Namun, absennya transparansi soal progres proyek, laporan audit, atau nilai satuan biaya pekerjaan memunculkan pertanyaan lanjutan. Apakah proyek ini akan selesai tepat waktu dan sesuai standar kualitas?
Proyek-proyek infrastruktur di bawah Mahkamah Agung selama ini jarang terdengar bermasalah secara terbuka, tetapi bukan berarti bebas dari potensi penyimpangan.
Pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPK, dan LSM antikorupsi diperlukan untuk memastikan dana APBN sebesar Rp17,6 miliar itu tidak bocor di tengah jalan.
Baca Juga:
Jika tak diawasi, proyek pembangunan seperti renovasi gedung PN Medan bisa menjadi contoh klasik dari belanja negara yang tidak sensitif terhadap kebutuhan publik maupun kondisi anggaran nasional yang sedang defisit.