Literasi Hukum: Kunci Menavigasi Sosial Digital dengan Aman

Dalam transisi menuju pemberlakuan penuh KUHP Baru pada tahun 2026 ini, masyarakat harus tetap waspada. Literasi hukum membantu kita memahami batasan mana yang merupakan kritik sehat dan mana yang masuk dalam kategori fitnah atau penyebaran berita bohong (hoax).

Kejaksaan RI, sebagai lembaga penuntut umum, memiliki peran sentral dalam menjaga ekosistem digital ini. Tugas jaksa tidak hanya terpaku pada aspek represif atau penegakan hukum di pengadilan, tetapi juga pada aspek preventif.

Melalui program seperti Luhkum (Penyuluhan Hukum) dan Jaga Desa, Kejaksaan aktif memberikan edukasi agar masyarakat melek hukum sebelum bertindak di ruang digital. Jaksa kini dituntut untuk mengedepankan hati nurani dan keadilan restoratif (restorative justice) dalam menangani kasus-kasus ITE yang bersifat ringan, agar hukum tidak tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Baca Juga:

• GM PLN UID Sumatera Utara Ajak Insan PLN Melayani dengan Sepenuh Hati dan Utamakan K3

Keamanan di dunia digital dimulai dari pemahaman hukum yang kuat. Dengan literasi hukum yang baik, kita tidak hanya melindungi diri sendiri dari jeratan pidana, tetapi juga ikut serta menciptakan ruang digital Indonesia yang beretika, sehat, dan produktif.

Gempa Di Sumatera Utara Berkekuatan 6,5 SR

Gubsu Terima Rektor Institut Teknologi Sumatera

Siswa III Seskoau 51 Berkunjung ke Gubernuran

Sekdaprovsu Terima Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Sumatera Utara