MATATELINGA -DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran, Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan, dan Penandatanganan/Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan, sekaligus Persetujuan Bersama atas Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2025, Selasa (7/7/2026).
Baca Juga:
Pada rapat paripurna tersebut, diawali penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Medan. Laporan dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnaen.
"Berdasarkan hasil rapat finalisasi, Badan Anggaran DPRD Kota Medan menyampaikan beberapa catatan, pendalaman dan rekomendasi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025," kata Zulkarnaen.
Baca Juga:
Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Zulkarnaen saat menyampaikan laporan Badan Anggaran DPRD Kota Medan.
Adapun beberapa catatan dan pendalaman dimaksud, yaitu pendapatan daerah tahun 2025 yang mencapai Rp 6,3 triliun. Pendapatan daerah ini telah mencapai 90,8 persen dari target Rp 6,9 triliun. Kemudian, anggaran belanja daerah Pemko Medan tahun 2025 sebesar Rp 7,07 triliun. Anggaran belanja ini telah direalisasikan 82,56 persen atau Rp 5,8 triliun.
Baca Juga:
"Setelah mencermati serta melakukan kajian terhadap paparan yang disampaikan Tim Anggaran Pemko Medan, Badan Anggaran DPRD Kota Medan perlu memberikan catatan dan rekomendasi terhadap pengajuan Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025," ungkap Zulkarnaen.
Baca Juga:
"Badan Anggaran DPRD Kota Medan juga meminta agar data pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi (SDAMBK) kota dalam Lampiran I.3 disempurnakan guna menjamin akurasi, konsistensi, dan kesesuaian dengan dokumen pendukung.
Lebih lanjut disampaikannya, dalam upaya peningkatan potensi PAD (pajak daerah dan retribusi daerah), Pemko Medan melalui TAPD Kota Medan supaya melakukan evaluasi berbagai kebijakan dan regulasi yang selama ini masih belum mencerminkan pengoptimalisasian sektor pendapatan secara komprehensif.
Baca Juga:Menurutnya, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut disinyalir terjadi karena kebocoran pada pos penerimaan daerah. Karena itu, Pemko Medan diharapkan melakukan pemetaan ulang seluruh potensi penerimaan asli daerah, serta memperkuat sistem pengawasan terhadap potensi kebocoran yang aelama ini masih terjadi.
"Juga, diharapkan mampu melakukan inovasi yang terpadu dalam hal meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam menggali aumber pendapatan baru," tambah Zulkarnaen.
Baca Juga:
Mewakili Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus menyampaikan bahwa dari rangkaian pembahasan yang telah dilakukan atas laporan pertanggungjawaban APBD Kota Medan tahun 2025, secara yuridis formal telah mengacu dan sesuai dengan hukum dan perundangan-undangan yang ada. Legitimasi yuridis formil ini kemudian ditindaklajuti dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas laporan keuangan Pemko Medan tahun 2025 dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Anggota DPRD Kota Medan, Robi Barus membacakan pendapat Fraksi PDI Perjuangan.Baca Juga:
"Predikat WTP kiranya dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian terkait rekomendasi BPK di dalam LHP agar Sistem Pengendalian Internal (SPI) serta rekomendasi tindaklanjut yang bersifat kepatuhan guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2025 dan sekaligus menghapus potensi kerugian keuangan daerah, kami minta supaya ditindaklanjuti dan diharapkan tidak terulang kembali pada pengelolaan keuangan daerah Kota Medan pada APBD berikutnya," ungkap Robi Barus.
Anggota DPRD Kota Medan, Kasman Bin Marasakti Lubis membacakan pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.Mewakili Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Kasman bin Marasakti Lubis menyampaikan bahwa fraksinya menyoroti terkait tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), rendahnya realisasi PAD hingga banyaknya program yang dinilai tidak berjalan optimal.
Baca Juga:"SiLPA Tahun 2025 yang mencapai Rp 592,217 miliar terbilang besar. SiLPA ini menunjukkan pemerintah belum mampu menyerap anggaran secara maksimal. Ke depan kami meminta hal ini jangan sampai terulang kembali," tegasnya.
Mewakili Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan, Fauzi menyatakan bahwa fraksinya mencatat Pemko Medan menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta mempercepat pelaksanaan program prioritas, antara lain peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penanganan banjir.
Baca Juga:
Anggota DPRD Kota Medan, Fauzi membacakan pendapat Fraksi Partai Gerindra.
"Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekadar kewajiban administratif sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik pemerintah daerah kepada masyarakat Kota Medan atas amanah yang telah diberikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah," ujar Fauzi.
Baca Juga:
Dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD, sambung dia, Pemko Medan harus mencari berbagai upaya terobosan agar penerimaan PAD di tahun berjalan dan mendatang dapat lebih optimal pengelolaannya.
Anggota DPRD Kota Medan, Modesta Marpaung membacakan pendapat Fraksi Partai Golkar.
"Kemudian, meningkatkan kinerja dan pelayanan Perusahaan Umum Daerah sebagai salah satu sumber PAD potensial di masa yang akan datang dengan membenahi manajemen secara profesional untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya, membenahi infrastruktur Kota Medan agar bebas dari jalan rusak dan banjir, tertata rapi, bersih dan indah serta sarana dan prasarana transportasi terpadu agar Kota Medan terhindar dari kemacetan," papar Modesta.
Baca Juga:Mewakili Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Muslim Harahap menyampaikan bahwa fraksinya menilai dana sisa anggaran harus ditekan hingga mendekati angka nol. Namun realisasi APBD tahun 2025 masih terdapat SiLPA Rp 592 miliar. Ini tentunya masih menunjukkan kalau Pemko Medan belum optimal dalam mengeksekusi program pembangunan masyarakat.
Lalu, lanjut dia, masih kecilnya alokasi anggaran untuk daerah Medan Utara dan belum menggambarkan isi dari RPJMD yang menyatakan anggaran untuk Medan Utara sebesar 35 persen dari jumlah APBD Kota Medan.
Baca Juga:
Anggota DPRD Kota Medan, Muslim membacakan pendapat Fraksi Partai Demokrat.
"Fraksi Partai Demokrat berharap, untuk perencanaan dan pembahasan anggaran tahun berikutnya, diminta kepada seluruh OPD agar benar-benar matang dalam perencanaan program dan kegiatan. Hal ini dalam rangka optimalisasi kinerja di setiap OPD dan diharapkan pula menjaga komitmen dalam menjalankan kesepakatan hasil kerja sehingga tidak terjadi lagi program dan kegiatan yang tidak terlaksana di tahun berikutnya," pungkasnya.
Baca Juga:
Dia menegaskan, persetujuan bersama terhadap ranperda tersebut merupakan wujud komitmen antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemko Medan juga berkomitmen terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhirnya, pimpinan rapat meminta persetujuan para anggota dewan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga:Seluruh anggota yang hadir menyatakan setuju sehingga ranperda tersebut disahkan melalui persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Kota Medan.
Pimpinan DPRD Kota Medan menyerahkan dokumen pendapat seluruh fraksi kepada Wali Kota Medan Rico Waas.
Baca Juga:
Persetujuan seluruh fraksi mencerminkan adanya kesamaan pandangan antara DPRD dan Pemerintah Kota Medan mengenai pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab.
Baca Juga:
Rapat paripurna berlangsung tertib hingga selesai. Keputusan bersama tersebut diharapkan menjadi momentum bagi Pemko Medan untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan APBD pada tahun-tahun mendatang, sekaligus memperkuat kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. (*)
Suasana Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran, Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan, dan Penandatanganan/Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan, sekaligus Persetujuan Bersama atas Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2025.Baca Juga:
MATATELINGA, Belawan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Tentara Nasiona
Berita Sumut
MATATELINGA, Toba Sidang lanjutan terdakwa PS dan WS kembali digelar di pengadilan negeri Balige, Selasa (6/10/2026). Sidang sebelumnya su
Berita Sumut
MATATELINGA,Pematangsiantar Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi SH MKn diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang
Berita Sumut
MATATELINGA, Pematangsiantar Majelis Taklim (MT) Silaturahmi Kota Pematangsiantar diajak untuk fokus pada program memberikan kontribusi ny
Lifestyle
MATATELINGA, Simalungun Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, didampingi Ketua TP PKK Simalungun, Ny Darmawati Anton, secara resmi menut
Lifestyle
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyambut kedatangan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Irjen Pol. Sonny
Berita Sumut
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Muhibuddin menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sine
Berita Sumut
MATATELINGA,Asahan Bambang Wahono (51) warga dusun X desa Rawang Baru kecamatan Rawang Panca Arga Asahan terpaksa harus masuk rumah sakit l
Berita Sumut
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menerima kunjungan Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg Ke36 TA.2026 dalam rangka Praktik Ker
Berita Sumut
MATATELINGA,Medan Aliansi Mahasiswa Rakyat Corruption Watch menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Perumda Tirtanadi Sumatera Utara. Dalam ak
Berita Sumut
MATATELINGA,Medan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan mempertanyakan selisih penurunan pendapatan daerah dalam RAPBD Kota Medan 2027. Fr
Berita Sumut
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Kepala Biro Ekonomi Setdaprovsu Evan Botung Daulay melakukan Konferensi Pers terkait pena
Berita Sumut
