Minggu, 13 September 2026 WIB

 Krisis Kredibilitas? Media Online Daerah Paling Banyak Diadukan ke Dewan Pers

Budi Hermansyah - Selasa, 05 Agustus 2025 15:13 WIB
 Krisis Kredibilitas? Media Online Daerah Paling Banyak Diadukan ke Dewan Pers
Dok: Dewan Pers
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Muhammad Jazuli (tengah), memaparkan data pengaduan masyarakat terhadap media selama semester I 2025 dalam konferensi pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

MATATELINGA, Jakarta - Sepanjang paruh pertama tahun ini, Dewan Pers menerima lonjakan pengaduan publik terkait pemberitaan media. Dari Januari hingga Juni 2025, tercatat sebanyak 625 laporan, menjadikannya yang tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Muhammad Jazuli, menyebut tren peningkatan ini sebagai indikasi dua hal penting, meningkatnya kesadaran masyarakat atas haknya atas informasi, serta masih lemahnya kepatuhan media terhadap etika jurnalistik, khususnya di platform digital.

"Ini menunjukkan tantangan besar di media daring, terutama di daerah, dalam menegakkan standar etik," ujar Jazuli dalam konferensi pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025).

Media Daerah Disorot

Baca Juga:
Sebagian besar pengaduan datang dari pemberitaan media daring lokal yang dinilai melanggar kode etik, terutama dalam hal ketidakberimbangan dan minimnya verifikasi informasi. Fenomena ini mencerminkan maraknya media baru yang tumbuh tanpa diiringi peningkatan kualitas wartawan.

"Banyak media tidak mematuhi kaidah jurnalistik dan tidak memahami prosedur produksi konten berita," tambahnya.

Juni Jadi Puncak Laporan

Dari total 625 laporan, bulan Juni mencatatkan rekor tertinggi dengan 199 pengaduan. Mayoritas disampaikan secara daring melalui platform Layanan Pengaduan Elektronik (LPE), email, hingga hotline resmi Dewan Pers.

Sebanyak 424 kasus (67,84%) telah diselesaikan. Rinciannya meliputi, surat-menyurat 316 kasus, arsip 84 kasus, mediasi/risalah 21 kasus, ajudikasi (Pernyataan Penilaian & Rekomendasi), 3 kasus, dan sisanya masih dalam proses penyelesaian.

Langkah Korektif, UKW dan Literasi Pers

Untuk menekan angka pelanggaran, Dewan Pers terus menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan berbagai seminar kode etik jurnalistik. Jazuli menegaskan, literasi media tak hanya menyasar wartawan, tetapi juga pemilik dan pengelola media.

"Tanggung jawab ini milik kita bersama, agar publik mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang," tutupnya.

Editor
: Budi Hermansyah
SHARE:
 
Tags
 
Berita Terkait
Media Workshop, ALWAYS Garda Oto : Ajak Rekan Media Pahami Pentingnya Berasuransi dan Bedah Polis Asuransi
Sijago Merah "Melalap" 552 Kios, Hari Ini Selasa  Baru Berhasil di Padamkan
Jadi Catetan, Sejarah Buruk Wartawan Nyaris Tewas Dianiyaya  Gengster Depkolektor  Di Komplek Megacom
Pablo: Kunci Timnya Mennjuarai IBL 2025 Bukan Sekadar Soal Strategi, Tetapi Semangat
Ketua MKGR Sumut  Darma Putra Rangkuti Hadiri Rakornas di Jakarta, Perkuat Konsolidasi Organisasi
Oloan, Tinggalkan Sejumlah Pers Usai Beri Sambutan Alasan Rapat
 
Komentar
 
Berita Terbaru