JAKARTA - Matatelinga, Sampai saat ini, setidaknya masih ada satu sikap ketegasan dari Presiden Joko Widodo, yakni tidak bisa dintervensi dalam soal pemberian hukuman mati.
Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mengatakan, Jokowi telah terlihat tegas dalam pemberian hukuman mati kepada dua sindikat narkoba asal Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.
Padahal Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott sudah berusaha semaksimal mungkin meminta dua warga negaranya tidak dieksekusi mati, termasuk sampai menyinggung pemberian bantuan pada saat bencana tsunami 2004.
"Satu yang agak berkesan hanya pada kasus Bali Nine, yang tidak bisa digangu gugat soal kedaulatan negara. Nah itu, saya suka cara itu, selebihnya tidak ada yang bisa dibanggakan," ujar Said dalam sebuah diskusi bertemakan "Api dalam Sekam Istana", di DPP Perindo, Menteng, Jakarta, Jumat (27/2/2015).
Pemerhati Hukum Tata Negara Indonesia ini juga melihat, Jokowi telah menjilat ludahnya sendiri. Karena bagi-bagi jabatan dalam pemerintahan. "Saya pernah katakan, nanti (Jokowi) akan menjilat ludah sendiri, karena bagi-bagi kursi," sambungnya.
Dia juga mengeluhkan, kenapa dalam bidang hukum malah diisi oleh orang partai politik seperti pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly.
Padahal Jokowi bisa bersikap untuk menempatkan orang yang netral dalam posisi tersebut. "Akhirnya apa, Yasonna ikut campur pada masalah PPP, ini juga menjadi catatan bagi pemerintahan ke depan," tegasnya. Demikian dilansir okezone.com, Jumat (27/2/2015)
(Fit)