LBH PDM Medan Buka Posko Bantuan Hukum Korban Demontran Secara Gratis

MATATELINGA, Medan :Aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa, pekerja serta pengemudi ojek online yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia telah menimbulkan ketegangan, Senin (01/09/25).

Tindakan yang menyulut kemarahan demonstran dipicu terbitnya kebijakan tunjangan rumah, transparansi dan rencana kenaikan gaji anggota DPR-RI ditengah sulitnya kondisi ekonomi rakyat, sehingga massa demonstran menuntut pembubaran lembaga parlemen yang dinilai tidak pro rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam jajaran sistem ketatanegaraan Indonesia yang beranggotakan partai politik peserta pemilihan umum.

Sumpah/janji anggota DPR adalah melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh dengan memperhatikan dan lebih mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.

Baca Juga:

• Diduga Disiksa Saat Unjuk Rasa, Mahasiswa di Medan Akan Lapor ke Propam Polda Sumut

Namun dengan adanya kebijakan tunjangan gaji serta fasilitas lainnya menjadi luapan kekecewaan rakyat terhadap para Anggota DPR.

Disisi lain aksi demontrasi yang berujung bentrokan juga terjadi akibat tindakan aparat penegak hukum yang dinilai represif dan diskriminatif terhadap rakyat.

Diduga Disiksa Saat Unjuk Rasa, Mahasiswa di Medan Akan Lapor ke Propam Polda Sumut

Usut Tuntas Keterlibatan Koptu HB Dalam Kasus Wartawan Rico Sempurna Pasaribu & Keluarganya

Penuh Kebohongan. LBH Medan : Koptu HB Diduga Beri Keterangan Palsu

Soal Adanya Dugaan Pungli Yang Dilakukan KPR Rutan Tarutung, Begini Kata Wakil Direktur LBH Medan

LBH Perjuangan Rakyat Merdeka Siap Melayani Masyarakat Dalam Permasalahan Hukum

Kasus PPPK Langkat, LBH Medan: Harus Ditahan & Masih ada Aktor Intelektual Lainya