MATATELINGA - Medan : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumatera Utara meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera memberikan kepastian tindak lanjut penanganan kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo. Permintaan ini disampaikan setelah satu minggu sejak aspirasi korban dan orang tua disampaikan langsung kepada BGN di Jakarta, namun belum ada kejelasan mengenai tindak lanjut atas tuntutan yang telah disampaikan.
Kasus tersebut berdampak terhadap sejumlah siswa di Berastagi dan sekitarnya. Salah satu korban yang mendapat perhatian karena kondisi kesehatannya berlanjut adalah Febiola Br Purba, siswi SMK Swasta Bersama Berastagi.
Selain meminta pemulihan kesehatan korban, orang tua juga menuntut pemeriksaan kesehatan secara berkala, tindak lanjut hasil laboratorium, kepastian proses hukum, serta kompensasi atas dampak yang dialami keluarga. Hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Sumatera Utara sebelumnya menemukan Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli pada sejumlah sampel makanan yang diperiksa.
Baca Juga:
"Sudah satu minggu aspirasi ini disampaikan langsung kepada BGN. Kami menghargai bahwa BGN menerima dan menyatakan akan melakukan koordinasi, tetapi sekarang yang ditunggu masyarakat adalah hasil dari koordinasi tersebut. Jangan sampai setelah masyarakat datang menyampaikan penderitaan dan tuntutannya, kemudian mereka kembali menunggu tanpa kepastian.
Kalau memang harus melibatkan kementerian dan lembaga lain, silakan dikoordinasikan, tetapi jangan sampai tuntutan masyarakat berhenti hanya karena menunggu koordinasi. PDI Perjuangan akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan mengenai bentuk pertanggungjawaban dan kompensasi bagi para korban," ujar Rapidin, Selasa (22/09/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Karo sekaligus Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo, Iriani Tarigan, mengatakan aspirasi yang dibawa ke BGN merupakan suara para orang tua yang berharap anak-anak mereka mendapatkan penanganan hingga pulih. Ia juga meminta hasil pemeriksaan laboratorium yang sudah tersedia ditindaklanjuti secara terang dalam penanganan kasus.
Baca Juga:
Iriani menambahkan, tuntutan kompensasi juga didasari kondisi ekonomi sebagian orang tua siswa yang bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan harian. Ketika anak-anak mereka harus menjalani perawatan di rumah sakit, para orang tua harus mendampingi dan meninggalkan pekerjaan sehingga kehilangan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
"Sebagian orang tua korban bekerja sebagai buruh tani yang penghasilannya dihitung dari hari mereka bekerja. Ketika anak sakit dan harus dirawat di rumah sakit, mereka harus meninggalkan pekerjaan untuk menjaga anak. Artinya ada penghasilan yang hilang, sementara kebutuhan untuk pengobatan dan kebutuhan keluarga tetap berjalan. Karena itu, orang tua meminta agar dampak yang mereka alami juga diperhatikan dalam bentuk kompensasi," kata Iriani.
Di sisi lain, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, meminta BGN memastikan seluruh aspirasi tersebut dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, persoalan kewenangan antar instansi tidak boleh membuat penanganan terhadap korban berjalan lambat.
Baca Juga:
Sutrisno juga meminta kasus Karo menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya menyangkut keamanan pangan, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), proses pemeriksaan makanan sebelum didistribusikan, serta mekanisme respons ketika terjadi dugaan keracunan. Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali menimpa siswa sebagai penerima manfaat program.
"Program MBG ini menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak, sehingga evaluasi terhadap SPPG harus dilakukan secara serius. Jangan hanya melihat persoalan setelah kejadian, tetapi juga bagaimana makanan diproduksi, diperiksa, disimpan, diangkut, sampai diterima dan dikonsumsi oleh siswa. Setiap tahapan harus dipastikan memenuhi standar keamanan pangan," ujar Sutrisno.
PDI Perjuangan Sumatera Utara menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut dan mendorong agar tindak lanjut dari BGN tidak berhenti pada tahap koordinasi. Penanganan korban, hasil pemeriksaan laboratorium, proses hukum, serta tuntutan kompensasi diharapkan memperoleh kepastian sehingga keluarga korban tidak kembali berada dalam ketidakjelasan.
Baca Juga:
MATATELINGA, Simalungun Polres Simalungun Polda Sumatera Utara mengedepankan pelayanan pengamanan yang humanis dalam mengawal aksi unjuk ra
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Rumah Sakit (RS) Adam Malik terus berupaya memperkuat layanan jantung khususnya Prov. Sumatera Utara sekitarnya. Program
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Ketua Komisi I DPRD Medan Reza Pahlevi Lubis S Kom meminta Wali Kota Medan Rico Putra Bayu Waas melalui Bapenda Kota Me
Berita Sumut
Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor menghadiri dan memberi sambutan pada Bimbingan Teknis Keluarga Berinteg
Berita Sumut
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri Rapat Paripurna dengan DPRD Provinsi Sumut dalam agenda Penyampaian
Berita Sumut
MATATELINGA, Karo Kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 21 Tahun 2026 tentang pembat
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Kumpulan legenda pesepak bola Kota Medan (Legend Medan) akan menggelar laga persahabatan (match friendly) di Lapangan Ke
Bola
MATATELINGA, Palas Mutasi besarbesaran di lingkungan Polres Padang Lawas ini diketahui dari surat telegram Mutasi Personil Dilingkungan P
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Direktorat (Dit) PPA/PPO Polda Sumut berhasil mengungkap dua kasus calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).adsenseSebanya
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Dewan Pimpinan Pusat Anti Judi Anti Narkoba (DPP AJUDAN) berencana menggelar aksi unjuk rasa besarbesaran di Kantor Per
Berita
MATATELINGA, Medan Polda Sumut menghentikan proses penyelidikan dan penyidikan kasus terkait kematian mantan istri polisi Winda Lorenza Gow
Berita Sumut
MATATELINGABelawan Dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Ke2 Tahun 2026, Kantor Imigrasi Kelas II T
Berita Sumut