Fraksi Partai Hanura – PKB Setujui Pencabutan Perda No 2 Tahun 2015, Janses Simbolon : Penataan Ruang dan Pengembangan Ekonomi Perlu Ditingkatkan

Janses Simbolon juga menuturkan dampak negatifnya adalah ketidaksesuaian penggunaan lahan dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Kemudian pengembangan ekonomi yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas hidup masyarakat, dan tata ruang dan zonasi yang tidak efektif dapat menyebabkan konflik kepentingan antara berbagai pihak, seperti masyarakat, pemerintah, dan pengembang Serta berkoordinasi antar stakeholder, seperti pemerintah, masyarakat, dan pengembang, sangat penting untuk mencapai tata ruang dan zonasi yang efektif. Kemudian pengawasan dan penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa tata ruang dan zonasi di kota medan diterapkan dengan baik.

Janses Simbolon mengungkapkan Fraksi Hanura – PKB meminta pemko medan untuk mengklarifikasi segala isu miring yang berkembang di media sosial, media cetak, media online, dan publik. Terkait proses pembahasan ranperda tentang pencabutan peraturan daerah kota medan No.2 Tahun 2015 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi 2015-2035 yang sudah di selesaikan oleh badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) dan pemerintah kota medan. Agar tidak ada lagi kesalahfahaman antara matatelinga.com/tag/dprd/" target="_blank">dprd pemerintah kota medan dan masyarakat.