MATATELINGA, Medan:Saipul Bahri SE selaku anggota Komisi I DPRD Medan, meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Balai Wilayah Sungai Sumatera II segera menyikapi keluhan warga terkait ganti rugi lahan sekitar 7 Ha terkena proyek pembangunan tanggul dan rencana kolam retensi di kawasan Danau Siombak, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Medan Marelan.
Ke dua instansi tersebut diharapkan transparan dan tidak saling menyalahkan apalagi lepas tanggungjawab terkait adanya persoalan sehingga tertunda pembayaran ganti rugi. "Kita (Red-DPRD Medan) dan Pemko Medan siap memfasilitasi agar ada solusi sehingga tidak merugikan warga," ujar Saipul Bahri SE (foto) kepada PosRoha.com, Selasa (18/11/2025) menyikapi keresahan warga karena hingga saat ini belum ada tanda tanda pembayaran.
Baca Juga:
Dikatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya berencana melakukan pertemuan antara pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Balai Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR). "Kita minta masing masing instansi mempersiapkan solusi terbaik dan tidak melanggar aturan," pinta Saipul asal politisi Nasdem itu.
"Jangan sampai terjadi saling menyalahkan antar instansi terkait kelengkapan administrasi sehingga alasan tidak membayar ganti rugi kepada pemilik lahan," ulangnya.
Apapun alasannya kata Saipul Bahri, lahan warga yang sudah digunakan pembangunan tanggul dan pembuatan kolam retensi, harus diganti rugi. "Artinya, lahan warga harus segera diganti rugi. Apalagi sudah melalui kesepakatan sebelumnya," tegas Saipul Bahri asal politisi Nasdem itu.
Ditambahkan Saipul, terkait keluhan warga belum terima ganti rugi. DPRD Medan melalui Komisi I akan melakukan RDP kembali dengan mengundang instansi terkait. Dan yang paling utama BPN dan BBWS serta Perkimcikataru.
Baca Juga:
Sementara itu, salah satu perwakilan warga Said Siregar kepada PosRoha.com menyampaikan, sampai saat ini belum ada warga yang menerima ganti rugi karena lahannya dipakai pembangunan tanggul dan kolam retensi.
Ditegaskan Said Siregar, warga yang terkena dampak pembangunan sangat berharap adanya pembayaran ganti rugi. "Kami sangat berharap paling lama Desember 2025 ini selesai pembayaran ganti rugi," katanya.
Said Siregar menyampaikan harapannya kepada DPRD Medan dapat merespon keluhan masyarakat sekaligus memberi solusi.
rel
MATATELINGA, MedanSatuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu di Jalan Pembangu
Berita Sumut
MATATELINGA,Katang Bidare, Lingga Babinsa Koramil 06/Senayang Kodim 0315/Tanjungpinang, Serda Eman, melaksanakan komunikasi sosial (Komsos
TMMD
MATATELINGA, Panyabungan Kasus dugaan penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kembali mema
Berita Sumut
MATATELINGA,Rantauprapat Beredar di grup WhatsApp orangtua / walimurid Perguruan Methodist 1 Jalan A Yani Rantauprapat, omprengan berisi m
Berita Sumut
MATATELINGA, Jakarta Batalyon Parako 463 Pasgat menorehkan catatan membanggakan dalam perjalanan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Be
Lifestyle
MATATELINGA, Jakarta Sebanyak 313 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berisiko tinggi dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Pulau
Nasional
MATATELINGA,Rantauprapat Polres Labuhanbatu, menerima kunjungan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, dalam rangka peni
Berita Sumut
MATATELINGA, Aceh Selatan Program Bajak Sawah Gratis (BASAGA), yang menjadi salah satu program Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, disebut b
Aceh
MATATELINGA,Asahan Warga masyarakat Pulo Rakyat Tua Asahan yang sedang melaksanakan proses pemungutan suara , namun hingga berlangsung ya
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Kawanan geng motor diamankan polisi karena membikin suasana gaduh aaat masyarakat Kota Medan larut dalam euforia merayak
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan banyak kendaraan dinas Pemko Medan belum membayar pajak, bahkan ada y
Berita Sumut
MATATELINGA,Medan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Medan M Afri Rizki Lubis dengan tegas menyampaikan agar pihak manajemen PT Anugrah Argon Medica
Berita Sumut
