Kades Hutabangun Jae Tak Pernah Balas WhatsApp, Selisih Anggaran Rp55 Juta Proyek Jalan Desa Makin Disorot Publik

MATATELINGA, Madina :Sikap Kepala Desa Hutabangun Jae yang tidak pernah memberikan respons atas permintaan konfirmasi media kini menjadi sorotan tajam publik. Di tengah polemik selisih anggaran proyek jalan desa, upaya klarifikasi justru terus menemui jalan buntu.
Sebelumnya, proyek pembangunan jalan usaha tani di Desa Hutabangun Jae, Kecamatan Bukit Malintang, telah disorot karena dugaan kualitas pekerjaan yang buruk. Selain itu, muncul pula dugaan ketidaksesuaian volume pekerjaan di lapangan.

Baca Juga:

• Fraksi PKS : Pelayanan Kesehatan Rendah, Pemko Medan Harus Tingkatkan Akses dan Kualitas

Kini, persoalan berkembang setelah ditemukan adanya selisih anggaran yang cukup signifikan. Data menunjukkan papan kegiatan mencantumkan nilai Rp190.522.463, sementara pada aplikasi Jaga Desa hanya tercatat Rp134.928.863.
Selisih sekitar Rp55 juta tersebut memicu dugaan ketidakterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Masyarakat menilai perbedaan ini tidak bisa dianggap sebagai kesalahan administratif biasa tanpa penjelasan resmi.
Di tengah meningkatnya sorotan, media telah berulang kali mengirimkan pesan konfirmasi kepada Kepala Desa melalui WhatsApp. Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun jawaban yang diberikan.
Berdasarkan keterangan yang terlihat, pesan-pesan tersebut telah berstatus centang dua, yang menandakan telah terkirim ke perangkat penerima. Meski demikian, tidak ada balasan atau klarifikasi yang disampaikan oleh pihak desa.
"Ini sangat disayangkan. Pesan sudah terkirim, tapi tidak ada respons sama sekali. Padahal ini menyangkut uang negara dan hak publik untuk tahu," ujar seorang warga.
Sikap bungkam tersebut dinilai semakin memperkuat kecurigaan masyarakat terhadap dugaan ketidakwajaran dalam proyek tersebut. Transparansi yang seharusnya menjadi prinsip utama pengelolaan Dana Desa justru dipertanyakan.
Warga juga menilai bahwa tidak adanya respons bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Terlebih, persoalan ini menyangkut penggunaan anggaran negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
"Kalau memang tidak ada masalah, seharusnya dijelaskan. Tapi kalau terus diam, wajar publik menduga ada sesuatu yang disembunyikan," tambah warga lainnya.
Desakan publik kini semakin menguat agar aparat pengawasan dan penegak hukum segera turun tangan. Audit menyeluruh dinilai penting untuk menguji kesesuaian administrasi, teknis pekerjaan, hingga realisasi anggaran.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Publik berharap ada langkah tegas untuk memastikan tidak ada penyimpangan yang merugikan masyarakat.(Magrifatulloh).