ruang digital Indonesia yang beretika, sehat, dan produktif.

Gempa Di Sumatera Utara Berkekuatan 6,5 SR

Gubsu Terima Rektor Institut Teknologi Sumatera

Siswa III Seskoau 51 Berkunjung ke Gubernuran

Sekdaprovsu Terima Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Sumatera Utara