MATATELINGA, Medan :Anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara (Sumut) dari Partai Nasdem, Pdt Berkat Kurniawan Laoly meminta Presiden Indonesia Prabowo Subianto menetapkan bencana di Sumut sebagai bencana Nasional.
Hal ini di sampaikannya saat menerima unjuk rasa dari Horas Bangso Batak pada Jumat 12 Des 2025 sekitar pukul 15 WIB. Jika tidak ditetapkan sebagai Bencana Nasional maka Nias Harus Merdeka dari Indonesia .
Baca Juga:
Terpantau ratusan massa aksi dibawah kordinator Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul SH, MH, didampingi Ketua Umum Satu Betor, Johan Merdeka, Ketua LSM Penjara Indonesia, Ahmad Rizal, Ustadz Martono dari FKIB dan Wage Nainggolan Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan.
Dalam Orasinya Lamsiang Sitompul meminta agar DPRD Sumut bersama sama dengan masyarakat mendesak Presiden Prabowo menetapkan bencana di Sumatera sebagai Bencana Nasional, Membentuk Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) seperti BRR Nias dan Aceh Saat Tsunami dengan memberikan Anggaran 100 trilyun dengan perkiraan bahwa sesuai dengan Release dari BNPB kerugian Bencana Sumatera 51 Trilyun dan kalau di bagi 3 maka Sumut 17 trilyun lalu kalau hanya mengandalkan APBD Sumut dan Kab Kota terdampak bagaimana mungkin.
"Sumut saja Dana Penanggulangan Bencana hanya sekitar 100 Milyar, Kab. Taput Tapsel Tapteng dan Sibolga paling juga sekitar 10 Milyar masing masing sehingga kalau dikumpulkan paling sekitar 150 milyar tambah lain lain andaikan jadi 500 Milyar apa sebanding dengan kebutuhan puluhan trilyun," teriak Lamsiang saat orasi.
Selanjutnya Lamsiang juga meminta agar perusahaan perusak lingkungan ditangkap dan diadili serta dihukum untuk mengganti kerugian atas kerusakan lingkungan.
"Kami meminta tutup perusahan yang sudah merusak lingkungan sehingga menyebabkan bencana," pinta Lamsiang.
Tidak hanya itu, Lamsiang juga meminta agar Presiden mencopot para pejabat dan Menteri yang tak becus yang menyebutkan bahwa Bencana hanya mencekam di Medsos padahal fakta dilapangan tidak seperti itu.
"Padahal faktanya ribuan rumah hanyut dan hancur, sawah dan ladang yang hancur juga infrastruktur jalan dan jembatan. Bahkan ribuan orang meninggal dan ribuan hanyut, tertimbun dan tak ketemu/hilang sampai saat ini," ungkapnya.
Di depan ratusan massa aksi Anggota DPRD Sumut Pdt Berkat Kurniawan Laoly dari Partai Nasdem didampingi oleh Fajri Akbar dari Partai Demokrat yang menerima pengunjuk rasa mengatakan bahwa mereka juga turut berduka cita atas kejadian banjir di Sumut dan beliau sepakat bahwa pemerintah harus menetapkan banjir sumatera sebagai bencana nasional dan apabila Presiden tidak menetapkan banjir Sumut sebagai bencana nasional maka Nias harus merdeka dari Indonesia.
Baca Juga:
"Pemerintah (Presiden) harus menetapkan banjir sumatera sebagai bencana nasional dan apabila Presiden tidak menetapkan banjir Sumut sebagai bencana nasional maka Nias harus merdeka dari Indonesia," ucap Anggota DPRD Sumut Pdt Berkat Kurniawan Laoly.
Mengahiri demo massa aksi dan anggota DPRD Sumut sepakat menandatangani tuntutan yang isinya antara lain
1. Meminta Presiden menetapkan Banjir Sumut sebagai vencana nasional
2. Meminta pemerintah membentuk Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) dengan anggaran 100 trilyun.
3 . Menangkap dan menindak para perusahaan perusak lingkungan.
Massa yang terdiri dari Ratusan orang dari Horas Bangso Batak dan elemen lainnya berjalan dengan tertib di tengah guyuran hujan dengan pengawalan Polisi akhirnya bubar setelah ada kesepakatan dengan Anggota DPRD Sumut.