Pemerintah Padang Lawas Bahas Harga TBS Kelapa Sawit, PTPN IV Mangkir

MATATELINGA, Palas :PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) mangkir dari Undangan Bupati Padang Lawas atas Tindaklanjut surat Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (Disbunnakkan) Kabupaten Padang Lawas, Nomor 500.8/1134/Disbunnakkan/VIII/ 2026 tertanggal 05-08-2026 Prihal Himbauan Mengikuti Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) dan Pelaporan.

Rapat yang digelar diaula Kantor Bupati Padang Lawas, Selasa 18/08-2026 yang dihadiri Humas beberapa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) se-Padang Lawas.

Rapat dibuka langsung, DR. Panguhum Nasution, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Padang Lawas mengatakan, pertemuan atau rapat kordinasi pihak pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan pihak pengelolah PKS menjadi agenda untuk kerjasama yang baik dalam menyahuti keluh kesah masyarakat Padang Lawas terkhusus petani Sawit terhadap harga TBS Kelapa Sawit yang seyogianya pihak PKS terkhusus Mitra Plasma mematuhi harga ketentuan dari pemerintah. Dengan demikian pertemuan ini menjadi harapan Bupati Padang Lawas dapat memberikan win-win solution. Sehingga semua pihak merasa diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan, sebut Panguhum.

Baca Juga:

• Masyarakat Lingkungan Paindoan - Kelurahan Rantauprapat Rayakan HUT ke 81 Kemerdekaan RI Dengan Berbagai Kegiatan

Hadir dalam rapat tersebut, Plt. Kadis Bunnakkan, DR. Mukmin Saipul Daulay dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Nurudin Kesumajaya Samosir, SE, MSi beserta jajarannya.Mukmin menjelaskan kepada MATATELINGA, ketidak hadiran pihak PKS PTPN IV Sosa dengan tidak memberi alasan yang jelas. Sementara para undangan yang hadir, pada dasarnya menyetujui penetapan harga oleh pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan berbagai syarat dan ketentuan dalam penyesuaian rendeman minyak yang dihasilkan. Akan tetapi pihak PKS juga menegaskan, harga beli sawit masyarakat yang dilakukan pihak toke jauh lebih murah ketimbang pembelian pabrik yang ditetapkan kepada pemegang Surat Penyerahan atau Surat Pesanan (SP). "Ini kendala yang sangat tidak relevan atas tindakan para toke yang berdelik sortiran buah sawit yang bisa dianggap sebagai alasan toke dalam mengambil keuntungan besar. Sementara pelaksanaan sortiran masing-masing PKS memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)," sebut Mukmin keluh pihak PKS.

Hasil dari pertemuan tersebut pihak pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan pihak PKS adanya kerjasama dalam melakukan pengawasan dan peninjauan langsung kepada PKS terkhusus mitra plasma dalam menyahuti rasa keadilan dalam menentukan harga TBS kelapa sawit. Sehingga tercapai kesejahteraan dalam mewujudkan perubahan kearah yang lebih baik sesuai visi dan misi bupati dan wakil bupati Padang Lawas, tegas Mukmin.

Baca Juga:

• Masyarakat Lingkungan Paindoan - Kelurahan Rantauprapat Rayakan HUT ke 81 Kemerdekaan RI Dengan Berbagai Kegiatan

Lebih jelas, Mukmin juga menegaskan pertemuan yang digelar di Aula Kantor Kantor Bupati Padang Lawas dengan pihak pengelolah PKS atas undangan yang ditanda tangani Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan dalam menyahuti keluhan masyarakat terkhusus petani sawit dengan nomor undangan : 0001.5/4078/2026 sifat penting, perihal undangan.Sementara pada hari sama, Sugianto Harahap, Sekretaris Pimpinan Cabang, Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (PC. LAKPESDAM NU) Padang Lawas mengecam ketidak hadiran dari pihak PTPN IV yang seyogianya memberi contoh terhadap PKS yang lain. Sebab PTPN IV perusahan plat merah milik Negara untuk kesejahteraan rakyat, disayangkan tidak hadir. Ini perbuatan atau tindakan melawan dan disinyalir tidak mendukung ketentuan penetapan harga TBS Kelapa Sawit oleh pemerintah.

Dengan demikian, Sugianto mendesak pihak penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap realisasi penggunaan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) PTPN IV Sosa (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) adalah komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis secara etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sambil memperbaiki kualitas hidup masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan hidup. "Jangan hanya bisa menguras keuntungan di Kabupaten Padang Lawas tidak ada feedbacknya untuk masyarakat disini," kecamnya.

Masyarakat Lingkungan Paindoan - Kelurahan Rantauprapat Rayakan HUT ke 81 Kemerdekaan RI Dengan Berbagai Kegiatan

SSB Padang Bolak Julu Pertahankan Gelar Paluta Cup II, Bibit Lokal Menuju Panggung Nasional

Bupati Anton Saragih Rapat Paripurna DPRD, Simak Pidato Presiden Prabowo

Kunker ke Parapat, Bupati; Potensi Pariwisata Parapat Diperlukan Kolaborasi dan Kreativitas

Gunungsitoli Capai Target UHC, Wagub Surya Minta Pelayanan Kesehatan Terus Diperkuat

Magodang-Odang Accimun, Dibesarkan dengan Cinta, Dilepas dengan Doa