Kejari Sabang Masuk Sekolah, Peringatkan Risiko Korupsi Dana BOSP

"Kami hadir agar pengelolaan dana BOSP tidak berujung pada persoalan pidana," ujarnya.
Dalam pemaparan materi, Kepala Sub Seksi Intelijen Kejari Sabang Aditia Bernando mengurai pola-pola penyimpangan dana BOSP yang kerap berulang, mulai dari dominasi pengelolaan oleh satu pihak hingga lemahnya fungsi pengawasan internal sekolah. Menurut dia, praktik semacam itu membuka ruang terjadinya korupsi, terutama ketika penggunaan anggaran tidak didukung perencanaan dan pelaporan yang transparan.

Aditia merujuk Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan pengelolaan dana BOSP dilakukan secara fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Ia menekankan peran Tim BOS Sekolah yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, komite, serta orang tua siswa sebagai instrumen pengawasan untuk menutup celah penyalahgunaan.

Kejaksaan mengingatkan, pelanggaran pengelolaan dana BOSP yang menimbulkan kerugian keuangan negara tidak berhenti pada sanksi administratif. Penyimpangan tersebut dapat berujung pada jerat pidana korupsi sesuai ketentuan perundang-undangan. Pesan itu menjadi penanda bahwa sektor pendidikan, meski berlabel pelayanan publik, tetap berada dalam pengawasan ketat aparat penegak hukum.

Baca Juga:

• Sekolah di Labuhanhaji Barat Bantah Isu Menu MBG Berbau dan Basi

Sekolah di Labuhanhaji Barat Bantah Isu Menu MBG Berbau dan Basi

Kepsek. SMAN 1 Rengat: Sinergi Positif 3 Pilar Pendidikan Menunjang Terciptanya Sistem Pendidikan Berkarakter

Sambangi SMAN 2, Kejari Sabang Gelar Program Jaksa Masuk Sekolah

100 % Sekolah di Sumut Kini Teraliri Listrik dan Internet

Sumringah Anak Pedalam Aceh Utara Sekolahnya Direnopasi TNI

Meingkan Beban Masyarakat, Brimob Polda Sumut Antar Anak Sekolah Terdampak Banjir Bandang di Batang Toru