Ahli Hukum Pidana UI Tegaskan Pemerasan Harus Ada Unsur Pemaksaan

Kuasa hukum BPT berharap majelis hakim memberikan perhatian khusus terhadap keterangan ahli hukum pidana Universitas Indonesia, rekaman pertemuan, asal-usul nomor rekening, serta tindakan VL sebelum melakukan transfer uang.
Menurutnya, inti perkara ini adalah apakah benar terdapat pemaksaan yang secara hukum dapat dibuktikan, bukan semata-mata apakah pernah terjadi transfer uang.

Apabila unsur pemaksaan tidak terbukti, kuasa hukum berpandangan bahwa dakwaan pemerasan tidak mempunyai dasar pembuktian yang cukup.
Pihak BPT juga meminta agar laporan dugaan pencurian ditangani secara profesional dan tidak dikesampingkan hanya karena terdapat perkara pidana lain yang melibatkan pihak-pihak yang sama.
"Hukum harus melindungi korban kejahatan dan memastikan setiap tuduhan pidana dibuktikan berdasarkan fakta. Jangan sampai orang yang melaporkan dugaan pencurian justru dihukum karena konstruksi pemerasan yang unsur-unsurnya tidak terbukti," demikian sikap yang disampaikan kuasa hukum.

Baca Juga:

• Mantan Bupati Langkat Akui Dugaan Praktik Suap dan Gratifikasi Proyek

Hingga penyusunan berita ini, tanggapan langsung dari Vinson Leocarlius, pihak Polres Metro Jakarta Pusat, dan pejabat kepolisian yang diadukan belum tersedia dalam bahan yang digunakan.
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Andri Saputra sebelumnya menyampaikan penilaian berbeda, yakni bahwa keterangan ahli dalam persidangan justru memperkuat dakwaan terhadap BPT.
Dengan demikian, penilaian akhir mengenai terbukti atau tidaknya unsur pemerasan tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diperiksa di persidangan.

Baca Juga:

• Istri Terdakwa WS Jadi Saksi, Ditolak JPU

Ini 4 Kejahatan Sekaligus! Negara Pakai Regulasi Salah, Biarkan PTPN Telantarkan Lalu Jual ke Investor

Arahan Presiden Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna: Perkuat Ketahanan Nasional hingga Tindak Tegas Pelaku Karhutla

Mantan Bupati Langkat Akui Dugaan Praktik Suap dan Gratifikasi Proyek

Istri Terdakwa WS Jadi Saksi, Ditolak JPU

Kuasa Hukum BPT Bantah Kapolres Jakpus Kombes Reynold Hutagalung: Pengembalian Uang Tak Hapus Pidana Pencurian, Pertanyakan Dugaan Perlakuan Istimewa

Diklaim Warga, PTPN IV Regional 2 Tegaskan 65 Ha Lahan Kebun Sosa Masuk HGU Sah Hingga 2043