Rabu, 16 September 2026 WIB

DPRD Bogor Kunjungi Balai Kota

Admin - Rabu, 06 April 2016 23:14 WIB
DPRD Bogor Kunjungi Balai Kota
Matatelinga.com
Matatelinga.com,   Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Ristanto, SH, SPN menerim akunjungan kerja DPRD Kabupaten Bogor di Balai Kota Medan, Rabu (6/4/2016). Selain sialturahmi dan bertukar informasi, kunjungan ini dilakukan minta masukan terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR), kesejahteraan sosial, pemberian air susu ibu eksklusif, bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta pengelolaan zakat.

Rombongan DPRD Kabupaten Bogor dipimpin H. Saiful Usep, dimana rombongan terdiri perwakilan Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, PAN dan BPPD (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) beserta anggota. Kemudian Kadisnaker Kabupaten Bogor, perwakilan Disperindag Bogor, Sekwan DPRD Bogor serta perwakilan RSU Ciawi Bogor.

Menurut Saiful, kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka menjadikan Bogor sebagai kabupaten terbaik di Indonesia sesuai dengan visi misi Pemkab Bogor. Untuk mendukung keinginan tersebut, Saiful pun ingin minta masukan untuk pendukung pembuatan Perda terkait dengan KTR, kesejahteraan sosial, pemberian air susu ibu eksklusif, bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta pengelolaan zakat.

“Kami menilai Kota Medan berhasil dalam menerapkan ini. Itu sebabnya kami  memilih Kota Medan sebagai tempat kunker. Apalagi kota ini merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia. Semua yang kami peroleh nantinya akan kami jadikan sebagai amsukan dalam pembuatan Perda untuk selanjutnya diterapkan di Kabupaten Bogor,” kata Saiful.

Menanggapi hal  itu Ristanto didampingi sejumlah perwakilan dari dinas dan bagian di lingkungan Pemko Medan mengatakan, pihaknya siap memberikan masukan bagi DPRD Bogor dalam pembuatan Perda. Untuk itulah usai menyampaikan pidato sambutan tertulis Wali Kota, Ristanto selanjutnya membuka dialog agar rombongan DPRD Bogor bisa menyerap masukan seperti yang mereka inginkan.

Dalam dialog tersebut, dr Imam perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Medan mengatakan,responsif akademis  terhadap Perda KTR sangat baik, terutama  Universitas Sumatera Utara (USU) karena telah menerapkan Perda KTR melalui Fakultas Kesehatan Masyarakat. “Beberapa SMA dan SLTP juga telah menerapkan Perda KTR ini,” papar Imam.

Kemudian tambah Imam lagi, beberapa wilayah pusat perbelanjaan telah menyediakan area khusus bagi para perokok dan pedagang rokok masih bisa berjualan seperti biasa. Selain itu lanjutnya lagi, Perda No. 3 tahun 2014 tentang KTR menyebutkan,  iklan produk rokok memiliki ketentuan tidak boleh diletakkan di kawasan  KTR, seperti umum/protokol, sekolah dan rumah sakit.

“Iklan frokok ini juga tidak boleh sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang. Sudah itu ukurannya tidak boleh lebih dari 72 meter persegi. Wali Kota Medan sangat mendukung Perda KTR ini,”  terangnya.

Selanjutnya mengenai pemberian ASI Eksklusif, Imam mengatakan Dinas Kesehatan telah melaksanakan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya ASI Eksklusif untuk bayi. Diakui Imam, Peraturan Pemerintah tentang pemberian ASI Eksklusif sudah ada namun dalam bentuk Perda belum ada di Kota Medan. Untuk itu ke depannya Dinas Kesehatan akan mempertimbangkan untuk diterbitkannya Perda tentang ASI Eksklusif tersebut.

Sementara itu menjurut Kabag Agama dan Pendidikan Setdakot Medan, Ilyas Halim, banyak program-program Pemko Medan dalam memajukan bidang agama dan pembinaan keagamaan di Kota Medan, diantaranya program Safari  Subuh, Safari Jumat, Maghrib Mengaji, Safari Ramadhan, serta Safari Natal. “Dalam setiap kali melakukan safari, Wali kota setiap mengunjungi masjid maupun gereja memberikan bantuan sebesar Rp.40 juta yang telah dianggarkan dalam APBD,” jelas Ilyas.

Bantuan itu diberikan setelah pengurus rumah ibadah mengajukan proposal yang diketahui pihak keluarahan dan kecamatan setempat kepada Pemko Medan. Selanjutnya, Bagian Keuangan memverifikasi sesuai dengan  ketentuan yang berlaku dan kemudian dianggarkan dalam APBD. “Apabila Pak Wali mengunjungi masjid atau gereja yang belum terdaftar dalam APBD, maka bantuan tidak diberikan,” jelas Halim, perwakilan Bagian Keuangan Pemko Medan.



(Mtc)




SHARE:
 
Tags
 
Komentar
 
Berita Terbaru
 
Berita Populer
 
Opini