MATATELINGA - Gunungsitoli : Jaksa Penyidik pada Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Gunungsitoli secara resmi menahan ROZ selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang juga Kadis Kesehatan Nias sebagai tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias TA. 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp38.550.850.700 (tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah), Rabu (29/4/2026).
Baca Juga:
"Berdasarkan hasil penyidikan, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan tersangka ROZ selaku Pengguna Anggaran dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias TA. 2022, yaitu dengan cara menyetujui pembayaran yang tidak semestinya dibayarkan, mengintervensi dalam pembayaran kepada rekanan yang tidak semestinya dibayarkan 100 persen," katanya.
Menurut Kasi Intel, Pasal yang disangkakan atas perbuatan Tersangka ROZ melanggar Primair: Pasal 603 Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca Juga:Subsidair: Pasal 604 Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Pengembangan kasus ini terus didalami oleh Tim Jaksa Penyidik terutama terhadap pihak-pihak yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan korupsi, khususnya dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias," tandas Yaatulo Hulu.
Baca Juga:
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 304 Kitab UndangUndang Hukum Dagang (KUHD) dalam Perkara
Nasional
MATATELINGA, Belawan Tidak henti hentinya Kodaeral l menyebarkan ketulusan untuk setetes darah guna kebutuhan umat manusia yang membutuhka
Lifestyle
MATATELINGA, Aceh Selatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan kinerja pendahuluan terkait tata kelola Rumah Sakit Umum Dae
Aceh
MATATELINGA, Medan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat kemitraan strategis dengan Pemerintah Amerika Serikat (A
Lifestyle
MATATELINGA, Medan Ketua DPRD Sumut, Erni Aryanti Sitorus diperiksa penyidik Subdit II/HardaBangtah Ditreskrimum Polda Sumut, Senin (21/9/
Berita Sumut
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali mendorong evaluasi total terhadap pelaksanaan program Mak
Berita Sumut
MATATELINGA, T.Tinggi Sebanyak 5 orang kepala sekolah (Kepsek) sekolah dasar negeri (SDN) di Kota Tebingtinggi dicopot oleh Wali Kota Tebin
Berita Sumut
MATATELINGA,Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan menekankan empat hal terkait arah perubahan Peraturan Daerah (Per
Berita Sumut
Rapat pembentukan pengurus Rambe Boru Bere (RAMBORE) Padang Lawas Utara (Paluta) yang diadakan Punguan Pomparan Baginda Raja Sojuangon Rambe
Berita Sumut
MATATELINGA, Simalungun Kapolres Simalungun AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, S.H., S.I.K., M.M., resmi menyampaikan Commander Wish ata
Berita Sumut
MATATELINGA, Rantauprapat 5.043 Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial (KPM Bansos) di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, d
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, memenuhi undangan resmi dalam acara akbar Punc
Lifestyle