Razak menilai, kondisi ini semakin menegaskan bahwa merger Pelindo belum membawa perbaikan fundamental, bahkan cenderung menjauhkan BUMN tersebut dari kepentingan publik dan daerah.
Baca Juga:
"Merger Pelindo seharusnya memperkuat pelayanan dan pemerataan pembangunan. Faktanya, yang terlihat justru sentralisasi kekuasaan, pemborosan, dan pengabaian wilayah kerja," ujarnya.
PP HIMMAH juga menegaskan bahwa Pelindo gagal menjalankan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ketiga tentang keberlanjutan pembangunan infrastruktur.