Ahli Hukum Pidana UI Tegaskan Pemerasan Harus Ada Unsur Pemaksaan

"Bagaimana mungkin seseorang dikatakan dipaksa menyerahkan uang apabila justru dirinya yang aktif mencari nomor rekening penerima, mencari pinjaman uang, menentukan jumlah uang, dan menentukan waktu transfer?"demikian pokok keberatan yang disampaikan kuasa hukum BPT.

Baca Juga:

• Mantan Bupati Langkat Akui Dugaan Praktik Suap dan Gratifikasi Proyek

Menurut kuasa hukum, tindakan mencari nomor rekening dan mengusahakan dana tersebut harus dinilai bersama seluruh bukti lain untuk menentukan apakah benar terdapat pemaksaan sebagaimana didakwakan.
Rekaman Pertemuan di Puri Mall Dipersoalkan Kuasa hukum BPT juga merujuk pada rekaman pertemuan di Puri Mall yang disebut diperdengarkan dalam persidangan.
Menurut pihak BPT, pertemuan tersebut bukan diprakarsai oleh BPT, melainkan diatur oleh pihak keluarga VL.

Baca Juga:

• Ini 4 Kejahatan Sekaligus! Negara Pakai Regulasi Salah, Biarkan PTPN Telantarkan Lalu Jual ke Investor

Dalam rekaman tersebut, menurut uraian kuasa hukum, BPT menyatakan bahwa dirinya tidak menghendaki uang apabila pemberian tersebut menimbulkan persoalan.
Pihak VL juga disebut menyampaikan bahwa keputusan masih harus dikonsultasikan dengan keluarganya.
Kuasa hukum menilai pernyataan-pernyataan tersebut penting karena dapat menunjukkan bahwa VL masih memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan, menerima, atau menolak penyelesaian yang dibicarakan.
Bahkan, menurut kuasa hukum, selama pertemuan tersebut BPT tidak menyerahkan nomor rekeningnya kepada VL.

Nomor rekening justru disebut telah diperoleh VL sebelumnya ketika mengambil kartu ATM dan uang BPT, suatu peristiwa yang juga menjadi pokok laporan dugaan pencurian.
Kuasa hukum BPT menegaskan bahwa tidak terdapat permintaan uang yang disertai ancaman atau pemaksaan oleh BPT sebagaimana unsur yang harus dibuktikan dalam perkara pemerasan.
Transfer Rp50 Juta Dipersoalkan sebagai Dasar Tuduhan Pemerasan

Baca Juga:

• Arahan Presiden Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna: Perkuat Ketahanan Nasional hingga Tindak Tegas Pelaku Karhutla

Baca Juga:

• Mantan Bupati Langkat Akui Dugaan Praktik Suap dan Gratifikasi Proyek

Kuasa hukum menilai bahwa keberadaan transfer uang tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya tindak pidana pemerasan.
Terlebih lagi, menurut pihak BPT, tidak terdapat bukti bahwa BPT memaksa VL menyerahkan uang dengan ancaman akan melanjutkan atau menghentikan laporan dugaan pencurian.
Pihak BPT juga merujuk pada keterangan ahli mengenai pentingnya menilai unsur kesengajaan, kehendak, dan tindakan para pihak dalam suatu peristiwa pidana.

Kuasa Hukum Duga Ada Upaya Mengalihkan Perkara Pencurian Menjadi Pemerasan

Baca Juga:

• Istri Terdakwa WS Jadi Saksi, Ditolak JPU

Sangap Tua Ritonga menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat dilepaskan dari laporan awal BPT mengenai dugaan pengambilan kartu ATM dan uang tanpa izin.
Menurut kuasa hukum, BPT pada awalnya merupakan pihak yang mengaku dirugikan akibat dugaan pencurian tersebut.
Namun, perkembangan penanganan perkara justru menyebabkan BPT ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian menjadi terdakwa dalam perkara dugaan pemerasan.
Sebaliknya, menurut pihak BPT, laporan dugaan pencurian yang mereka ajukan belum memperoleh penanganan hukum sebagaimana yang diharapkan.
Kuasa hukum menduga adanya upaya membangun perkara pemerasan untuk mengalihkan perhatian dari dugaan pencurian yang sebelumnya dilaporkan.
"Jangan sampai seseorang yang melaporkan dugaan pencurian justru dijadikan tersangka pemerasan melalui konstruksi perkara yang tidak didukung pembuktian unsur pemaksaan. Sementara itu, dugaan pencurian yang dilaporkannya justru tidak ditangani secara tuntas," demikian penegasan sikap kuasa hukum BPT.

Pihak BPT meminta agar dugaan rekayasa perkara tersebut diperiksa secara independen. Dugaan itu merupakan keberatan dari pihak BPT dan belum merupakan fakta hukum yang telah diputus pengadilan.

Baca Juga:

• Ini 4 Kejahatan Sekaligus! Negara Pakai Regulasi Salah, Biarkan PTPN Telantarkan Lalu Jual ke Investor

Kapolres dan Mantan Kasatreskrim Jakarta Pusat Diadukan kepada KapolriPersoalan ini juga telah mendorong pihak BPT mengadukan penanganan perkara kepada Kapolri.
Pihak yang dimintakan pemeriksaan meliputi Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Dr. Reynold E.P. Hutagalung dan mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra.
Menurut kuasa hukum, pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan ketidakprofesionalan dan ketidakobjektifan penanganan laporan pencurian maupun perkara pemerasan yang menjerat BPT.
Pihak BPT meminta agar Kapolri memeriksa proses penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh, termasuk dasar penetapan BPT sebagai tersangka, penanganan laporan dugaan pencurian, serta hubungan antara kedua perkara tersebut.
Kuasa hukum menegaskan bahwa pengaduan itu dimaksudkan untuk memperoleh pemeriksaan yang transparan, objektif, dan akuntabel, bukan untuk mendahului kesimpulan mengenai kesalahan pejabat yang diadukan.

Penegakan Hukum Harus Bertumpu pada Pembuktian, Bukan Sekadar Laporan

Baca Juga:

• Arahan Presiden Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna: Perkuat Ketahanan Nasional hingga Tindak Tegas Pelaku Karhutla

Kuasa hukum BPT berharap majelis hakim memberikan perhatian khusus terhadap keterangan ahli hukum pidana Universitas Indonesia, rekaman pertemuan, asal-usul nomor rekening, serta tindakan VL sebelum melakukan transfer uang.
Menurutnya, inti perkara ini adalah apakah benar terdapat pemaksaan yang secara hukum dapat dibuktikan, bukan semata-mata apakah pernah terjadi transfer uang.

Apabila unsur pemaksaan tidak terbukti, kuasa hukum berpandangan bahwa dakwaan pemerasan tidak mempunyai dasar pembuktian yang cukup.
Pihak BPT juga meminta agar laporan dugaan pencurian ditangani secara profesional dan tidak dikesampingkan hanya karena terdapat perkara pidana lain yang melibatkan pihak-pihak yang sama.
"Hukum harus melindungi korban kejahatan dan memastikan setiap tuduhan pidana dibuktikan berdasarkan fakta. Jangan sampai orang yang melaporkan dugaan pencurian justru dihukum karena konstruksi pemerasan yang unsur-unsurnya tidak terbukti," demikian sikap yang disampaikan kuasa hukum.

Baca Juga:

• Mantan Bupati Langkat Akui Dugaan Praktik Suap dan Gratifikasi Proyek

Hingga penyusunan berita ini, tanggapan langsung dari Vinson Leocarlius, pihak Polres Metro Jakarta Pusat, dan pejabat kepolisian yang diadukan belum tersedia dalam bahan yang digunakan.
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Andri Saputra sebelumnya menyampaikan penilaian berbeda, yakni bahwa keterangan ahli dalam persidangan justru memperkuat dakwaan terhadap BPT.
Dengan demikian, penilaian akhir mengenai terbukti atau tidaknya unsur pemerasan tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diperiksa di persidangan.

Baca Juga:

• Istri Terdakwa WS Jadi Saksi, Ditolak JPU

Halaman:

1

2

3

4

Editor

: Putra

SHARE:

 

Tags

Bptsidangpnpusat

 

Berita Terkait

Ini 4 Kejahatan Sekaligus! Negara Pakai Regulasi Salah, Biarkan PTPN Telantarkan Lalu Jual ke Investor

Arahan Presiden Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna: Perkuat Ketahanan Nasional hingga Tindak Tegas Pelaku Karhutla

Mantan Bupati Langkat Akui Dugaan Praktik Suap dan Gratifikasi Proyek

Istri Terdakwa WS Jadi Saksi, Ditolak JPU

Kuasa Hukum BPT Bantah Kapolres Jakpus Kombes Reynold Hutagalung: Pengembalian Uang Tak Hapus Pidana Pencurian, Pertanyakan Dugaan Perlakuan Istimewa

Diklaim Warga, PTPN IV Regional 2 Tegaskan 65 Ha Lahan Kebun Sosa Masuk HGU Sah Hingga 2043

 

Komentar