Capaian Kinerja Kejati Sumut 2025, Dengan Anggaran Minim Berhasil Selamatkan Kerugian Keuangan Negara Hingga Rp435 Miliar Lebih

MATATELINGA, Medan : Capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) sepanjang tahun 2025 berhasil mengamankan dan menyelamatkan kerugian keuangan negara dari bidang Tindak Pidana Khusus hingga Rp435 miliar lebih, dengan alokasi anggaran penanganan perkara bidang Pidsus hanya Rp134 miliar lebih.

Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Dr. Harli Siregar, SH, M.Hum dalam siaran persnya, Rabu (24/12/2025) dari sejumlah kegiatan pada bidang pidana khusus tersebut adalah merupakan upaya kerja keras jajaran dalam rangka penindakan perkara tipikor yang mengedepankan penyelamatan dan pengembalian kerugian keuangan negara untuk mendukung percepatan pembangunan nasional.

"Dengan alokasi anggaran hanya sebesar Rp.134 Miliar lebih, yang diperuntukkan mendukung kinerja Bidang Pidana khusus dan Pidana Umum selama tahun 2025, Kejati Sumut berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara mencapai Rp.435 Miliar lebih, hal ini menjadi bukti keseriusan dan kerja keras Kejaksaan dalam rangka melindungi kepentingan bangsa dan rakyat dan berjalannya pembangunan," katanya.

Selama tahun 2025, lanjutnya Bidang Pidsus telah melaksanakan penyelidikan 53 kegiatan, dan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan (umum dan khusus) sebanyak 29 kegiatan. Untuk penyelidikan pada jajaran Kejaksaan se-Sumatera Utara mencapai 282 kegiatan dan telah berhasil ditingkatkan ke tahap penyidikan sebanyak 183 kegiatan, tahap penuntutan sebanyak 184 kegiatan.

Baca Juga:

• Gubsu Terus Percepat Dukungan Pembangunan untuk Korban Bencana Sumut

"Dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan jajaran satuan kerja telah melakukan penahanan terhadap 129 orang tersangka," paparnya.

Untuk bidang Tindak Pidana Umum (Pidum), penanganan perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative atau (RJ) sebanyak 101 perkara dan telah berhasil mendirikan rumah perdamaian atau yang biasa disebut dengan Rumah Restoratif Justice (RJ) sebanyak 60 rumah RJ di seluruh Kejaksaan se Sumatera Utara.

"Restoratif Justice ini dilakukan sebagai bukti hadirnya negara melalui Kejaksaan untuk melaksanakan proses hukum yang humanis dan berperikemanusiaan serta mengedepankan kembali hidupnya nilai nilai sosial yang baik dan kearifan lokal yang ada dimasyarakat," paparnya.

Bidang Pidana Umum Kejati Sumut sepanjang tahun 2025 telah menerima pelimpahan perkara narkotika dan tindak pidana umum lain (TPUL) sebanyak 809 perkara, yang didominasi oleh Perkara tindak pidana Narkotika sebanyak 644 perkara, disusul kejahatan Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) sebanyak 37 Perkara.

Kejati Sumut berhasil melakukan tuntutan pidana mati sebanyak 111 perkara pidana narkotika, disamping itu, terdapat 10 perkara yang menyangkut Orang dan Harta Benda (Oharda) yang dituntut pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum.

"Tuntutan pidana mati dalam penanganan perkara dilakukan oleh Jaksa sebagai upaya nyata peran aktif Kejaksaan dalam memberikan efek jera pada kejahatan narkotika yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan dan generasi muda serta perkara pembunuhan atau yang menghilangkan nyawa orang lain secara terencana ataupun kejahatan luar biasa yang menarik perhatian publik serta sebagai peran serta Kejaksaan menjaga anak Indonesia agar terbebas dari kejahatan luar biasa," kata mantan Kapuspenkum Kejagung ini.

Baca Juga:

• Gubernur Sumut Bobby Nasution Hadiri Perayaan Natal Keluarga Besar DPRD Sumut

Bidang Pidum Kejati Sumut mendapat penghargaan Pemberian Pin Emas dalam rangka kegiatan Satgas Mafia Tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia.

Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum

Selain bidang Pidsus dan Pidum, bidan Intelijen Kejati Sumut mengedepankan fungsi pengamanan, pengumpulan bahan data dan keterangan untuk mendukung kinerja seluruh bidang kerja pada Kejati Sumut serta dilaksanakan secara terbuka dan tertutup.

Kegiatan pengamanan dan penangkapan terhadap Daftar Pencarian Orang (DPO) sebanyak 10 orang dari perkara yang berbeda-beda, kemudian pada bidang Intelijen telah berhasil melaksanakan pengamanan pembangunan strategis sebanyak 66 kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional dengan total nilai pagu anggaran yang dilakukan pengamanan sebesar Rp.930.542.737.290 + USD 163 juta. Melakukan pemetaan atau monitoring pengawasan aliran kepercayaan (Pakem) sebanyak 4 kegiatan.

"Sebagai supporting atau dukungan penuh ke bidang kerja lain, Bidang Intelijen telah berhasil melaksanakan tugas Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) sebanyak 16 kegiatan sebagai bentuk pencegahan dan pengamanan personel maupun organisasi," jelasnya.

Selanjutnya dalam rangka identifikasi data dan dukungan informasi, bidang intelijen telah melaksanakan operasi intelijen penyelidikan yang kemudian apabila ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi telah dilimpahkan penanganannya ke bidang pidana khusus.

Untuk kegiatan cegah tangkal (CEKAL) telah dilaksanakan sebanyak 27 kegiatan serta operasi intelijen dalam rangka pengamanan penanganan perkara baik pidana khusus maupun pidana umum sebanyak 3 kegiatan.

Upaya pencegahan yang dilakukan bidang Intelijen, Kejati Sumut telah melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum dan perundang-undangan melalui program Penerangan Hukum sebanyak 10 kegiatan dan Penyuluhan Hukum sebanyak 15 kegiatan dan melaksanakan kegiatan pelacakan aset terkait dugaan tindak pidana sebanyak 4 kegiatan.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution Ajak GAMKI Sumut Tebar Kasih dan Pulihkan Bangsa

Dalam hal keterbukaan informasi, Kajati Sumut Dr. Harli Siregar berhasil dinobatkan sebagai "Tokoh pendorong keterbukaan informasi lembaga penegak hukum tahun 2025" oleh lembaga penyiaran media nasional Detik Award di Jakarta pada bulan November 2025.

Kemudian, Bidang intelijen Kejati Sumatera Utara pada penilaian internal Kejaksaan RI secara Nasional beberapa kali telah berhasil mencapai hasil yang cukup baik yaitu sebagai peringkat ke-III capaian kinerja Bidang intelijen serta penghargaan lainnya.

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Sumut sepanjang tahun 2025 telah menerima beberapa penghargaan atau apresiasi dari Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain berkinerja terbaik peringkat-II bidang Datun serta piagam penghargaan dan apresiasi dari Pemerintahan/Kementerian/Lembaga maupun BUMN dan BUMD atas dukungan bidang hukum dan regulasi.

Bidang Datun sepanjang 2025 telah melaksanakan tugas fungsi pemberian pertimbangan hukum, bantuan hukum, pendapat hukum serta pendampingan dalam rangka upaya pemulihan kekayaan negara dari perkara perdata.

Untuk penegakan hukum bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara sebanyak 3 perkara, kemudian Bantuan hukum dengan Litigasi sebanyak 187 Surat Kuasa Khusus (SKK) dan Non Litigasi sebanyak 8 SKK.

Pertimbangan Hukum, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara telah melaksanakan kegiatan pemberian pendapat hukum kepada pemerintah maupun BUMN/BUMD sebanyak 4 kegiatan sebagai legal opinion dan 11 kegiatan Legal Assistance.

Kegiatan Pelayanan Hukum keperdataan termasuk konsultasi hukum gratis kepada masyarakat dan kelembagaan sebanyak 102 kegiatan.

Baca Juga:

• Terima Audiensi Siswa SMA Taruna Nusantara, Wagub Surya Sampaikan Pesan Inspiratif

Penyelematan dan pemulihan keuangan dan kekayaan negara, berhasil melaksanakan Memorandum Of Understanding (MoU) sebanyak 23 kegiatan dengan nilai Penyelamatan Keuangan Negara sebesar Rp.30.134.880.000 dan pemulihah keuangan negara sebesar Rp. 1.057.683.348.

Pemulihan Aset

Sebagai bidang atau satuan kerja yang baru dibentuk di lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, Bidang Pemulihan Aset melaksanakan tugas fungsi dalam rangka penelusuran, pendataan, penilaian dan pelelangan barang negara baik hasil rampasan dari kejahatan maupun barang milik negara.

Sebagai pelaksana tugas negara dalam rangka pemulihan aset, Bidang Pemulihan Aset secara terus menerus melakukan inventarisasi atas barang milik negara di seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk dilakukan pendataan dan penilaian harga sehingga segera mungkin dapat dilakukan pelelangan atau penjualan untuk dikembalikan ke kas negara.

Sampai saat ini, Bidang Pemulihan Aset Kejati sumut telah berhasil melakukan pelelangan aset berupa barang rampasan dari tindak pidana dengan hasil mencapai Rp.172.785.695.762 yang telah disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Walaupun terbilang baru, Bidang Pemulihan Aset Kejati Sumut berhasil meraih peringkat I (Pertama) Kinerja Pemulihan Aset se Kejaksaan Republik Indonesia dengan penilaian berdasarkan penyetoran PNBP dan Penyelesaian Aset.

Sementara Bidang Pidana Militer (Pidmil) Kejati Sumatera Utara, kata mantan Kajati Papua ini telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penegakan hukum perkara koneksitas. Dimana, pada bulan Mei 2025 telah dilaksanakan kegiatan eksekusi perkara konekstias sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan diperoleh hasil pengembalian uang ke negara sebesar Rp.35.210.258,00.

Baca Juga:

• Harli Siregar Buka Rapat Kerja II Dan Rapat Pimpinan Cabang Badko HMI Sumatera Utara

Kemudian pada bulan Desember tahun 2025, dilaksanakan sita eksekusi terhadap 1 (satu) perkara tindak pidana korupsi di 2 wilayah di Kabupaten Deli Serdang dengan nilai 3 Miliar lebih, dalam perkara koneksitas sebagai upaya nyata dalam rangka pemulihan keuangan dan penyelamatan.

Kemudian telah dilaksanakan koordinasi penanganan perkara dalam hal penindakan sebanyak 122 kegiatan koordinasi, lalu melaksanakan koordinasi penanganan perkara koneksitas dalam rangka penuntutan sebanyak 91 kegiatan, kemudian telah berhasil melaksanakan koordinasi dalam rangka eksekusi perkara koneksitas sebanyak 15 kegiatan.

Bidang Pidmil Kejati Sumut mendapat penghargaan dari Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAMPIDMIL) sebagai satuan kerja Pidana Militer terbaik ke-II seluruh Kejaksaan se-Indonesia.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bidang Pidana Militer senantiasa melaksanakan kegiatan dengan mengedepankan koordinasi kepada pihak terkait khususnya instansi militer dalam rangka mencegah dan melakukan penindakan terhadap perkara koneksitas di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Bidang Pembinaan Kejati Sumut secara sistematis setiap tahun telah mengirimkan personil untuk mengikuti pelatihan Bidang Intelijen, Penanganan Perkara Pidum, Pidsus, Auditor dan Pengawasan, hingga kemampuan personil dalam bidang penanganan perkara perdata dan tata usaha negara.

Sepanjang tahun 2025, Bidang Pembinaan telah melaksanakan kinerja dalam rangka penataan dan realisasi anggaran untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi penegakan hukum dan pelayanan hukum seluruh satuan kerja dan bidang kerja pada Kejaksaan se wilayah Sumatera Utara, dengan nilai total pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 134.059.537.000 dengan capaian realisasi sampai saat ini mencapai 98% dan pada akhir tahun nanti diharapkan terealisasi hingga 100% dengan tetap mengedepankan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain realisasi penggunaan dan tata kelola anggaran, Bidang pembinaan Kejati Sumut juga telah melaksanakan Rekruitment CPNS yang di ikuti Puluhan ribu orang pendaftar di Sumatera Utara dan telah dilakukan seleksi secara ketat guna mencapai quota pemenuhan sumber daya manusia yang baik, layak dan mumpuni dalam penugasannya kelak.

Baca Juga:

• Polda Sumut Raih Predikat Menuju Informatif pada Komisi Informasi Sumut Award 2025

Bidang Pembinaan telah melaksanakan pelatihan dasar dan kejuruan bidang kerja hingga penerimaan dan pembinaan siswa PKL atau magang sebanyak 520 orang dari berbagai perguruan tinggi dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) sebagai wujud peran serta Kejaksaan dalam membangun Sumber Daya Manusia di Sumatera Utara khususnya dalam bidang keilmuan.

Kemudian untuk menanamkan prinsip dasar sesuai doktrin Trikrama Adhyaksa, Bidang Pembinaan telah melaksanakan pelatihan dasar (Latsar) kepada 25 orang CPNS golongan III dan 15 orang CPNS golongan II dengan hasil sangat memuaskan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) murni Kejati Sumatera Utara dari pendapatan pengelolaan barang milik negara (BMN) sepanjang tahun 2025 dengan realisasi sebesar Rp.100.240.866. Ada pun pendapatan negara bukan pajak dari hasil eksekusi perkara pidana dititip pada satuan kerja Kejaksaan Negeri sebagai eksekutor.

Penghargaan yang diperoleh, Bidang Pembinaan Kejati Sumut menerima Penghargaan terbaik ke-III seluruh Kejaksaan se-Indonesia sebagai Satuan Kerja Kompetisi Ber-AKHLAK tahun 2025 yang diserahkan oleh Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia.

Peringkat Ke-III Kinerja terbaik penilaian pengelolaan keuangan APBN (IKPA) di Lingkungan Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Medan II Kategori Jumlah pagu DIPA kelolaan besar dengan nilai point 98,18. Peringkat ke-III Laporan Keuangan unit Akuntansi dan Pelaporan keuangan pembantu pengguna anggaran wilayah tahun 2023 Terbaik yang diberikan pada tahun kerja 2025.

Penghargaan dari Kejaksaan Agung RI atas konsistensi IKPA Pengguna Anggaran tertinggi tingkat wilayah. Sebagai peringkat ke-7 satuan kerja dengan nilai transaksi KKP terbesar Semester I Tahun 2025.

Sanksi Disiplin

Dalam hal pengawasan terhadap seluruh jajaran dan satuan kerja di wilayah hukum Kejati Sumut, Bidang Pengawasan saat ini terus melakukan upaya-upaya perbaikan dengan meningkatkan pola pengawasan melekat sebagai bentuk pencegahan. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh satuan kerja atau bidang kerja pada lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, hal ini dilakukan guna mendukung terwujudnya SDM Kejaksaan yang taat aturan, disiplin, profesional dan berintegritas.

Baca Juga:

• Perayaan Natal Kejati Sumut, Dr.Harli Siregar : Natal Adalah Momentum Impelementasi Kasih Dalam Penegakan Hukum

Sepanjang tahun 2025, Bidang Pengawasan telah menerima Laporan Pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik dan perbuatan tercela sebanyak 65 Laporan, dengan kerja cepat dan tuntas serta berdasarkan analisa, laporan pengaduan tersebut kemudian ditindak lanjuti sebanyak 54 laporan, dari 54 laporan tersebut, kemudian dilakukan beberapa tindakan sesuai aturan dan SOP diantaranya menjadi pemeriksaan dalam rangka inspeksi kasus sebanyak 2 laporan, klarifikasi sebanyak 9 laporan, dilimpahkan ke bidang teknis sebanyak 38 laporan dan sampai saat ini masih terdapat 11 laporan dalam proses penanganan.

Dari penanganan sejumlah laporan pengaduan tersebut telah dijatuhi sanksi sebanyak 15 sanksi disiplin berat (penurunan pangkat, demosi hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)), 5 terlapor dengan Hukuman Disiplin Sedang dan 3 laporan dengan sanksi hukuman disiplin Ringan.

Capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini, lanjut Harli Siregar merupakan bukti nyata pelaksanaan amanah negara dengan segala keterbatasan, Kejati Sumut berupaya keras melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam rangka membantu negara dan masyarakat dalam penegakan hukum, serta berupaya sebaik mungkin dalam rangka pencegahan kejahatan dan penyelamaatan kerugian negara dari sektor tindak pidana korupsi serta kejahatan lainnya.

Peringati HAKORDIA 2025, Kajati Sumut : Pemulihan Keuangan Negara Untuk Kemakmuran Rakyat

Kejati Sumut Kembali Terima Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Dugaan Korupsi Penjualan Aset PTPN I Rp113,4 Milyar Lebih

Cabjari Madina di Kotanopan Terima Uang Pengganti Rp200 juta Terkait Dugaan Korupsi Pengelolaan Dana Desa Tanjung Medan

Tim Penyidik Kejati Sumut Amankan Uang Rp150 Miliar dari Dugaan Tipikor Penjualan Aset PTPN I Regional I

Kejari Gunungsitoli Selamatkan Uang Negara Rp330 Juta Dari Dua Perkara Korupsi di Kabupaten Nias Barat

Tersangka ETG Titipkan Uang Kerugian Negara Rp65 Juta Atas Dugaan Korupsi Pembangunan Tembok RS Pratama Lologolu