Pemkab Simalungun dan Bank Sumut Perkuat Sinergi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Transformasi Digital

Penguatan sinergi tersebut turut ditandai dengan penandatanganan sejumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS), mencakup penerapan QRISPATI, penyaluran KUR Mikro Cluster Jagung, serta peluncuran QRIS Dinamis PBB, QRISPATI, dan Smart Cash.Direktur Utama PT Bank Sumut, Heru Mardiansyah, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Pemkab Simalungun merupakan bagian dari komitmen Bank Sumut untuk terus hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah, bukan sekadar pengelola transaksi keuangan.

"Bank Sumut tidak hanya hadir sebagai bank yang mengelola transaksi keuangan pemerintah daerah, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong transformasi layanan, memperluas akses pembiayaan, dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat," ujar Heru.
Selanjutnya Heru menegaskan pemanfaatan layanan digital akan semakin memperkuat efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. "Melalui QRIS Dinamis PBB, QRISPATI, Smart Cash, dan berbagai layanan lainnya, kami ingin menghadirkan ekosistem transaksi yang lebih mudah, cepat, dan aman. Pada saat yang sama, kami akan terus mendukung program pembangunan dan penguatan ekonomi daerah," tambahnya.

Baca Juga:

• Akademisi Hukum: Pemblokiran Rekening Nasabah Bank Mandiri Langgar 4 Aturan

Sementara itu, Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih, menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkab Simalungun dalam terus memperbaiki dan memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.
"Pemerintah Kabupaten Simalungun berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Pemanfaatan teknologi dan layanan perbankan digital menjadi bagian penting untuk memastikan setiap proses transaksi dan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara tertib, mudah dipantau, dan dipertanggungjawabkan," ujar Bupati.Lebih jauh, Bupati menegaskan kolaborasi ini diharapkan tidak hanya sebatas penyediaan layanan perbankan, melainkan menjadi bagian dari transformasi pengelolaan pemerintahan yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Prinsipnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu, tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah," tegasnya.Selain penguatan sistem transaksi dan pengelolaan keuangan daerah, kerja sama ini juga mencakup dukungan pembiayaan melalui KUR Mikro Cluster Jagung. Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha dan petani, sekaligus mendorong pengembangan sektor-sektor produktif di Kabupaten Simalungun.
Acara dirangkai dengan kegiatan High Level Meeting (HLM) yang membahas kesiapan Kabupaten Simalungun dalam penerapan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara.(sip)

Akademisi Hukum: Pemblokiran Rekening Nasabah Bank Mandiri Langgar 4 Aturan

Bobby Harus Belajar (Lagi) Kewenangan Kepala Daerah

Cari Rumah Makin Gampang Bareng BTN di Danantara Housing Expo 2026

Meriahkan HUT Kemerdekaan RI ke 81, IKWI Sumut Gelar FG ke Wisata Alam Loken Barn Karo

Buka Musancab PDI Perjuangan se- Kota Medan, Rapidin Simbolon Instruksikan Kader, Fraksi dan Pengurus Guyub ke Akar Rumput

Mobil IVA Test Deli Serdang Layani 1.560 Perempuan, Dievaluasi PKK Sumut