Kompol DK Tidak Hadiri Gelar Perkara di Bidpropam Polda Sumut

MATATELINGA, Medan:Kompol DK yang menjabat sebagai Kanit 1 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, tidak menghadiri agenda gelar perkara di Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumatera Utara.

Agenda tersebut digelar pada Jumat, 11 Juli 2025. Ketidakhadiran ini bukan kali pertama. Sebelumnya, Kompol DK juga tidak hadir dalam sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Baca Juga:

• Tiga Terdakwa Kasus 177 Kg Sabu Divonis Mati

Padahal, lokasi gedung Ditresnarkoba dan Bidpropam hanya dipisahkan tembok yang bersebelahan.

Agenda gelar perkara ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang disampaikan oleh Suhandri Umar Tarigan, kuasa hukum Rahmadi, seorang warga Tanjungbalai yang kini berstatus terdakwa dalam perkara narkotika.

Baca Juga:

• PN Tj.Balai Vonis Mati dan Seumur Hidup Bagi Tiga Terdakwa Narkotika

Rahmadi ditangkap oleh tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut atas dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 10 gram.

Namun, pihak kuasa hukum menyebut ada sejumlah kejanggalan dalam proses penangkapan, termasuk dugaan kekerasan terhadap klien mereka.

Baca Juga:

• Sidang Tuntutan Bandar Narkoba 'Tile' Mendadak Ditunda

"Ketidakhadiran Kompol DK dalam gelar perkara ini sangat kami sayangkan. Padahal, ini forum resmi dan penting untuk menguji kebenaran laporan kami," ujar Suhandri kepada wartawan usai menghadiri gelar perkara tersebut.

Pihak kuasa hukum Rahmadi juga mengaku telah menyerahkan bukti rekaman CCTV dari toko pakaian tempat klien mereka ditangkap. Dalam rekaman tersebut, menurut mereka, terlihat adanya tindakan kekerasan fisik oleh oknum aparat.

Baca Juga:

• 3 Polisi dan 2 Warga Sipil Dihukum Mati Kasus 76 Kilogram Sabu di Tanjungbalai

"Dalam penangkapan, menurut keterangan klien kami, tidak ditemukan barang bukti narkoba seperti yang dituduhkan. Yang justru terjadi adalah tindakan fisik, seperti dipukul dan diinjak, seperti yang terekam kamera," ujar Suhandri.

Atas dugaan tersebut, laporan telah dilayangkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut dan juga ke Bidpropam. Proses di Bidpropam kini telah memasuki tahap gelar perkara, meski belum dihadiri pihak terlapor.

Baca Juga:

• 2 Nelayan Penjemput 76 Kg Sabu dan 3 Oknum Polisi divonis Mati

Sementara itu, proses hukum terhadap Rahmadi masih berjalan. Sidang perdana kasus ini telah digelar di PN Tanjungbalai pada Kamis, 3 Juli 2025. Sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua PN Tanjungbalai, Karolina Selfia Sitepu.

Dalam persidangan, tim kuasa hukum terdakwa mengajukan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang dinilai cacat prosedur.

Baca Juga:

• Kadiv Propam Polri Beri Penghargaan Kepada Anggota Bidpropam Polda Jatim

Mereka juga mempertanyakan keabsahan barang bukti dan proses penangkapan yang dianggap tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Penangkapan terhadap Rahmadi sendiri terjadi pada 3 Maret 2025, sekitar pukul 21.30 WIB, di salah satu toko pakaian di Kelurahan Beting Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai.

Kuasa hukum terdakwa berharap semua pihak, baik di internal kepolisian maupun di pengadilan, dapat menindaklanjuti laporan dan proses hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Baca Juga:

• Kasus 76 Kg Sabu, Dua Nelayan Tanjungbalai Dituntut Mati

"Kami berharap agar laporan kami di Ditreskrimum juga segera ditindaklanjuti. Dan kepada Bidpropam, kami mohon putusan yang seadil-adilnya atas laporan ini," tutup Suhandri.

Kadiv Propam Polri Beri Penghargaan Kepada Anggota Bidpropam Polda Jatim