MATATELINGA, Jakarta:"Tim Penyidik Kejagung menetapkan dan melakukan penahanan terhadap empat orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola ijin usaha pertambangan (IUP) dan/atau IUP-OP PT QSS di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017-2025.
Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait penyimpangan tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) bauksit di PT. Quality Sukses Sejahtera (QSS) tahun 2017-2025. Salah satu yang ditetapkan tersangka ialah ASN pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM.
Penetapan tersangka dilakukan pada Jumat (22/5), satu hari setelah Beneficial Owner PT QSS Sudianto ditetapkan tersangka," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, dikutip Sabtu (23/5/2026).
Salah satu yang ditetapkan tersangka di antaranya Analis Pertambangan pada Ditjen Minerba di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yakni HSFD. Sementara, tiga orang lainnya merupakan Komisaris, Direktur dan Konsultan Perizinan.
Adapun keempat orang tersangka tersebut adalah Komisaris PT QSS berinisial YA, Konsultan Perizinan PT QSS dan Direktur PT BMU berinisial IA, Analis Pertambangan pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM berinisial HSFD dan Direktur PT QSS berinisial AP.
"Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah Tim Penyidik melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan barang bukti elektronik, notulensi ekspose dengan ahli perhitungan kerugian keuangan negara, serta serangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap 12 orang saksi," tutup Anang, dikutip Okezone.
Seluruh tersangka dijerat dengan dua lapis pasal, yakni Primair, Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Subsidiair, Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
MATATELINGA, Tj.Morawa Seorang pria berinisial C alias Geleng (36) warga Gang Karsono, Dusun VIII, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Mora
Berita Sumut
MATATELINGA, JakartaTim Penyidik Kejagung menetapkan dan melakukan penahanan terhadap empat orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pi
Nasional
MATATELINGA, Teheran Pertemuan Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi kali ini, untuk me
Internasional
MATATELINGA, JakartaMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ketenagakerjaan d
Nasional
MATATELINGA, SimalungunSemangat kebersamaan antara aparat kepolisian dan warga masyarakat kembali ditunjukkan jajaran Polres Simalungun, Po
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Saat sebagian besar warga Kota Medan terlelap, personel Siaga 1 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumatera Utara ju
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menginginkan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) menjadi agenda tahunan be
Berita Sumut
MATATELINGA,Medan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperluas kerja sama bilateral dengan Jepang dalam peningkat
Lifestyle
MATATELINGA, Medan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Dr. Laksamana Putra Siregar, S.H., M.SP., mener
Lifestyle
MATATELINGA, Jakarta Seiring dengan pesatnya adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), cloud, dan transformasi digital, fokus perusa
Techno
MATATELINGA, Medan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara
Berita Sumut