PPDS Hospital Based, RS Adam Malik Ditetapkan Sebagai RSPPU oleh Kemenkes RI
MATATELINGA, Medan Rumah Sakit (RS) Adam Malik kembali mencatatkan pencapaian baru di awal tahun 2026. Kali ini, RS Adam Malik ditetapkan s
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Rumah Sakit (RS) Adam Malik kembali mencatatkan pencapaian baru di awal tahun 2026. Kali ini, RS Adam Malik ditetapkan s
Berita Sumut
MATATELINGA, MedanPemko Medan resmi menerapkan manajemen talenta ASN sebagai dasar pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau Es
Berita Sumut
MATATELINGA, Asahan Pemerintah Kabupaten Asahan secara resmi menyerahkan Petikan Keputusan Bupati Asahan tentang Pengangkatan Pegawai Pemer
Berita Sumut
MATATELINGA, MedanSebanyak 8.533 pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kota Medan resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perja
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara H. Ahmad Qosbi, S.Ag., MM. didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Drs. H. Muhammad Yunus, MA menyerahkan surat keputusan (SK) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP
Berita Sumut
MATATELINGA, Madina Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Tim Pemenangan Paslon 01 Harun Icwan meminta kepada KPU untuk mematuhi keputusan Bawaslu yang menyatakan Paslon 02 secara administrasi Tidak Memenuhi Syarat
Berita Sumut
MATATELINGA, Jakarta Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Pasal 14 dan Pasal 15 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang mengatur pidana penyebaran berita bohong atau hoaks yang menyebabkan keonaran, Kepolisian Negar
Nasional
MATATELINGA, Atlanta Setelah terungkapnya kisah asmara Fani Willis dengan seorang bawahannya membuat kasus pidana Georgia terhadap mantan Presiden Donald Trump terhenti selama dua bulan layaknya sebuah sinetron.Keputusan hakim pada hari Jumat (15/3/
Internasional
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) pengambilan keputusan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan enam Ranperda
Berita Sumut
Masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sah diperpanjang menjadi lima tahun yang sebelumnya 4 tahun
Nasional