Dua Pejabat, Satu Staf Oloan Malah Pilih Diam Usai Klarifikasi Mobdis Wabup

MATATELINGA, Humbahas :Dua pejabat dan satu staf dilingkungan Pemerintah Humbang Hasundutan (Humbahas), Oloan Paniaran Nababan , malah memilih bungkam, ketika ditanya kembali atas klarifikasinya soal pengadaan mobil dinas Wakil Bupati Humbahas Junita Rebeka Marbun yang kesannya Wabup lah yang menyodorkan pembelian mobil dinas.

Pernyataan itu, sebelumnya disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Inspektorat Lukman Pasaribu dan Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat Daerah Humbahas Hemat Aleksi Sitanggang ke beberapa media, belum lama ini.

Baca Juga:

• Junita, Wabup Humbahas Bantah Pernah Sodorkan Beli Mobdis

Diketahui, pernyataan Lukman, dan Hemat menjadi polemik di masyarakat dan ditengah Pemerintahan Humbahas, dalam klarifikasinya atas pernyataan Wabup yang menolak pengadaan mobil dinas.

Serta, Junita yang tidak pernah dilibatkan didalam pembahasan anggaran perencanaan program maupun penyusunan kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas jabatan selaku Wakil Bupati.

Baca Juga:

• Junita, Wabup Humbahas Bantah Pernah Sodorkan Beli Mobdis

Padahal, Junita tidak terpisahkan dengan Oloan Paniaran Nababan yang merupakan satu paket yang dipilih oleh masyarakat Humbahas pada Pilkada 2024 lalu.

Ketika dikonfirmasi, Lukman, dan Hemat via WhatsApp, pada Kamis (201/11) hingga Senin (25/11), tidak ada sepatah kata pun untuk menjawab, hingga berita ini diturunkan ke redaksi.

Tidak hanya Lukman, dan Hemat, begitu juga mantan Kabag Umum Sukur Marbun. Sukur yang kembali bertugas di Bidang Informatika Dinas Kominfo, sejak Kamis (20/11) dikonfirmasi via WhatsApp, tidak sedikitpun merespons pertanyaan tersebut.

Sebelumnya, Lukman, dan Hemat dikutip dari beberapa media dalam klarifikasinya sekaitan pernyataan Wakil Bupati Junita Rebeka Marbun yang menolak pengadaan mobil dinasi, lantaran pengadaan mobil dinasnya yang telah ditampung sama sekali tidak pernah diketahuinya.

Baca Juga:

• Seputar Kasus KONI, Kejari Humbahas Tunggu Hasil Audit

Dikatakan mereka, bahwa rencana pengadaan mobil dinas Wakil Bupati telah disiapkan sejak pembahasan APBD 2024 untuk direalisasikan pada tahun anggaran 2025.

Apalagi rencana itu tadi, lanjut Lukman, atas penjelasan mantan Kabag Umum Sukur Marbun kepada mereka. Dan, Sukur juga menyampaikan bahwa disekitar bulan Mei 2025, Sukur dipanggil Wabup untuk membahas sejumlah pekerjaan, termasuk rencana pengadaan mobil dinas.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Humbahas menyambut baik rencana pengadaan, sekaligus menyampaikan arahan agar kendaraan yang diadakan adalah Toyota Fortuner, karena dianggap paling sesuai untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.

• Junita, Wabup Humbahas Bantah Pernah Sodorkan Beli Mobdis

Baca Juga:

• Perkuat Sinergi Sesama Forkopimda, Kajari Humbahas Jalin Silahturahmi

Wakil Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Provinsi Sumatera Utara, bantah pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Inspektorat Lukman Pasaribu dan Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat Daerah Humbahas Hemat Sitanggang yang membeberkan jika ia pernah memanggil mantan Kabag Umum Sukur Marbun untuk menyodorkan pembelian mobil dinasnya jenis Fortuner.

" Saya tidak pernah sodorkan ke Sukur soal mobil dinas. Saya hanya ngomong sama Sukur disini (kantor dinas Wabup-red) seperti ngomong kayak di warung kopi, bukan secara adminitrasi," kata Junita, pengusaha sukses ini kepada media dalam klarifikasinya atas klarifikasi dari Pemkab atas surat terbukanya kepada DPRD Humbahas seputar penolakannya pengadaan mobil dinas yang ditampung di APBD TA 2026, Kamis (20/11) diruang kerja Dinas Wakil Bupati.

Malah, lanjut dia membeberkan, jika Sukur datang keruang kerja dinasnya hanya membicarakan kebutuhan rumah dinasnya, sepuatar tempat tidur, dan TV.

Dia mengatakan, bahwa dirinya menanyakan itu apa ada tidaknya dialokasikan anggaran untuk fasilitas rumah dinasnya tersebut. Ia merasa tak layak lagi dipakai tempat tidur yang membuat badanya merasa sakit. Selain TV, yang tidak ada dirumah dinasnya.

Baca Juga:

• Pengangkatan Tiga Pejabat di Humbahas Tuai Sorotan, Posisi Lama Malah Diisi Eselon III

Dari pembicaraan kebutuhan itu tadi, sebutnya, malah dia memakai modal sendiri bukan dari APBD Humbahas tahun anggaran 2025, yang semestinya ditampung di APBD.

" Kami ngobrol itu biasa, sambil ketawa. Nah, saya menanya tuh, aku gak dapat apa-apa (fasilitas-red) tuh, jadi aku nanya nii barang-barang yang aku beli boleh di reimburs gak? Jawab ito Sukur, boleh, tapi sesuai dengan pagu anggaran ya. Trus saya beli tempat tidur dan TV. Tapi sampai detik ini dari bulan Maret tuh saya beli, belum dibayar, belum, ya sudah itu resiko saya," ungkapnya.

" Harusnya Sukur jujur yang dibicarakan itu soal apa. Malah, Sukur sendiri yang menawarkan mobil dinas. Ia dia, itu dia sampaikan, kalau misalnya kita ajukan mobil dinas, kira-kira ibu mau apa, saya jawab itu terserah, dan saya jawab lagi mau buat apa. Lalu, Sukur ngomong nii, Fortuner gimana, terus saya jawab, ya boleh. Jadi, narasinya seolah-olah saya yang minta, itu tidak benar," katanya.

Sambung dia lagi, sekaitan pernyataan Kabag Umum Hemat Sitanggang yang pernah mempertanyakan untuk pembelian mobil dinas kepada dirinya, ia pun juga membantah.

Baca Juga:

• Ombudsman Minta Pelaku Eksploitasi Anak di Humbahas Dipidana Sesuai Ketentuan UU

" kapan dia datang, siapa dijumpainya," katanya.

Malah, sebutnya, Hemat pernah dia panggil bukan persoalan mobil dinas, melainkan kebutuhan rumah dinasnya, berupa water.

" Tuh mereka semua ngaco ya, yang dibilang itu yang egak benar," ungkapnya.

Disisi lain juga, Wakil Bupati ini yang ikut dipilih masyarakat Humbahas menanggapi pernyataan yang disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD) Resva Panjaitan.

Baca Juga:

• Dua Jaksa Ditunjuk Periksa Berkas Kasus Eksploitasi Anak di Kafe Galaxy Doloksanggul

Junita mengatakan, bahwa informasi yang disampaikan oleh Plt Kepala BPKPAD tersebut tidak sesuai dengan reguler peraturan yang berlaku.

Menurutnya, Resva harusnya menyampaikan terkait pembelian mobil dinas kepada dirinya sebagai Wakil Bupati. Dimana, Resva dalam penjelasannya mengatakan, bahwa TAPD tidak wajib konfirmasi kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah terkait pembelian fasilitas mobil dinas.

" Itu omongan nya jangan gitu, emang dia atasan saya. Saya itu Wakil Bupati, saya itu dipilih oleh masyarakat, enak kali dia masukkan anggaran tanpa sepengetahuan saya, padahal untuk kebutuhan saya," kata Junita

Baca Juga:

• Ketua DPRD Humbahas Tanggapi Lawatan Bupati ke Belanda Asalkan Untuk Humbahas

Junita, Wabup Humbahas Bantah Pernah Sodorkan Beli Mobdis

Seputar Kasus KONI, Kejari Humbahas Tunggu Hasil Audit

Perkuat Sinergi Sesama Forkopimda, Kajari Humbahas Jalin Silahturahmi

Pengangkatan Tiga Pejabat di Humbahas Tuai Sorotan, Posisi Lama Malah Diisi Eselon III

Ombudsman Minta Pelaku Eksploitasi Anak di Humbahas Dipidana Sesuai Ketentuan UU

Dua Jaksa Ditunjuk Periksa Berkas Kasus Eksploitasi Anak di Kafe Galaxy Doloksanggul