Kisruh MTs GUPPI Malintang Memanas, Warga akan Laporkan Dana BOS ke APH

MATATELINGA,Malintang : Plemik berkepanjangan yang melanda MTs GUPPI Malintang terus menjadi perbincangan hangat warga dan makin memanas. Gelombang desakan warga yang makin besar agar Amir Mahmud mundur dari jabatannya sebagai Kepala Madrasah ternyata dianggap "sebelah mata' dan kini mendapatkan reaksi keras dari sejumlah warga.
"Kita bicara fakta. Kondisi madrasah makin memprihatinkan dan tidak ada perubahan positif. Malahan makin mundur. Selama hampir setahun, tidak ada prestasi yang dapat dibanggakan dari Amir Mahmud, malahan madrasah makin amburadul" ujar warga Malintang yang minta identitasnya dirahasiakan bermarga Matondang ketika memberikan keterangan pers kepada media (23/05).

Sumber yang berstatus mahasiswa tsb menyatakan, kezaliman yang nyata telah terjadi di institusi pendidikan berlabelkan Islam tsb sejak dipimpin oleh Amir Mahmud. Dia membeberkan berbagai persolan termasuk pengangkatan beliau sebagai Kepala Madrasah dinilai warga penuh rekayasa, tertutup dan tidak prosedural. Selanjutnya, sosok Amir juga dinilai warga "jarang hadir" serta tidak peduli dengan kondisi madrasah. Kemudian kedisiplinan dan kwalitas madrasah makin merosot tajam, sarana-prasarana madrasah juga makin rusak parah, kondisi fisik madrasah juga makin memprihatinkan. "Sederet persoalan parah diatas diduga kuat karna pengelolaan dana BOS Madrasah telah disalahgunakan oleh Kepala Madrasah. Kita mengendus aroma dugaan bau korupsi, memperkaya diri sendiri dan berpotensi merugikan keuangan negara, rawan penyimpangan akibat tata kelola dana BOS diduga tidak transparan dan hanya main sendiri/"one man show" ujar aktivis sosial tsb.
Sumber tsb juga mengaku telah mendapatkan restu dan dukungan dari beberapa tokoh masyarakat, aparat desa, tokoh agama, tokoh mahasiswa, pemuda setempat untuk melaporkan Amir Mahmud ke APH (Aparat Penegak Hukum) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana BOS ke ranah hukum. "Dana BOS itu bersumber dari keuangan negara. Itu bukan uang pribadi Amir Mahmud. Jadi dana BOS harus dikelola secara transparan, prosedural dan akuntabel. Itu sudah lama jadi sorotan serius sejumlah pihak. Jangan ada yang ditutupi" ujarnya dengan geram.
Pihaknya juga telah melakukan konsolidasi bersama dengan sejumlah Ormawa (Organisasi Mahasiswa) dan OKP di tingkat kabupaten untuk meminta support moral dan mengawal kasus hukum tsb bila telah dilaporkan nantinya.
Sumber tsb, ujarnya bersama tim hukum dan sejumlah warga Malintang telah lama mempelajari dan mengantongi sejumlah bukti awal dugaan penyimpangan dana BOS di MTs GUPPI Malintang.
Sedangkan warga lain, bermarga Nasution kepada Media ini menguraikan sejumlah data/fakta dugaan Dana BOS di madrasah tsb tidak transparan dan dinilai bermasalah. Pertama, tidak ditemukan papan informasi rencana kerja dan anggaran penggunaan dana BOS di area yang mudah diakses publik sesuai aturan juknis Kemenag. Kedua, Kepala MTs diduga kuat tidak pernah membuat Tim pengelola dana BOS. Ketiga, tidak pernah melibatkan dewan guru dan komite madrasah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM), Keempat, Kepala Madrasah juga diduga "wan man show/main sendiri", tidak transparan dalam pengelolaan Dana BOS. Kelima, posisi Bendahara Madrasah diduga hanya pajangan nama dan tidak difungsikan dan sejumlah bukti konkrit lainnya. Dijelaskan, indikasi kuat makin mengemuka adanya dugaan sejumlah nota belanja yang mark up, belanja fiktif, atau menganggarkan kegiatan pembangunan yang tidak dilaksanakan serta pembelanjaan yang tidak sesuai aturan sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.
"Dalam waktu dekat, kami akan langsung melaporkan Dana BOS MTs GUPPI ke penegak hukum baik Polres atau Kejaksaan serta Kemenag Madina untuk melakukan serangkaian penyelidikan intensif terkait penggunaan dana BOS yang dinilai bermasalah. Kita akan menyeret masalah ini ke ranah hukum untuk diproses" tegasnya
Sedangkan wali siswa bermarga Batubara menyebutkan, indikasi pengelolaan Dana BOS yang bermasalah kemudian diperparah dengan pemeliharaan sarana prasarana sekolah yang sangat jauh dari kata layak untuk fasilitas pendidikan.
Dia kemudian membeberkan fakta penting seperti tidak adanya sumber air di fasilitas kamar mandi madrasah, sejumlah asbes/plafon dalam kondisi rusak parah dan bolong, mobiuler meja dan kursi dalam jumlah yang banyak dalam kondisi rusak parah dan tidak layak pakai, sejumlah jendela kaca yang pecah dan membahayakan, kondisi madrasah yang terlihat kumuh dan tidak terawat, papan tulis di madrasah juga masih menggunakan kapur belum white board dan spidol, papan struktur pengurus madrasah sudah puluhan tahun tak pernah diganti, plank merk masih tertulis Departemen Agama belum diganti menjadi Kemenag, kedisiplinan madrasah yang turun drastis, suasana madrasah yang jauh dari nilai kekeluargaan, kepemimpinan Amir Mahmud yang dinilai arogan dan tidak demokratis dan sejumlah persoalan lainnya
"Kami akan berjuang di muka hukum sampai titik darah penghabisan. Dana BOS ini harus diusut hingga tuntas oleh APH (Aparat Penegak Hukum)" ungkapnya.
Dia menjelaskan sikap warga ini sebagai ekses karna tertantang melihat sikap Amir Mahmud yang makin arogan dan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan jabatannya sebagai Kepala Madrasah.
Amir Mahmud kata sumber tsb, dikabarkan telah membentuk Yayasan baru yang penuh rekayasa, kontroversi, tidak aspiratif dan tidak prosedural serta mengklaim yayasan tsb adalah milik sekelompok orang tertentu dan menafikan keberadaan warga Malintang secara keseluruhan "Kita akan berjuang di depan hukum. Biar kita lihat siapa nanti yang benar dan siapa yang salah di mata hukum. Dana BOS Madrasah yang diduga bermasalah ini pasti akan bisa dijerat dengan konsekwensi hukum" ungkapnya.

Kapolsek Bosar Maligas Gelar Sosialisasi Anti-Narkoba, Warga Nagori Boluk Nyatakan Komitmen Perangi Narkoba

Gawat! 132-an siswa MTs GUPPI Malintang Belum Kebagian program MBG, Siapa yang Salah....?

Desakan Warga Makin Menguat. Amir Mahmud diminta "Mundur" dari Kepala MTs GUPPI Malintang

Kejati Sumut Terapkan Restorative Justice, Paman Ancam Keponakan Berakhir Damai

DPRD Medan Dapil V Harap Aspirasi Reses Prioritas di Pembangunan 2027

Bupati Dukung KEK Danau Toba dan Adopsi Manajemen Panglipuran, Bali