Bantah Kepala SPPG Bukit Malintang. Forum MP4: Program Pemerintah MBG Bukan Alasan Pembenaran Konsumsi Pertalite Subsidi

Baca Juga:

• Mobil Operasional SPPG Malintang, Diduga Sengaja Gunakan Pertalite. Aktivis Bereaksi Keras

Arief Azka juga menyorot klaim Marwan Efendi yang menyatakan Pertalite boleh dikonsumsi secara bebas oleh mobil SPPG karena berstatus Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan bukan Solar subsidi adalah penyesatan hukum. Melalui aturan turunan Perpres No. 117 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPH Migas, JBKP Pertalite dibiayai menggunakan dana kompensasi negara yang ditujukan mutlak untuk kelompok masyarakat umum dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah, usaha mikro, dan transportasi publik. Sektor kelembagaan pemerintah atau proyek nasional di bawah struktur BGN sama sekali tidak terdaftar sebagai konsumen pengguna yang legal untuk menyerap komoditas kuota penugasan tersebut.
Kepala SPPG Bukit Malintang juga diminta oleh Arief Azka untuk belajar kembali memahami Petunjuk Teknis (Juknis) BGN Keputusan Kepala BGN No. 401.1 Tahun 2025 tentang Tata Kelola MBG yang menegaskan komitmen BGN yang melarang keras penggunaan barang subsidi (termasuk BBM subsidi, LPG 3 kg, Minyakita, dan beras SPHP) dalam seluruh rantai pasok dapur hingga distribusi MBG.
Sanggahan menohok juga diarahkan pada klaim Marwan Efendi bahwa armada Gran Max/L300 pengangkut MBG merupakan kendaraan pelayanan sosial/kemanusiaan sehingga berhak atas Pertalite.
Dia secara tegas menyatakan, bahwa program Makan Bergizi Gratis adalah program institusional resmi, terstruktur, dan memiliki pos anggaran operasional mandiri dari negara. Menyamakan armada SPPG dengan mobil ambulans atau damkar murni adalah bentuk pemaksaan logika hukum dan terindikasi pembohongan publik.

"Ini terkesan pembobongan publik dan manipulasi label sosial dan kemanusian. Kepala SPPG Bukit Malintang dinilai berlindung di balik narasi kemanusiaan demi menghindar dari kewajiban hukum. Program Makan Bergizi Gratis adalah program institusional resmi pemerintah terstruktur, bukan aksi sosial perorangan atau tanggap darurat bencana alam" sebutnya'

Baca Juga:

• Kuasa Hukum BPT Bantah Kapolres Jakpus Kombes Reynold Hutagalung: Pengembalian Uang Tak Hapus Pidana Pencurian, Pertanyakan Dugaan Perlakuan Istimewa

Dia juga menyatakan pemanfaatan QR Code MyPertamina secara pribadi atau memaksakan pendaftaran kendaraan dinas/operasional instansi untuk mendapatkan BBM Subsidi merupakan tindakan pelanggaran serius serta mencederai hak masyarakat miskin.

Pihaknya secara tegaa menuntut transparansi anggaran operasional SPPG Bukit Malintang. 'Kita mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan, Satgas MBG dan Kepala BGN Pusat untuk segera mengaudit pos anggaran operasional SPPG Bukit Malintang. Jika dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran telah dialokasikan dana BBM non-subsidi namun pada realisasinya armada di lapangan mengonsumsi Pertalite subsidi, maka terdapat indikasi kuat manipulasi anggaran dan pelanggaran hukum yang melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi' tegas Arief Azka..
Hal senada, Sekretaris DPC FITRA (Forum Independen Transparansi Anggaran) Ahmad Husein Nasution membeberkan, bahwa setiap satuan pelayanan SPPG di daerah dibekali anggaran biaya operasional yang sudah menghitung harga BBM non-subsidi (keekonomian). Menggunakan Pertalite dinilai sebagai bentuk penyelewengan anggaran.
Dia menyebutkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, setiap instansi atau satuan kerja bentukan pemerintah yang menjalankan program nasional dibiayai langsung oleh negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Merujuk pada aturan umum operasional Badan Gizi Nasional (BGN), komponen pendistribusian logistik makanan telah dihitung matang menggunakan standar biaya logistik resmi nasional. Memaksa armada operasional menggunakan Pertalite bersubsidi demi menghemat anggaran internal merupakan indikasi nyata penyimpangan peruntukan anggaran operasional yang patut diaudit oleh BPK dan Inspektorat.
Pihaknya meminta dengan tegas agar seluruh Dapur MBG/ SPPG di Kab Madina, khususnya SPPG Bukit Malintang menghentikan penggunaan Pertalite pada seluruh armada logistiknya dan memberikan contoh kepatuhan hukum yang baik selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
Dia juga menyatakan, tindakan managemen/Kepala SPPG Bukit Malintang berpotensi bisa dijerat sanksi pidana tentang Penyalahgunaan BBM termaktub dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas (sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja). Setiap orang atau pengelola yang menyalahgunakan niaga/pengangkutan BBM subsidi diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Dia juga menandaskan, tindakan managemen SPPG Malintang juga dinilai bertentangan dengan komiten Kepala BGN Sudaryono menekankan akuntabilitas program demi clean governance BGN yang menegaskan agar seluruh dapur dan logistik MBG wajib menggunakan barang komersial

Baca Juga:

• Polres Aceh Selatan Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi, 640 Liter Diamankan

Para aktivis ini meminta Kepala BGN Pusat untuk segera turun tangan dan bertindak tegas segera mengevaluasi kinerja dan mencopot Kepala SPPG Bukit Malintang jika terbukti tidak mampu mengelola logistik sesuai juknis baku.
'Penggunaan BBM bersubsidi merupakan bentuk pelanggaran fatal yang mencederai integritas program prioritas Presiden di mata masyarakat. Program pemenuhan gizi anak bangsa tidak boleh dicoreng oleh ketidakpatuhan hukum dan ego sektoral pengelola tingkat kecamatan dalam efisiensi anggaran logistik' sebut Ahmad Husein yang alumni UMTS ini..

Baca Juga:

• Disomasi Pascakebakaran Dapur MBG, Manajemen SPPG Simaninggir-Siabu Akhirnya Angkat Bicara

Pihaknya juga mendesak Kepala BGN Pusat, khususnya Direktorat Pemantauan dan Pengawasan BGN untuk segera menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan operasional (suspend) bagi unit pelayanan atau Kepala SPPG yang terbukti melanggar aturan

"Kita akan segera menyurati Kepala BGN Pusat serta melaporkan dugaan kasus tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan BBM ini ke aparat penegak hukum' sebut mereka

Baca Juga:

• Aroma KKN Menyengat, Realisasi Dana Desa Kampung Baru Disorot Tajam. Kepala Desa Memilih "Bungkam

Hingga berita ini diturunkan, pihak media masih melakukan konfirmasi dan permintaan klarifikasi kepada Satgas MBG Kab Madina, Korwil BGN Kab Madina, Disperindag Kab Madina terkait regulasi penggunaan jenis BBM Subsidi Pertalite untuk armada operasional MBG.

Baca Juga:

• Dugaan Pelanggaran Fatal Penggunaan Gas "Melon" di SPPG Sibaruang Siabu Mencuat, Manajemen Sebut ‘Force Majeure’

Halaman:

1

2

3

Editor

: Putra

SHARE:

 

Tags

BantahbbmkepalambgSPPG

 

Berita Terkait

Mobil Operasional SPPG Malintang, Diduga Sengaja Gunakan Pertalite. Aktivis Bereaksi Keras

Kuasa Hukum BPT Bantah Kapolres Jakpus Kombes Reynold Hutagalung: Pengembalian Uang Tak Hapus Pidana Pencurian, Pertanyakan Dugaan Perlakuan Istimewa

Polres Aceh Selatan Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi, 640 Liter Diamankan

Disomasi Pascakebakaran Dapur MBG, Manajemen SPPG Simaninggir-Siabu Akhirnya Angkat Bicara

Aroma KKN Menyengat, Realisasi Dana Desa Kampung Baru Disorot Tajam. Kepala Desa Memilih "Bungkam

Dugaan Pelanggaran Fatal Penggunaan Gas "Melon" di SPPG Sibaruang Siabu Mencuat, Manajemen Sebut ‘Force Majeure’

 

Komentar