MATA TELINGA-Memilih bekerja sebagai ibu rumah tangga yang baik dan ikut serta menopang perekonomian keluarga membantu sang suami menjalankan usaha 'kedai sampah', bagi Juita Prilsawati tidak jadi masalah. Karena, itu adalah pilihan hidup yang harus dijalani. Pada awal memulai usaha, seperti diceritakan Juita, ia dan suaminya harus bersabar dan memulainya dari titik nol.
Setelah berjalan beberapa tahun, ia dan keluarga pindah ke rumah toko di kawasan Jalan Wagimin Kabanjahe, ia dan suaminya semakin serius dalam menjalankan usaha 'kedai sampah' yang dipadukan dengan warung internet. Dari yang awalnya hanya menjual kebutuhan sembako saja, Juita dan suaminya Dana mulai melebarkan sayap dengan menambah kuantitas dan jenis barang yang dijual. Warnet yang mereka kelola juga lumayan ramai.
Keinginan untuk mengembangkan usaha pada waktu itu adalah minimnya modal dan masih belum mengerti bagaimana untuk mendapatkan pinjaman dari sektor perbankan.
"Dengan tekad yang bulat, saya dan suami berangkat ke Bank Sumut Cabang Kabanjahe untuk menanyakan persyaratan pengajuan pinjaman tambahan modal usaha. Tak berselang lama, pihak dari bank langsung turun ke usaha kami dan memberikan penjelasan yang detail tentang bagaimana pengajuan pinjaman dan tata cara pengembaliannya," kata Juita.
Menurut ibu dari empat anak ini, dengan agunan sertifikat rumah toko yang dijadikan tempat usaha, pihak bank menyetujui pinjaman modal sebesar Rp. 30 juta.
"Tambahan modal pengembangan usaha yang dikucurkan Bank Sumut telah menjawab kerinduan kami untuk lebih mengembangkan usaha. Bagi kami kucuran kredit itu seperti setitik air di gurun pasir. Ternyata masih ada harapan untuk selangkah lebih maju dari yang ada selama ini," tandasnya.
Beberapa tahun berjalan, pembayaran cicilan kredit lancar hingga akhirnya kredit yang diambil dari Bank Sumut lunas. Usaha pun semakin berkembang dan pada kesempatan itu, Juita dan suaminya memutuskan untuk mengembang usaha dengan membuka gerai di pasar malam Kabanjahe. Usaha warnet ditutup dan lebih fokus mengembangkan usaha kedai sampah.
Bagi Juita dan keluarganya, kucuran tambahan modal dari Bank Sumut telah berkontribusi dalam mengembangkan usahanya. Tapi, bagi usaha dan pengusaha lainnya yang ingin berkembang mungkin belum bisa memperoleh kucuran kredit karena keterbatasan informasi dan belum adanya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana sesungguhnya mengelola sebuah usaha agar bisa mendapatkan bantuan tambahan modal usaha.
Sementara bagi Marni (35), yang sudah bertahun-tahun menggeluti usaha berjualan nasi dan lontong untuk sarapan pagi, sore harinya usaha berjualan mie goreng, nasi goreng dan soto yang diteruskan oleh suaminya. Masih berkeinginan untuk mengembangkan usahanya, paling tidak memperbaiki tempat dan melengkapi peralatan yang ada selama ini agar lebih bagus. Hanya saja terbentur di modal tambahan.
Membuka usaha di kawasan perumahan Komplek Kejaksaan Simpang Selayang Medan, Marni dan suaminya tetap berjuang demi untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Walau dengan kondisi yang serba sederhana, Marni masih sempat untuk menanamkan kebiasaan menabung kepada anaknya agar kelak setelah mereka dewasa bisa belajar hidup mandiri.
Niat untuk pengembangan usaha, menurut Marni untuk saat ini ia dan suaminya fokus dengan menjalankan usaha dulu seraya menyisihkan sebagian keuntungan untuk ditabung. Ia mengaku masih enggan mengajukan kredit ke perbankan karena tersandera dengan masih rumitnya aturan yang ditetapkan dan harus ada agunan.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak dari pelaku usaha yang tidak mengerti bagaimana untuk mendapatkan akses bantuan kredit dari perbankan. Namun demikian, banyak juga yang berhasil mendapatkan link ke perbankan. Pendampingan dari pemerintah, pihak swasta atau lembaga lainnya pun belum sepenuhnya bisa menyentuh keinginan usaha kecil dan menengah termasuk usaha mikro.
Persoalan utama yang dihadapi usha kecil menengah (UKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) saat ini adalah keberpihakan pemerintah yang belum penuh untuk memberikan pendampingan dan pembinaan. Beberapa perbankan pun masih enggan untuk menyalurkan kreditnya ke sektor ini. Padahal, sektor UMKM sudah teruji menjadi salah satu sektor yang tahan terhadap terpaan badai krisis moneter di tahun 1997 yang lalu. Sektor ini banyak yang tetap bertahan dan terus melangkah walau perlahan.
Kemudian persoalan cukup krusial adalah mayoritas pengusaha UMKM tidak bankable (tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kredit dari bank). Terutama kepada pengusaha pemula yang tanpa pengalaman, tanpa pembukuan dan administrasi usaha memadai serta belum adanya konsep usaha sehingga kurang memiliki jaminan kredit (collateral).
Jika melihat trend yang terjadi belakangan ini, beberapa perbankan swasta sangat gencar untuk menggulirkan bantuan kredit kepada pengusaha UMKM. Untuk mendukung upaya ini, pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan birokrasi dan memperkecil aturan-aturan yang memberatkan pelaku UMKM terutama dalam upaya melengkapi aturan-aturan yang dipersyaratkan bank dalam mendapatkan kredit.
Pemerintah juga harus ikut berperan dalam menjembatani pelaku UMKM dalam mendapatkan bantuan kredit dari perbankan. Dengan cara ini, UMKM bisa bangkit dan ikut meningkatkan perekonomian bangsa. Setiap pelaku UMKM sangat membutuhkan informasi dan sosialisasi tentang bagaimana pengurusan ijin-ijin untuk kelangsungan dan pengembangan usaha mereka. Mereka juga sangat mengharapkan adanya kejujuran dan transparansi dari instansi terkait tentang biaya-biaya yang harus mereka keluarkan.
MEMBERI KEMUDAHANUMKM memang tidak bisa dilihat sebelah mata. Seperti kita ketahui, UMKM adalah sektor yang paling fleksibel dalam menyerap tenaga kerja secara cepat dan alamiah dibandingkan sektor lain. Jumlah yang banyak serta sebaran yang merata, menjadikan sektor ini tidak hanya mampu menciptakan pertumbuhan namun sekaligus mengurangi disparitas antar daerah.
Kepedulian perbankan dalam memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan kucuran kredit secara tidak langsung sudah ikut berpartisipasi dalam menggairahkan perekonimian. Seperti yang dilakukan oleh Bank Sumut selama ini, karena kontribusinya sangat berpengaruh terhadap pengembangan UMKM, tak perlu heran kalau bank daerah ini meraih penghargaan The Best Bank Kategori Pangsa Penyaluran Kredit UMKM. Terbesar untuk BPD dengan aset diatas Rp. 10 Triliun versi Majalah Investor.
Pemimpin Divisi Ritel Bank Sumut, Hadi Sucipto dalam sebuah kesempatan menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan apresiasi atas dedikasi seluruh karyawan, maupun Credit Marketing Officer (CMO) Bank Sumut dalam menyalurkan kredit UMKM. Per 31 Desember 2016 lalu, porsi penyaluran kredit UMKM Bank Sumut mencapai Rp. 8,5 triliun atau 43.78% dari seluruh total kredit yang diberikan, dengan jumlah debitur yang mencapai lebih kurang 87 ribu nasabah.
Untuk meningkatkan portofolio kreditnya, Bank Sumut terus berupaya untuk meningkatkan jaringan pelayanan serta menambah fitur-fitur produk kredit khususnya UMKM. Selain itu, Bank Sumut juga merupakan salah satu bank daerah yang ikut menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR).
Penyaluran kredit dan kemudahan perbankan dalam memberikan kredit dalam memajukan sektor UMKM, di usianya yang ke-56 Bank Sumut pasti sudah memiliki visi yang jauh ke depan dalam menjawab impian pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Selain memberi kemudahan, pelaku UMKM juga perlu pendampingan dan memberikan edukasi tentang bagaimana mengelola usahanya agar bisa berkembang lebih baik di masa yang akan datang.
