Kunker Komisi VIII DPR RI ke Sumut, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Sumut Sampaikan Usulannya

MATATELINGA, Medan : -Komisi VIII DPR RI yang dipimpin langsung Ketua Komisi VIII H. Marwan Dasopang beserta rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Sumatera Utara dalam rangka silaturrahim dengan Pemprov Sumatera Utara dan semua Mitra Komisi VIII diantaranya Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Utara ( BWI Perwakilan Sumut ).

Divisi Humas, Sosialisasi dan Literasi BWI Sumut Akhmad Khambali,SE,MM menyampaikan bahwa Ketua BWI Perwakilan Sumut Sholehuddin, SH,M.Si juga turut hadir memenuhi undangan Komisi VIII melalui Pemprov Sumatera Utara demi menjalin Mitra Strategis dan Kolaborasi demi Kemajuan BWI Sumatera Utara.

"Hal ini sesuai dengan spirit BWI Sumut "Gerakan Tiada Hari Tanpa Wakaf". Hal ini tentu perlu dukungan semua pihak, termasuk Pemprov Sumatera Utara dan semua lintas sektoral, apalagi dukungan dari Komisi VIII DPR RI," kata Khambali dalam siaran persnya, Sabtu (7/12/2024).

H.Sholehuddin,SH,M.Si selakua Ketua BWI Perwakil Sumatera Utara bersama dengan Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, M.Si, pada acara Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI, masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Aula Tengku Rizal Nurdin.

Dalam pertemuan tersebut BWI-SU menyampaikan keberadaan BWI-SU yang telah terbentuk sejak tahun 2011, memberi usulan agar Lembaga BWI-SU di Perlakukan sama dengan lembaga yang lain seperti Baznas, karena dua lembaga ini sama-sama dilahirkan UU yang berarti (antara Nasab dan Rowinya sama, namun dari aspek Nasib dibedakan), makanya Ketua BWI Perwakilan Sumut agar diberi perhatian yang sama oleh Pemerintah Sumatera Utara khususnya dan Komisi VIII DPR RI.

Sekadar catatan, kata Kyai Khambali bahwa BWI Perwakilan Sumatera Utara sampai saat ini belum memiliki kantor permanen (kantor menyewa ) dan dana Hibah yang diperoleh baik itu dari Kemenag maupun dari Pemprov Sumatera Utara untuk saat ini sangat minim dan sangat tidak memadai untuk kegiatan, apalagi kantor masih menyewa.

"Sementara tugas-tugas dalam menyelesaikan permasalahan harta benda wakaf di lapangan begitu sangat sulit dan rumit serta penuh liku," paparH. Sholehuddin di hadapan Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Secara khusus, Kyai Khambali berharap BWI Sumut sangat berharap, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bisa lebih perhatian terhadap gerak langkah BWI Sumut, terutama dalam hal operasional baik sifatnya Dana APBD maupun Dana Hibah.

"Di tengah minimnya anggaran, BWI Sumut akan terus melakulan penguatan literasi secara berkelanjutan, utamanya pada 3 unsur, yakni literasi tentang harta objek wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan kelembagaan wakaf,” tandas Akhmad Khambali.