Penyidik Kejati Sumut Geledah Kantor Satker Perumahan dan Permukiman Sumut II Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Rusun

MATATELINGA - Medan : Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) melakukan penggeledahan pada kantor satuan kerja (Satker) Sumatera II Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berlokasi di Jalan Gunung Krakatau Medan, Senin (27/4/2026).

Menurut Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi, SH,MH, penggeledahan dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat perintah penggeledahan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara setelah memperoleh surat izin penggeledahan serta penetapan geledah dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.

"Penggeledahan dilakukan guna mencari dan melengkapi bukti pada proses penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun 2024 yang berlokasi di tiga wilayah yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Kabupaten Deli Serdang dengan total nilai anggaran mencapai sekitar Rp 64 Miliar," papar Rizaldi dalam siaran persnya.

Baca Juga:

• Dugaan Korupsi Rp 22 Miliar Polda Sumut Periksa Wakil Walikota Sibolga

Menurut Kasi Penkum, beberapa ruang kerja yang dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik diantaranya ruangan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera II kemudian ruang bagian keuangan atau perbendaharaan hingga ruangan Pejabat Pembuat Komitment (PPK) yang terletak dilantai II dan III gedung kantor tersebut.

"Terkait dugaan korupsi ini, penyidik telah mengumpulkan sejumlah dokumen pembayaran pekerjaan pembangunan rumah susun hingga dokumen elektronik berupa pemeriksaan terhadap soft copy data pada perangkat komputer maupun laptop," tandasnya.

Penggeledahan ini menurut Rizaldi berlangsung sejak pukul 13.30 Wib hingga saat pukul 18.00 WIb dan akan terus bekerja untuk mencari dan mengumpulkan serta melengkapi alat bukti dalam penyidikan, sehingga diharapkan akan segera dapat memperjelas dan mengungkap dugaan kasus tersebut secara transparan kepada publik hingga dapat menemukan pihak atau orang yang dianggap bertanggungjawab terkait permasalahan dimaksud.

Baca Juga:

• Komisi Pembrantasan Korupsi Menyita Rp2 Miliar dan Logam Mulia dari SDB, Kasus Suap Bea Cukai

Dugaan Korupsi Rp 22 Miliar Polda Sumut Periksa Wakil Walikota Sibolga

Komisi Pembrantasan Korupsi Menyita Rp2 Miliar dan Logam Mulia dari SDB, Kasus Suap Bea Cukai

Polres Tapteng Ringkus 'Kongo' di Lubuk Tukko Baru

Tuntut Ribuan Orang Turun ke jalan, "Rumah untuk rakyat, bukan keuntungan"

GM PLN UID Sumut Turun Langsung Pastikan Pembangunan Listrik Desa di Unte Makmur Rampung April Ini

Kejati DKI Jakarta Terima Putusan Perkara Korupsi Proyek Fiktif Telkom, JPU Ajukan Banding 4 Terdakwa