Fraksi PDI P DPRD Medan Setujui APBD Kota Medan Rp 6,9 Triliun, Ini Kata DR Lily MBA

MATATELINGA, Medan :Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Rancangan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026 ditetapkan menjadi Perda sebesar Rp 6,9 Triliun lebih. Untuk memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut, Fraksi PDI P melalui juru bicaranya DR Dra Lily MBA menyampaikan sejumlah usul dan saran.

Seperti pengawasan terhadap sumber PAD supaya lebih ditingkatkan ke depannya. Terlebih kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan supaya meningkatkan kinerjanya.

Penegasan itu disampaikan DR Dra Lily MBA MH dalam penyampaian pendapat Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rancangan APBD TA Pemko Medan Tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD Medan, Rabu (26/11/2025).

Baca Juga:

• Jalinsum Pakkat–Doloksanggul Tak Bisa Dilalui, Polres Humbahas Kerahkan Personel ke Lokasi

Disampaikan Lily MBA, pentingnya peningkatan pengawasan perolehan sumber PAD oleh Bapenda, seiring dengan adanya temuan indikasi penggelapan pajak (tax evasion) berupa tindakan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak yang terutang dengan yang pasti melanggar ketentuan.

Dimana pemilik usaha sengaja tidak melaporkan seluruh pendapatan atau penjualan yang diperoleh, memperbesar biaya atau pengeluaran dengan bukti fiktif dan menggunakan dokumen palsu.

Baca Juga:

• Jalinsum Pakkat–Doloksanggul Tak Bisa Dilalui, Polres Humbahas Kerahkan Personel ke Lokasi

"Indikasi penggelapan pajak tersebut diduga terjadi pada penetapan nilai pajak tempat hiburan, pajak hotel, restoran, pajak reklame dan objek pajak lainnya. Terkait penggelapan Pajak tersebut, diharapkan melibatkan auditor profesional dan Independen," sebut Lily.

Bukan itu saja, saran dan kritik terkait masih buruknya pelayanan kesehatan di Kota Medan juga disoroti Lily MBA. Dikatakan, perbaikan seperti apa yang dilakukan Pemko Medan terkait mensukseskan program UHC di RS Pirngadi dan RS Bachtiar Djafar serta Puskesmas.

Menurut Lily, masih banyak pelayanan di Puskesmas yang sangat buruk terkait pelayanan. Begitu juga dengan ketersediaan obat yang sering kosong dan tenaga para medis yang belum terpenuhi. Untuk itu Lily berharap agar pihak RS Pirngadi dan Bachtiar Djafar dapat membenahi keseluruhan itu melalui perubahan status BLUD.

"Pengadaan alat kesehatan, dokter dan tenaga medis yang profesional harus ditingkatkan.Sehingga antusias masyarakat Kota
Medan untuk berobat ke rumah sakit tersebut kembali normal seperti sebelumnya," ungkapnya

Baca Juga:

• DPRD Medan Minta Live Musik Coju Coffe Perhatikan Etika

Selanjutnya, Lily MBA menyoroti terkait kondisi banjir di Medan, dinilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pengendalian banjir pada dinas Sumber Daya Air, Bina Narga, dan Bina Kontruksi, termasuk pengelolaan anggarannya supaya dilakukan secara efektif.

"Karena kami melihat, dengan alokasi anggaran yang cukup memadai, permasalahan banjir di Kota Medan hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas.
Mohon juga hal ini menjadi perhatian serius saudara
Walikota Medan ke depan," katanya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Medan H Zulkarnaen SKM menyampaikan hasil laporan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) yang kemudian diserahkan kepada Ketua DPRD Medan Wong Cun Sen.

Dalam laporannya, Zulkarnaen menyebutkan sejumlah rekomendasi yakni kepada seluruh OPD menjalankan program skala prioritas. Sedangkan terkait efisiensi anggaran tidak sampai mengganggu kegiatan untuk publik.

Baca Juga:

• Setujui R-APBD 2026, FPKS Ingatkan Pemko Medan Fokus ke Masalah Riil Warga

"Kepada seluruh pimpinan diharapkan meningkatkan kinerjanya sehingga dapat menggunakan anggaran dengan baik dan tepat sasaran," sebutnya.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua Zulkarnaen S KM serta para anggota dewan lainnya. Berlangsungnya rapat dan penandatanganan difasilitasi Sekwan M Ali Sipahutar dan Kabag Persidangan Andres Willy Simanjuntak SH MH.

Juga hadir Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Walikota Medan M Zakiyuddun Harahap, pimpinan OPD jajaran Pemko Medan dan para Camat.

Diketahui, adapun rincian APBD Kota Medan TA 2026 yakni
I. Pendapatan daerah……………………….…rp. 6.795.141.044.572
(enam trilyun, tujuh ratus sembilan puluh lima milyard,
Seratus empat puluh satu juta, empat puluh empat
Ribu, lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

Baca Juga:

• Komisi IV DPRD Medan Rekomendasi : Bongkar Tembok Penutup Jalan di Medan Denai.

II Belanja daerah…………………………………rp. 6.900.214.620.675
(enam trilyun, sembilan ratus milyard, dua ratus empat
Belas juta, enam ratus dua puluh ribu, enam ratus
Tujuh puluh lima rupiah).
Iii.

Pembiayaan penerimaan………………………rp. 105.073.576.103
(seratus lima milyard, tujuh puluh tiga juta, lima ratus
Tujuh puluh enam ribu, seratus tiga rupiah)
Iv. Pembiayaan pengeluaran…………………..rp. 0 (nol rupiah)

V. Pembiayaan netto……………………………….rp. 105.073.576.103
(seratus lima milyard, tujuh puluh tiga juta, lima
Ratus tujuh puluh enam ribu, seratus tiga rupiah).

Baca Juga:

• Polres Humbahas dan Pemkab Bergerak Cepat Tangani Longsor di Wilayah Pakkat

Jalinsum Pakkat–Doloksanggul Tak Bisa Dilalui, Polres Humbahas Kerahkan Personel ke Lokasi

DPRD Medan Minta Live Musik Coju Coffe Perhatikan Etika

Setujui R-APBD 2026, FPKS Ingatkan Pemko Medan Fokus ke Masalah Riil Warga

Komisi IV DPRD Medan Rekomendasi : Bongkar Tembok Penutup Jalan di Medan Denai.

Polres Humbahas dan Pemkab Bergerak Cepat Tangani Longsor di Wilayah Pakkat

Kecewa, DPRD Medan Sorot Kinerja Buruk Bappeda dan Perkimcikataru