Legalitas Dipertanyakan, Aktivitas Terus Berjalan: Galian C Gomo Jadi Ujian Penegakan Hukum

Operasi Berjalan, Transparansi AbsenDi lokasi, aktivitas pemecahan batu terpantau berlangsung aktif dan berada sangat dekat dengan aliran sungai.
Namun, tidak ditemukan papan informasi perizinan yang lazim dipasang pada kegiatan usaha resmi.
Koordinator APH NISEL, Faudu Nasekhi Bawamenewi, menilai kondisi ini sebagai indikasi lemahnya transparansi.
"Kegiatan berjalan, tetapi tidak ada kejelasan legalitas di lapangan. Ini memunculkan pertanyaan besar," ujarnya.
Ketiadaan informasi perizinan menjadi titik awal kecurigaan bahwa aktivitas tersebut tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Klaim Izin Tanpa BuktiSorotan semakin tajam setelah muncul keterangan dari pemilik usaha, Fajar Laia, ST, yang mengaku telah mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, berdasarkan keterangan yang dihimpun, klaim tersebut tidak disertai bukti dokumen resmi saat diminta.
Lebih jauh, pihak pengelola disebut menyampaikan bahwa izin masih dalam proses. Pernyataan ini dinilai kontradiktif dengan fakta bahwa aktivitas usaha diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun.
"Jika izin masih dalam proses, atas dasar apa kegiatan ini berjalan selama ini?" kata Faudu, mempertanyakan konsistensi tersebut.
Upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi melalui pesan WhatsApp kepada yang bersangkutan juga belum mendapat tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Ancaman Nyata bagi Lingkungan dan InfrastrukturDi luar persoalan legalitas, dampak lingkungan menjadi isu krusial.Aktivitas di bantaran sungai berpotensi memicu erosi tebing, pendangkalan aliran, hingga penurunan kualitas air.
Kondisi ini tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga meningkatkan risiko banjir di wilayah hilir.Lebih jauh, lokasi aktivitas disebut berada tidak jauh dari jembatan penghubung strategis yang melayani beberapa kecamatan, termasuk Gomo, Siduaori, Mazo, Idanotae, Ulu Idanotae, Umbunasi, hingga Boronadu.Jika kerusakan tanah terus berlanjut, infrastruktur vital tersebut berpotensi terdampak.
"Ini bukan sekadar aktivitas ekonomi. Ada potensi risiko keselamatan masyarakat," tegas Faudu.
Potensi Pelanggaran BerlapisSecara hukum, jika dugaan ketiadaan izin terbukti, aktivitas ini berpotensi melanggar berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Minerba, hingga aturan terkait sumber daya air dan tata ruang.
Konsekuensinya tidak ringan: sanksi administratif, penghentian operasi, hingga ancaman pidana dengan hukuman penjara dan denda besar.Bahkan, pihak-pihak yang mengetahui namun membiarkan praktik tersebut dapat ikut dimintai pertanggungjawaban.
Uji Ketegasan AparatAPH NISEL mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Nias Selatan, untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh.Mereka juga meminta instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara, dan Balai Wilayah Sungai turun langsung ke lokasi.
Desakan ini mencerminkan kekhawatiran publik terhadap potensi pembiaran.
"Jika tidak ada tindakan tegas, publik berhak mempertanyakan komitmen penegakan hukum," ujar Faudu.
Siap Dibawa ke Level Lebih TinggiSebagai langkah lanjutan, APH NISEL menyatakan siap melaporkan persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk Polda Sumatera Utara, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga Kejaksaan Tinggi, apabila tidak ada respons konkret dalam waktu dekat.
Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya mendorong akuntabilitas hukum sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Nias Selatan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola usaha belum memberikan klarifikasi resmi terkait legalitas operasional maupun dampak lingkungan yang ditimbulkan.Redaksi tetap membuka ruang hak jawab guna memastikan keberimbangan informasi.(YARINIMAN SADAWA)

Pesona Batu Gajah di Aceh Selatan, Spot Arung Jeram hingga Surga Ikan Kerling

Gubernur Sumut Tetapkan Juknis SPMB 2026/2027, Prioritaskan Transparansi dan Akses Berkeadilan

Kejari Gunungsitoli Tahan Kadis Kesehatan Nias Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan RSU Kelas D Pratama Nias dengan Nilai Anggaran Rp38,5 Miliar

Menkop dan KKP Resmikan SPBUN Nelayan, Aceh Selatan Jadi Percontohan Nasional

Satpol PP-WH Aceh Selatan Intensifkan Patroli Malam, Sejumlah Pemuda Diberi Pembinaan

Sat Resnarkoba Polres Aceh Selatan Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkotika, Satu Pelaku Diamankan