"Forum ini menjadi jembatan antara kebutuhan riil masyarakat dengan kemampuan anggaran daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menyentuh hajat hidup orang banyak," katanya.
Dijelaskan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar tahun 2025-2029 dengan visi 'Kota yang Cerdas, Sehat, Kreatif, Dan Selaras', pembangunan tahun 2027 difokuskan pada penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, dengan tema 'Pemajuan Ekonomi Rakyat, Kreativitas Lokal Dan Keunggulan Produk Daerah' serta arah kebijakan.
Baca Juga:
Sebelumnya, Camat Siantar Marihat Pedi Arianto Sitopu SE MSi menyampaikan, musrenbang di tingkat kecamatan telah melalui tahapan rembug warga yang dilaksanakan 20-23 Januari 2026, dan musrenbang kelurahan pada 27-30 Januari 2026.
"Rekapitulasi usulan musrenbang kelurahan yakni infrastruktur 56 usulan, ekonomi 21 usulan, sosial budaya 19 usulan, serta dana kelurahan 31 usulan. Kemudian nanti akan ada pembangunan untuk Kantor Kelurahan Parhorasan Nauli serta ruangan kelas untuk PAUD," terangnya.
Ia menjelaskan, bahwa akan ada usulan pembangunan tembok penahan tanah Bah Silulu di Kelurahan Parhorasan Nauli, pembangunan saluran drainase Kayu Raja di Kelurahan Mekar Nauli, pekerjaan rabat beton di Dolok Baringin Kelurahan BP Nauli, pembangunan tembok penahan tanah di Jalan Farel Pasaribu Kelurahan Pardamean, pelatihan salon di Kelurahan Pardamean.
Selain itu pembangunan saluran drainase di Jalan Melanthon Siregar Gang Cemara Kelurahan Sukaraja, pembangunan jalan setapak di Jalan Sentul Kelurahan Sukamakmur, pelatihan papan bunga di Kelurahan Sukamakmur, rehabiitasi/pemeliharaan saluran drainase di Gang Delima Kelurahan Sukamaju, serta pelatihan salon dan pelatihan bordir/jahit menjahit di Kelurahan Sukamaju.
Baca Juga:
Ketua Komisi I DPRD Kota Pematang
siantar Robin Januarto Manurung menyoroti terkait kesehatan dan infrastruktur. Robin menegaskan, ada tiga kebutuhan utama masyarakat yang harus menjadi prioritas, terutama kesehatan gratis dan pembangunan infrastruktur dasar. Ia menyoroti adanya keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan yang dinilai mulai terbatas.
"Kesehatan gratis itu kebutuhan mendasar masyarakat, jangan sampai ada pelayanan yang tiba-tiba dihentikan. Ini harus menjadi perhatian serius," tegasnya.
Selain sektor kesehatan, Robin menilai alokasi anggaran pembangunan untuk kelurahan yang selama ini berkisar Rp200 juta per tahun masih sangat minim. Menurutnya, pembangunan jalan dan drainase yang hanya dikerjakan 150 hingga 500 meter per tahun membuat progres pembangunan berjalan lamban.
"Kalau bisa satu kecamatan ditambah Rp5 miliar untuk pembangunan jalan dan drainase. Lima tahun selesai semua. Jangan tanggung-tanggung kalau memang kita serius membangun," ujarnya.
Baca Juga:
Sementara itu, Kepala Bank Sumut Cabang Pematang
siantar, Subhan Pardosi menyampaikan Bank Sumut memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan literasi keuangan terutama, penggunaan digitalisasi yang berdampak kepada perekonomian dan UMKM.
"Kami juga ada KUR untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usaha," sebutnya.
Turut hadir, Kepala BPS Pematangsiantar diwakili Nova Puspita, Kepala Bappeda diwakili Sekretaris Farhan Zamzamy, pengurus TP PKK Kecamatan Siantar Marihat, para lurah, kepala puskesmas, dan Forkopimcam Kecamatan Siantar Marihat. (sip)
Baca Juga: