MATATELINGA, Humbahas : Pengamat Hukum dari Universitas Simalungun, Dr Muldri Pasaribu SH MH menilai, kebijakan Pemerintah Humbahas yang merealisasikan anggaran APBD Humbahas Tahun Anggaran 2025 sebanyak Rp 2,86 miliar dalam pembelian mobil dinas baru untuk Forkopimda dan mobil full ke Sekretariat Daerah Humbahas, secara konsekuensi hukum Inpres nomor 1 tahun 2025 bisa diberi sanksi.
Menurutnya, Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan, Kapolres, Kejari, dan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tarutung, dapat diberi sanksi administratif dan politik sekaitan ketidakpatuhan terhadap Inpres.
Karena, pada dasarnya Inpres 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, ditujukan kepada Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non kementerian, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, dan para Gubernur, Bupati/Wali Kota.
" Apa konsekuensi hukum jika tidak mengikuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025?, konsekuensi administratif, dan politik. Tetapi , Inpres bukanlah Undang-Undang yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti, Undang-Undang atau peraturan pemerintah. Inpres lebih bersifat internal dalam lingkup pemerintahan dan ditujukan untuk memberikan arahan teknis kepada aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka," kata Muldri kepada sejumlah wartawan dalam siaran persnya sekaitan pembelian mobil dinas baru yang menghabiskan anggaran APBD 2025 sebanyak Rp 2,86 Miliar untuk Forkopimda (Kapolres, Kejari, Ketua PN Tarutung, Sekda) dan mobil full di Sekretariat Daerah, Jumat (15/8) via WhatsApp.
Baca Juga:
MATATELINGA, Medan Ketua Komisi I DPRD Medan Reza Pahlevi Lubis S Kom meminta Wali Kota Medan Rico Putra Bayu Waas melalui Bapenda Kota Me
Berita Sumut
Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor menghadiri dan memberi sambutan pada Bimbingan Teknis Keluarga Berinteg
Berita Sumut
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri Rapat Paripurna dengan DPRD Provinsi Sumut dalam agenda Penyampaian
Berita Sumut
MATATELINGA, Karo Kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 21 Tahun 2026 tentang pembat
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Kumpulan legenda pesepak bola Kota Medan (Legend Medan) akan menggelar laga persahabatan (match friendly) di Lapangan Ke
Bola
MATATELINGA, Palas Mutasi besarbesaran di lingkungan Polres Padang Lawas ini diketahui dari surat telegram Mutasi Personil Dilingkungan P
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Direktorat (Dit) PPA/PPO Polda Sumut berhasil mengungkap dua kasus calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).adsenseSebanya
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Dewan Pimpinan Pusat Anti Judi Anti Narkoba (DPP AJUDAN) berencana menggelar aksi unjuk rasa besarbesaran di Kantor Per
Berita
MATATELINGA, Medan Polda Sumut menghentikan proses penyelidikan dan penyidikan kasus terkait kematian mantan istri polisi Winda Lorenza Gow
Berita Sumut
MATATELINGABelawan Dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Ke2 Tahun 2026, Kantor Imigrasi Kelas II T
Berita Sumut
MATATELINGA,Medan Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak memerintahkan Satpol PP Kota Medan untuk menyegel bangunan Bengkel
Berita Sumut
MATATELINGA, T.Tinggi Warga seputaran Jalan Yos Sudarso Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, Selasa malam (20/10/2026) s
Berita Sumut