Beredar, Lurah Madras Hulu Sebar Proposal Mohon Dibantu PAAR

MATATELINGA, Medan:Sebuah unggahan foto proposal sumbangan atau partisipasi kegiatan Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Kota Medan, oleh Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, beredar luas digrup Whatsapp.
Tampak proposal tersebut dengan kop surat tertulis alamat kantor di Jalan T Cik Ditiro Nomor 66, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, lengkap dicantumkan nomor telepon kantor kelurahan tersebut.
Pada halaman judul terdapat logo Kota Medan dengan perihal mohon bantuan.
Dalam proposal bernomor 005/138 tersebut, tertulis untuk mendukung kegiatan PAAR, pihak kelurahan memohon bantuan untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Adapun partisipasi yang dibutuhkan juga dicantumkan dalam proposal.
Diantaranya, sewa tenda dan pentas, sewa 350 kursi, sewa sound system dan konsumsi peserta. Terdapat stempel asli yang dibubuhkan tepat pada tanda tangan M Taufik SE selaku Lurah Madras Hulu.
Proposal ini ditandatangani langsung oleh Lurah pada 29 April 2026. Sementara permohonan bantuan air mineral 10 kotak diteken tanggal 3 April 2026. Ada penerbitan 2 proposal untuk kegiatan yang sama.
Pada halaman isi tertulis dalam rangka mendukung kegiatan PAAR tahun 2026, Kelurahan Madras Hulu ditunjuk ssbagai tuan rumah dan akan melaksanakan kegiatan tersebut pada 5 Mei 2026.
Berkenaan dengan itu, pihak kelurahan mohon bantuan dan partisipasi dari beberapa perusahaan/pelaku usaha di wilayah Madras Hulu untuk berkontribusi.
Proposal ini kemudian diunggah di beberapa grup WA.
Menanggapi beredarnya proposal mengatasnamakan Kelurahan Madras Hulu tersebut, Wali Kota Medan Rico Waas, masih bergeming. Chat WA yang dikirim belum direspon oleh orang nomor 1 di Pemko Medan tersebut.
Sementara Lurah Madras Hulu M Taufik SE, mengatakan bahwa proposal yang disebar hanya untuk sirkel pertemanan saja. Sifatnya partisipasi dan tidak ada unsur paksaan.
Lurah juga mengatakan bahwa proposal yang disebar sudah sepengetahuan Camat Medan Polonia. "Proposalnya untul kawan-kawan saja, yang kebetulan kerja dan pelaku usaha,"aku Taufik kepada wartawan.
Taufik menambahkan bahwa kegiatan tersebut merupakan swadaya kelurahan, tidak dianggarkan dalam anggaran kelurahan maupun LPM.
Sementara tokoh masyarakat setempat tanpa mau menyebut nama meminta agar walikota Medan turun tangan dan angkat bicara soal instansinya menyebar proposal memohon bantuan untuk mendukung sebuah kegiatan. "Apa anggaran kelurahan tidak menampung biaya kegiatan tersebut? Setahu saya diatur. Tapi kalau saya mohon koreksi,"kata tokoh masyarakat itu.
Dia juga menyarankan agar Walikota segera menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Taufik.
"Jika terbukti ada pelanggaran aturan atau prosedur, sanksi administratif akan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab," katanya, Selasa (05/05/2026).
Selanjutnya, tokoh muda ini menegaskan segala kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan kemasyarajatan biasanya dianggarkan melalui APBD atau mekanisme resmi yang sesuai aturan.
Sebab, meminta bantuan langsung kepada pelaku usaha tanpa prosedur yang sah dapat menimbulkan konflik hingga merusak integritas pemerintah.
"Sebagai langkah korektif, seluruh aparatur di Kota Medan harus ditegur Walikota agar tidak melakukan hal serupa. Karena ini beda tipis sama pungli," tegasnya lagi.
rel

Peraturan Daerah Kota Medan tentang Produk Halal dan Higienis

Medan Utara adalah Pintu Gerbang

DPRD Medan Ingatkan Jangan ada Jual Beli Jabatan

Ketua TP PKK Kota Medan Bersama Masyarakat Bersihkan Perumahan Nelayan Indah

Usaid Bantu Medan Sediakan Air Minum dan Sanitasi Layak bagi Masyarakat Kota Medan

Milad Muslimat Al- Washliyah ke 81 Berlangsung Hikmat