MEDAN - Matatelinga, Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) diminta
untuk melakukan pemeriksaan terhadap Effendy pemilik CV SM. Pasalnya,
Effendy ikut terlibat pada kasus dugaan korupsi alat-alat kesehatan
(Alkes) di RSUD Perdagangan di Kabupaten Simalungun
Hal tersebut, diungkapkan Yunus Timotheus selaku Penasehat hukum dari
Wan Kek Ali Sumitro ,47, Direktur CV Bina Husada yang sudah ditetapkan
sebagai tersangka dalam kasus ini, Dan juga sudah ditahan di Rutan Klas
IA Tanjung Gusta Medan.
Yunus menilai adanya keterlibatan Effendy dalam kasus tersebut. Namun,
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut, tidak pernah melakukan
pemeriksa terhadap dirinya. Kemudian, tidak dimasukkan namanya dalam
Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) pada kasus Alkes ini."Saya sudah minta
kepada JPU nya karena BAP tidak ada disebutkan nama Effendy," katanya
kepada wartawan, Rabu (11/3/2014).
Menurutnya, kliennya memang mengaku salah karena terlibat dalam proyek
tersebut. Namun menurutnya tidak sepantasnya hanya Wan Kek saja yang
menjadi tersangka sebab Effendy lah yang mengajaknya untuk membantunya
mengerjakan proyek tersebut.
Karena Wan Kek menurutnya tidak memiliki perusahaan, Wan Kek katanya
meminjam nama PT milik Global Sukses milik Andrianto sepupunya agar bisa
ikut dalam perusahaan pemenang tender bersama lima perusahaan lainnya.
"Wan Kek ini cuma diajak saja dengan iming-iming mendapatkan imbalan sebesar Rp 100 juta," katanya.
Namun menurutnya, aktor intelektual kasus ini adalah Effendy. Efendilah
yang meloby RSUD penyabungan untuk bisa memenangkan tender. Setelah
menang, Effendy jugalah yang menyuruh anggotanya untuk mengerjakan
proyek dan Wan Kek sebagai orang yang bertanggung jawab dalam proses
penerjaan.
Yang menyedihkan, menurutnya dua lembar cek sebagai keuntungan dari
proyek justru tidak dinikmati Wan Kek. Dia menyerahkan cek tersebut
kepada Efendy yang menjadi otak dari proyek tersebut dan hanya berharap
uang sebesar Rp 100 juta sebagai imbalan "meminjam" nama PT Global
Sukses.
"Sebenarnya kalau Jaksa mau, dia bisa membuka aliran dana ke mana
tujuannya karena penyidik berhak memintanya ke Bank yang mencarikan dana
itu," katanya.
Namun Yunus mengaku tidak mengetahui apakah peralatan yang tidak sesuai
dengan spesifikasi dibeli oleh Effendy atau Wan Kek. Namun Yunus menduga
bahwa Wan Kek mengetahui bahwa peralatan tersebut tidak sesuai
spesifikasi.
"Untuk persoalan ini, Wan Kek mengaku dia salah," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, saat diperiksa penyidik di Kejaksaan
Negeri Sumut, Wan Kek meminta ijin untuk menelepon Effendy. Kepada Wan
Kek Effendy mengaku bahwa dia tidak akan ditahan karena mengaku akan
mengamankannya dari jeratan hukum.
"Effendy pernah berjanji kalau ada masalah hukum dia yang menangani.
Sekarang malah dia menghilang dan Wan Kek menjadi tumbalnya," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati)
Sumatera Utara (Sumut) menahan Wan Kek Ali Sumitro (47) selaku Direktur
CV Bina Husada, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan
(Alkes) di RSUD Perdagangan, Kabupaten Simalungun, Kamis (5/3).
Koordinator Pidana Khusus Kejati Sumut, Hendry Silitonga, mengatakan,
tersangka Wan Kek mereka tahan karena sudah dua kali mangkir ketika
dipanggil penyidik. Penetapan tersangka terhadap Wan Kek ini juga
merupakan hasil pengembangan dari tiga tersangka yang sudah ditahan
sebelumnya.
"Ini penahanan pertama kepada tersangka Wan Kek. Kita tahan dia selama
20 hari ke depan," kata Hendry, kepada wartawan di Kejati Sumut,
kemarin.
Dijelaskannya, tersangka Wan Kek terlibat dalam kasus ini dengan
melakukan kecurangan pada proyek pengadaan Alkes tersebut. Bukan hanya
itu, tersangka Wan Kek juga berperan melakukan monopoli untuk membeli
merek tertentu. Padahal diketahui, merek tersebut tak sesuai dengan spek
dalam kontrak proyek tersebut.
"Tersangka Wan Kek juga sebagai peserta lelang dengan menggunakan
perusahaan PT Buana Husada Alkesindo. Dimana dalam perusahaan itu dia
menjabat sebagai Wakil Direktur," katanya.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3 jo Pasal
18 Undang-undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHPidana.
Dugaan korupsi ini bermula saat Pemkab Simalungun mendapat anggaran Rp5
miliar yang bersumber dana dari APBN-P TA 2012 senilai Rp 116 miliar
untuk pengadaan Alkes di RSUD Perdagangan. Namun, penyidik menemukan
dalam pelaksanaan proyek tersebut banyak kejanggalan. Mulai dari alkes
yang didatangkan tidak sesuai spek hingga adanya mark up harga yang
dilakukan rekanan.
Kasus korupsi alkes ini, juga terjadi di beberapa daerah di Sumut.
Diantarnya, di RSUD Sultan Sulaiman, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai),
RSUD Panyabungan, Kabupaten Madina, RSUD Dr. Tengku Mansyur, Kota
Tanjung Balai dan RSUD Perdagangan, Kabupaten Simalungun.
Dimana di daerah tersebut masing-masing mendapat anggaran Rp5 miliar
yang bersumber dana dari APBN-P TA 2012 senilai Rp 116 miliar dan dana
dekonsentrasi/tugas pembantuan di beberapa Kabupaten/Kota
(Mt/Rerl)
