Fraksi PKS Kritisi Penurunan Pendapatan Hingga Kesiapan Medan Hadapi Banjir di R-APBD 2027

Selain itu, Fraksi PKS meminta penjelasan mengenai koordinasi Pemko Medan dengan rumah sakit ketika kamar penuh serta mekanisme untuk memastikan peserta UHC dan BPJS tetap mendapatkan pelayanan ketika rumah sakit rujukan mengalami keterbatasan tempat tidur.

Fraksi PKS meminta jawaban konkret mengenai kesiapan setiap kecamatan dalam menghadapi potensi banjir per Oktober 2026.

"Kami meminta Pemko Medan memaparkan peta kecamatan dengan tingkat risiko banjir tinggi serta kesiapan sarana yang telah tersedia di wilayah tersebut. Kami meminta penjelasan mengenai ketersediaan rencana kontinjensi banjir di setiap kecamatan, termasuk fasilitas evakuasi dan logistik seperti perahu karet, pompa air, kendaraan evakuasi, bahan logistik, dapur umum, obat-obatan dan tempat pengungsian," katanya.
Selain itu, perlu dijelaskan siapa penanggung jawab utama di setiap kecamatan saat bencana terjadi, target durasi evakuasi setelah status darurat ditetapkan, serta strategi komunikasi alternatif apabila jaringan telekomunikasi kembali terganggu seperti yang terjadi pada banjir 2025 di sejumlah kawasan Medan Utara.
"Terakhir, pemerintah diminta memaparkan hasil evaluasi banjir tahun 2025, khususnya terkait aspek penanggulangan yang sudah diperbaiki serta program yang hingga saat ini belum selesai dikerjakan," pungkasnya.

Baca Juga:

• NGERI....!!!! Anggota DPRD Madina Binsar Nasution Ditikam Saat Takziah

NGERI....!!!! Anggota DPRD Madina Binsar Nasution Ditikam Saat Takziah

Nanda Ramli : Pemko Medan Harus Ada Langkah Preventif Strategis Hadapi Influenza Tipe A

Di Balik Tembok Lapas Indramayu, Warga Binaan Menanam Sayur, Menanam Harapan

DPRD Setujui Ranperda Perubahan APBD Pemko Binjai Tahun Anggaran 2026

Fraksi Demokrat Setujui P-APBD Medan 2026, Soroti Banjir dan Ketepatan Bansos

Bertemu Pelindo, Legislator Medan Utara Diskusi Perjuangkan Lahan Kuburan dan Pendirian SMPN