Komisi Informasi Sumut Kabulkan Sengketa, Dua Kades Madina Wajib Buka APBDes dan SPJ

Sebagai langkah lanjutan, Pemohon menyatakan akan mengajukan permohonan eksekusi putusan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila Termohon tidak melaksanakan amar putusan Komisi Informasi secara sukarela.

Menurutnya, mekanisme eksekusi melalui PTUN merupakan hak hukum Pemohon sengketa informasi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, guna memastikan putusan Komisi Informasi tidak berhenti sebatas formalitas.

"Jika putusan ini diabaikan, maka PTUN menjadi jalur konstitusional untuk memastikan hak publik atas informasi tetap terlindungi," ujar Muhammad Amarullah.

Baca Juga:

• DPD LSM Transparansi Publik Sumut Desak Pemko Medan dan Polrestabes Atasi Kemacetan Jalan Alfalah Simpang STM

Pemohon berharap langkah hukum tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh pemerintah desa agar tidak lagi menutup akses informasi keuangan yang menjadi hak masyarakat.

(Magrifatulloh).

Kelurahan Sei Mati Sukses Gelar MTQ Ke-59, Jaring Generasi Qur’ani di Masjid Al-Ikhlas*

Pabrik Karet PT Garuda Mas Perkasa di Medan Deli Ludes Terbakar, Api Membubung Tinggi

DPD LSM Transparansi Publik Sumut Desak Pemko Medan dan Polrestabes Atasi Kemacetan Jalan Alfalah Simpang STM

Maling Motor Mahasiswa di Kos Ditangkap

DPRD Medan Rekomendasi Segel Bangunan Tanpa PBG Menutup Gang Kebakaran di Titi Kuning

3 Bulan Buron Polsek Medan Area Tangkap Pelaku Penggelapan Uang Toko Roti dan Motor