Bupati & Wabup Pimpin Tim Gabungan Tertibkan Tower Tak Miliki PBG

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan yang memimpin langsung penertiban bersama Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo SS, menjelaskan tower tersebut telah berdiri sejak 29 tahun silam, tepatnya tahun 1997.

Baca Juga:

• Melalui Safari Ramadan, Hubungan Harmonis Pemerintah & Masyarakat Terus Terjaga

Saat itu, perizinan masih di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum. Namun, seiring perubahan regulasi nasional, seluruh bangunan, termasuk menara telekomunikasi, diwajibkan mengantongi PBG.

"Dulu memang ada izin membangun. Tapi setelah perubahan peraturan di Republik Indonesia, semua menara wajib memiliki PBG. Tower yang sudah berdiri pun harus menyesuaikan dan mengurus persetujuan bangunan gedung sesuai amanat peraturan yang berlaku," tegas Bupati.

Baca Juga:

• Safari Ramadan, Momentum Perkuat Sinergi Ulama dan Umara

Selama enam bulan terakhir, Pemkab Deli Serdang telah menerima laporan keberatan dari warga sekitar. Keluhan tersebut terkait dugaan kerusakan rumah akibat material tower yang jatuh dan menimpa bangunan warga.

"Persoalan ini tidak disikapi dengan baik oleh pemilik tower. Pemerintah kabupaten tentu lebih mementingkan keselamatan dan kepentingan masyarakat. Kami sudah menunggu iktikad baik dan kesepakatan, namun belum ada realisasi. Karena itu, hari ini kami turun langsung melakukan penertiban," ujar Bupati.

Baca Juga:

• Kolaborasi Majukan Pendidikan di Deli Serdang

Penertiban terhadap tower-tower lainnya akan terus dilakukan setelah terlebih dulu dievaluasi.

"Kami pastikan ini akan berlanjut terhadap tower-tower lain yang tidak memenuhi aturan yang berlaku di Kabupaten Deli Serdang dan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia," tegas Bupati.

Baca Juga:

• Babinsa Koramil 06/Senayang Berikan Arahan Agar Satpol PP dan Linmas Pelihara dan Tingkatkan Kamtibmas Selama Ramadhan

Sebelumnya, Ketua Tim Kerja Lingkup Data dan Pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Deli Serdang, Agus Suprianto SE membacakan Berita Acara Pembongkaran. Di berita acara itu disebutkan, tower milik PT Tower Bersama Group tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan dari Pemkab Deli Serdang.

Penertiban dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pasal 45 ayat (1) huruf h.

Baca Juga:

• Pelestarian Budaya Tionghoa Deli Serdang Patut Jadi Contoh Daerah Lain

Di Perda itu dikatakan, "setiap orang atau badan dilarang: Mendirikan bangunan tanpa izin dan/atau Persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk", dan Pasal 74 ayat (1) berbunyi "setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 45 dikenakan sanksi administratif", serta Pasal 74 ayat (2) huruf e berbunyi, "sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pembongkaran".

Baca Juga:

• Kajati Sumut Harli Siregar Lantik Kajari Deli Serdang dan Padang Lawas

Melalui Safari Ramadan, Hubungan Harmonis Pemerintah & Masyarakat Terus Terjaga

Safari Ramadan, Momentum Perkuat Sinergi Ulama dan Umara

Kolaborasi Majukan Pendidikan di Deli Serdang

Pelestarian Budaya Tionghoa Deli Serdang Patut Jadi Contoh Daerah Lain

Kajati Sumut Harli Siregar Lantik Kajari Deli Serdang dan Padang Lawas

Wagub Surya Ajak Seluruh Pihak Perluas Pelayanan MBG hingga Balita dan Ibu Hamil