BNPB Serahkan Bantuan Rp 28 Miliar untuk Korban Sinabung

Bantuan tersebut terdiri dari bantuan untuk pemulangan pengungsi Rp 13,799 miliar, bantuan perbaikan rumah berupa material yaitu 50.000 lembar seng, yang sudah tiba di lapangan 24.000 lembar senilai Rp 4,250 miliar, serta pengadaan benih Rp 10,614 miliar. 

Penyerahan bantuan diserahkan oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Tri Budiarto, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bernandus, Wisnu Widjaja yang diterima langsung Kabupaten Karo didampingi Sekda Karo melalui Sekretaris Provsu, Nurdin Lubis  didampingi Kepala BPBD Sumut Saleh Idaon Siregar di Aula Martabe, Medan,  Sabtu (24/5/2014).

Tri Budiarto menjelaskan bencana erupsi Gunung Sinabung menjadikan perhatian Presiden RI dengan langsung meninjau lokasi bencana 23 Januari 2014. Dia bercerita, saat itu Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono memberikan amanat tentang empat prioritas penanganan Sinabung.

"Pertama, keselamatan jiwa. Dalam menjaga keselamatan warga. Pemerintah kabupaten diback up oleh pemerintah provinsi dan diback up pula oleh pemerintah pusat, utamanya BNPB," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, bantuan dan pelayanan dasar harus terpenuhi demikian juga dengan pendidikan dan mata pencaharian. Bukan hanya itu pemberiana solusi terhadap para petani dan pekebun yang lahannya benar-benar rusak dan mengakibatkan kerugian juga harus dihitung secara pasti.

"Relokasi bagi warga yang tinggal dalam radius 3 km dan mereka yang tinggal pada jalur awan panas itu juga menjadi poin yang disampaikan Bapak Presiden. Untuk menindaklanjuti amanat presiden tersebut BNPB segera mengirimkan tim perkuatan penanganan darurat bencana letusan gunung sinabung yang langsung di bawah komando BNPB," jelasnya. 

Dengan penurunan status level ancaman bencana dari awas ke siaga, sudah seharusnya dilakukan penanganan yang lebih pasti yaitu pemulangan pengungsi dan relokasi serta pemberian bantuan yang bersifat lebih bijak berupa pemberdayaan pengungsi melalui penciptaan lapangan kerja dalam hal ini penyediaan lahan pertanian meningat 99% warga pengungsi adalah petani. 

Untuk itu BNPB bekerjasama dengan Kementerian terkait dan pemerintah daerah Kabupaten Karo dan Provinsi Sumatera Utara telah merencanakan program relokasi dan pemberian dana biaya sewa rumah dan lahan pertanian bagi warga pengungsi yang belum boleh kembali.  

Sekda Provsu, Nurdin Lubis mengatakan, sejak September 2013 hingga kini warga pengungsi mencapai 15.768 jiwa/4.985 KK. Sebagian pengungsi telah dipulangkan sebanyak 17.438 jiwa/5.329 KK per 16-24 Februari 2014.

Nurdin melanjutkan, total kebutuhan yang diperlukan untuk penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung sebesar Rp 1,118 triliun dengan rincian Rp 368,641 miliar kebutuhan pemulihan awal dan Rp 749,617 miliar kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung dapat dirumuskan dengan formasi 3-5-10 diantaranya, tiga desa segera direlokasi karena berada di zona merah yang tidak diperbolehkan lagi ada aktivitas manusia di dalamnya. Selain itu, empat desa ditambah satu dusun dipulangkan apabila status gunung sudah normal," jelasnya.

Selain itu, 9 desa ditambah 1 dusun sudah direkomendasi untuk pulang tetapi belum bisa dipulangkan karena rumah penduduk tersebut pada umunya mengalami kerusakan dan roboh.

Daerah terkena bencana, katanya, segera mendapatkan pemulihan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pada 5 sektor seperti pemukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif, dan lintas sektor. Dana pendanaannya bersumber dari APBN, APBD Provsu dan Kabupaten Karo.

"Jadi, penyerahan bantuan BNPB ke Provinsi Sumatera Utara adalah wujud dari kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah provinsi. Dengan demikian pemerintah provinsi dan Karo dapat mengimplementasikan tugas dan wewenang secara optimal, transparan, dan akuntabel untuk misi kemanusiaan," terangnya.

 

Presentasi  Penanganan Bencana

Nurdin Lubis pada pertemuan itu mengungkapkan, dalam waktu dekat Gubernur Sumatera Utara (Sumut)  H Gatot Pujo Nugroho ST MSi dijadwalkan mempresentasikan dana penanganan berkelanjutan bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo kepada Wakil Presiden. Dana senilai Rp1,1 Triliun yang akan dipresentasikan nantinya itu ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan Tahun 2014.

"Pak Gubernur akan dijadwalkan mempresentasikan dana tersebut kepada Wapres didampingi sejumlah menteri dan pihak terkait lainnya dalam waktu dekat ini," kata Nurdin.

Dijelaskannya, dana senilai Rp1,1 triliun itu memang cukup besar bila dibebankan kepada APBD Sumut, apalagi APBD Pemkab Karo. Namun sebaliknya, dana sebesar itu tidak akan membebani APBN, sehingga alasan inilah yang menjadi dasar mengapa diajukan ke pemerintah pusat.

Soal apa saja yang akan dipresentasikan Gubsu kepada Wapres, Nurdin menjelaskan, secara garis besar mencakup dana pemulihan traumatik paska bencana, dan keperluan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Materi untuk presentasi tersebut sudah selesai disusun Pemprov Sumut bersama Pemkab Karo dan jajaran terkait lainnya dari kedua belah pihak. Sehingga, yang akan dilakukan ke depan nantinya adalah menunggu waktu yang tepat untuk melakukan presentasi dihadapan Wapres," urai Nurdin.

Disinggung apa harapan terkait agenda ini, Nurdin mengaku pihaknya maupun Pemkab Karo sangat berkeinginan alokasi dana yang dipresentasikan bisa ditampung dan diterima pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian, penanganan berkelanjutan paska bencana erupsi Gunung Sinabung bisa memulihkan kondisi kehidupan warga yang terdampak

(Mt-01)