Sidang Putusan Praperadilan Leonardi Terkait Satelit Kemhan Digelar Hari Ini

MATATELINGA, JAKARTA - Sidang putusan praperadilan Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi melawan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/8/2025).

Putusan praperadilan ini dipimpin hakim tunggal Abdul Affandi.

Praperadilan ini sendiri menjadi alat kontrol yuridis untuk menguji keabsahan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Laksamana Muda TNI (Purn) Ir. Leonardi sebelum perkara memasuki tahap pemeriksaan pokok di Pengadilan Militer.

"Kami tegaskan bahwa penetapan kliennya sebagai tersangka dalam perkara satelit slot orbit 123° BT tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Fakta persidangan dan keterangan ahli memperlihatkan dengan jelas: tidak ada kerugian negara, tidak ada niat jahat, dan tidak ada unsur delik korupsi yang terpenuhi," ujar Rinto Maha kuasa hukum Leonardi.

Baca Juga:

• Mahfud MD Tuduh Leonardi Sekongkol dengan Navayo Buat Invoice Fiktif: Itu Kriminalisasi

Ia menyebutkan bahwa tagihan penyedia tidak diakui pemerintah karena tidak memenuhi kontrak.

"Negara tidak hanya tidak rugi, bahkan justru yang mengalami kerugian adalah penyedia itu sendiri. Logika hukum terbalik bila dalam situasi negara tidak kehilangan aset, seseorang tetap dituduh merugikan negara," jelas Rinto Maha.

Delik korupsi menuntut adanya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terhadap Leonardi, faktanya kata Rinto, bahwa kliennya tidak menerima keuntungan pribadi apa pun. Tidak ada aliran dana ke dirinya atau pihak lain.

Menurutnya tindakan yang dilakukan Leonardi adalah administratif, bukan perbuatan yang mengandung niat jahat. Ahli hukum pidana menegaskan: kesalahan administratif tidak bisa dipidana (UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Itu ranah hukum administrasi, bukan hukum pidana.

Berdasarkan keterangan Hamdani, ahli Keuangan Negara, Universitas Andalas mengatakan wanprestasi penyedia yang belum dibayar negara tidak dapat disebut kerugian negara.

"Kunci pokok pidana ini adalah pembuktian adanya kerugian keuangan negara. Kalau ternyata kerugian negara tidak ada dan tidak ada pihak lain yang diuntungkan, maka sifat melawan hukumnya menjadi hilang," katanya.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Mompang Panggabean ahli hukum pidana Universitas Kristen Indonesia yang menyebut bahwa potensi kerugian keuangan negara tidak bisa dijerat hukum.

"Korupsi hanya bisa dijerat jika ada kerugian negara yang nyata. Potensi kerugian tidak berlaku lagi pasca putusan MK 2016," jelas Mompang.

Dengan demikian, dasar penetapan tersangka yang hanya mengandalkan audit estimatif BPKP adalah cacat hukum, sebab BPKP tidak berwenang menyatakan kerugian negara (SEMA No. 4 Tahun 2016).

Kasus ini bermula dari penyidikan Kejagung atas perjanjian Agreement for the Provision of User Terminal and Related Services and Equipment antara Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI pada 1 Juli 2016, termasuk amandemennya tanggal 15 September 2016.

Proyek ini diduga merugikan keuangan negara dan melibatkan tiga tersangka. Mereka adalah Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi (eks pejabat Kemenhan), Thomas Anthony Van Der Heyden (Direktur Navayo), dan Gabor Kuti Szilard (pejabat Navayo).

Penyidikan intensif dimulai sejak 2022 berdasarkan sejumlah Surat Perintah Jaksa Agung, dengan yang terakhir diterbitkan pada 5 Mei 2025.

Mahfud MD Tuduh Leonardi Sekongkol dengan Navayo Buat Invoice Fiktif: Itu Kriminalisasi

Kenapa Jaksa Sebut Merasa Paling Benar di Persidangan...?

Sidang Praperadilan Terpidana Mati Martin Anderson Dijaga Ketat Kepolisian

Indonesia Telah Rusak Saat Polisi Dan Politisi Lawan Anti Korupsi

KPK Terima Surat Kaleng Yang Berisi Sidang Praperadilan Dimenangkan Budi Gunawan

Kuasa Hukum KPK Siap Bacakan Kronologi Penetapan Tersangka BG