Camat Puncak Sorik Marapi Tegaskan CSR PT SMGP Domain Korporasi, Transparansi Perusahaan Dipertanyakan

Mekanisme evaluasi terhadap efektivitas program CSR dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat juga belum dijelaskan secara terukur. Kondisi ini membuat peran kecamatan lebih tampak sebagai administrator kebijakan, bukan sebagai pengawas aktif tanggung jawab sosial korporasi.

Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, pihak Community Development and Community Relations (CDCR) PT SMGP belum memberikan jawaban konfirmasi apa pun kepada media, meskipun telah dihubungi secara resmi untuk kepentingan klarifikasi dan keberimbangan pemberitaan.

Ketiadaan respons dari perusahaan menjadi catatan penting, mengingat transparansi dan keterbukaan informasi merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan CSR, khususnya di wilayah yang terdampak langsung oleh aktivitas industri strategis panas bumi.

Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang menempatkan CSR sebagai kewajiban korporasi. Namun dalam praktiknya, peran pemerintah di tingkat lokal kerap menjadi penentu kualitas pengawasan dan keberlanjutan program.

Hingga kini, publik masih menantikan penjelasan resmi dari PT SMGP terkait perencanaan, evaluasi, serta keterbukaan data program CSR yang telah dijalankan di Desa Sibanggor Tonga.

(Magrifatulloh).

PT Kawasan Industri Nusantara (PT KINRA) Serahkan Bantuan CSR Dua Unit Sepeda Motor Roda Tiga Modif Bak Sampah kepada Dua Kecamatan

Pelindo Regional 1 Gelar Pelatihan CSR Mini Sosmap dan SROI untuk Perkuat Dampak Sosial Perusahaan

Komitmen Berkelanjutan Asuransi Astra untuk Cegah Stunting Raih Penghargaan Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Awards

Hankook Tire Dukung Pembangunan Multisektor Termasuk Program MBG di Bekasi

Johanis Tanak Tegaskan Seluruh Anggota DPR RI Komisi XI Akan Diperiksa Perihal Kasus CSR BI

Rico Waas Terima Audiensi PTPN IV, Bahas Program CSR untuk Pembangunan Medan