BPK Periksa Tata Kelola RSUDYA Tapaktuan, Pejabat Dinkes dan 10 Kepala Puskesmas Turut Dimintai Keterangan

"Dalam rangka pemeriksaan tersebut, tim BPK meminta keterangan dari sejumlah pejabat Dinas Kesehatan Aceh Selatan serta kepala puskesmas. Materi yang dimintai keterangan antara lain berkaitan dengan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP), kepegawaian, serta rujukan pelayanan kesehatan" Ujar sumber tersebut kepada wartawan, Senin ( 21/9/2026) pagi.

Permintaan keterangan berlangsung pada Senin, 21 September 2026, pukul 10.00 WIB, bertempat di Lantai 5 Gedung D RSUD dr. H. Yuliddin Away, tepatnya di ruang kerja BPK.

Dari lingkungan Dinas Kesehatan, tiga pejabat yang diminta hadir adalah Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan, serta Kepala Subbagian Kepegawaian Dinas Kesehatan.

Baca Juga:

• Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri Keuangan RI

Sementara dari jajaran puskesmas, BPK meminta keterangan dari 10 kepala puskesmas.
Mereka masing-masing adalah Kepala Puskesmas Tapaktuan, Lhok Bengkuang, Samadua, Ladang Tuha, Ujung Padang Rasian, Sawang, Kluet Utara, Kampong Paya, Kluet Selatan, dan Meukek.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Upaya RSUD dalam Mewujudkan Tata Kelola Rumah Sakit yang Efektif untuk Mendukung Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 dan 2026 sampai dengan Semester I.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari BPK maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengenai hasil pemeriksaan maupun temuan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan tersebut.

Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri Keuangan RI

RSUD Hamparan Perak Mulai Dibangun, Akses Kesehatan Makin Dekat

RS Adam Malik Dampingi Operasi Coiling Aneurisma Pertama di RSUD Deli Serdang

Siapa yang Berhak Menghitung Kerugian Negara? Perang Tafsir BPK vs BPKP di MK

Layanan Transportasi dan Menyebabkan Sejumlah Orang Luka Luka

HUT ke-33, RS Adam Malik Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan*