Fraksi PDI P DPRD Medan Sorot Keterlambatan Pengajuan Perubahan Perda No 1 Tahun 2024

MATATELINGA,Medan : Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan pertanyakan kelalaian Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas terkait keterlambatan pengajuan Ranperda perubahan atas Perda Kota Medan No 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pada hal perubahan Perda sangat urgen dan mendesak untuk ditindaklanjuti karena terkait dampak terhadap keuangan daerah serta hak-hak keuangan kepala daerah.

Hal tersebut ditegaskan David Roni Ganda Sinaga mewakili Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan saat penyampaian pemandangan umum Fraksinya terhadap Ranperda Kota Medan tentang perubahan atas Perda Kota Medan nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dalam rapat paripurna dewan di gedung DPRD Medan, Senin (21/9/2026).

Baca Juga:

• Tak Gentar alias Takut, Edarkan Sabu Di Depan Mapolres Labuhanbatu

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PDI P DPRD Medan terkesan sangat menyanyangkan kinerja Wali Kota Medan karena keterlambatan pengajuan draf Ranperda Perubahan. Pada hal kata David, ternyata dalam surat menteri dalam negeri dan Menteri Keuangan nomor 900.1.23.1/4383/ pada 16 September 2025.

Diketahui, dalam surat tersebut tidak hanya diwajibkan melakukan perubahan, tetapi juga menetapkan kerangka waktu yang sangatterbatas. Lebih konkrit disebutkan kepala daerah bersama DPRD wajib melakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima.

Padahal sebut David, salah satu aspek paling signifikan dari surat tersebut adalah penegasan mengenai sanksi yang akan dikenakan jika tidak dilakukan perubahan Perda berdampak langsung terhadap keuangandaerah serta hak-hak keuangan Kepala Daerah.

Baca Juga:

• Tak Gentar alias Takut, Edarkan Sabu Di Depan Mapolres Labuhanbatu

Terkait hal itu, bila dihitung dari tanggal penerbitannyasurat sudah 1 (satu) tahun lalu dikeluarkan, terus kenapa baru sekarang diajukan draf Ranperda perubahan. Fraksi PDI P DPRD Medan minta penjelasan tindak lanjut apa yang telah dilakukan Pemko Medan sehingga dimungkinkan pembahasan Ranperda bisa berlanjut.
Pada hal kata David, Fraksi PDI P menilai ada hal lain yang menyebabkan kementrian dalam negeri dan menteri keuangan merekomendasikan harusdilakukan evaluasi terhadap Perda Kota Medan. Dimana, perihal tarif yang ditetapkan dalamPerda tersebut tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Medan saat itu serta adanya objek-objek retribusi yang potensial yang belum tercantum dalam Perda No 1 Tahun 2024.

Terkait hal itu, tujuan Perda untuk menyelaraskan Perda dengan UU No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta peraturan pemerintahNo 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Maka itu ada sejumlah pasal yang perlu disesuaikan..

Seperti ketentuan dalam pasal 45 ; mengenai objek opsen pajak kenderaan bermotor yang dikenakan atas pajakterutang dari pajak kenderaan bermotor dihapuskarena merupakan pengulangan dari pasal 4.

Baca Juga:

• Tak Gentar alias Takut, Edarkan Sabu Di Depan Mapolres Labuhanbatu

Berikutnya, ketentuan dalam pasal 50 mengenai objek opsen beabalik nama kenderaan bermotor yang dikenakan atas pajak terutang dari bea balik nama kenderaanbermotor dihapus karena pengulangan dari pasal 4.
Srlanjutnya, tarif tindakan medis pada retribusi pelayanan kesehatan disesuaikan agar tidak dibedakan berdasarkan kelas perawatan. Rincian tarif titipan luar sterilisasi alat sertadekontaminasi dipindahkan ke kelompok retribusi jasausaha.

Terkait tarif retribusi perizinan tertentu atas bangunangedung, khususnya terkait tabel indeks terintegrasi, disesuaikan dengan peraturan pemerintah No 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan UU No 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung.

Untuk itu Fraksi PDI P minta penjelasan apakah dalam mekanisme penentuan tarif retribusi persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diatur dalam perda nomor 1 tahun 2024entang PDRD tersebut ada melanggar ketentuan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 28 tahun 2002 tentangbangunan gedung.

Baca Juga:

• Terkait Kasus Tersangka Dhody Thahir, Ketua DPRDSU Diperiksa Polda Sumut

Adapun Fraksi PDI P mempertahakan hal tersebutkarena sejak diterapkannya Perda PDRD tersebut, Fraksi PDI P sering menerima aduan dari masyarakat rumit dan tingginya biaya pengurusan retribusi PBG di Kota Medan. "Apakah ada hubungannya evaluasi ini dengan rumit dan tingginya biaya pengurusan retribusi PBG karena ada kesalahan yang dilakukan dalam perhitunganstandart harga satuan tertinggi (SHST) bangunan gedung di kota Medan," ujarnya.

Masih dalam pemendangan umumnya, dengan tegas Fraksi PDI P meminta dalam penentuan ataupun penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang akan dilakukan agar tetap memperhatikan tingkat kemampuan keuangan dan ekonomi warga masyarakat serta keberlangsungan dunia usaha daniklim investasi di kota medan tetap kondusif dan berkembang.

Tak Gentar alias Takut, Edarkan Sabu Di Depan Mapolres Labuhanbatu

Terkait Kasus Tersangka Dhody Thahir, Ketua DPRDSU Diperiksa Polda Sumut

Tarif Pajak, Aset Daerah hingga Pengawasan Retribusi Jadi Sorotan Fraksi PKS

Hadi Suhendra : Disdikbud Kota Medan Diminta Wajibkan Siswa Gunakan Masker

Syaiful Ramadhan Dorong Pemko Medan Segera Siapkan Program Pengendalian Banjir

Polres Labuhanbatu Gelar Patroli Di Sepanjang Ruas Jalinsum dan Tempat Keramaian