Deklarasi Akbar #2019GantiPresiden Pindah Lokasi Ke Taman Aspirasi

MATATELINGA, Jakarta:  Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengumumkan Deklarasi Akbar Relawan Nasional #2019GantiPresiden batal dilakukan di Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, yang masuk dalam area Car Free Day (CFD).

Mardani menyebut acara yang rencananya digelar Minggu (6/5) ini akan dipindah ke Taman Aspirasi, Jakarta Pusat.

"Salam. Mohon doa & luruskan niat, atas usulan dari para sahabat, Relawan, Pemprov serta aparat keamanan, maka Deklarasi Akbar Gerakan #2019GantiPresiden diadakan Ahad 6/5 di TAMAN ASPIRASI (Medan Merdeka Barat - samping Monas - depan RRI) +1Km dari CFD Thamrin. Silahkan hadir," tulis Mardani dalam akun twitter @MardaniAliSera yang terverifikasi, Sabtu (5/6).

Dalam unggahan itu, dicantumkan pula video berjudul Maklumat Mardani Ali Sera Deklarasi Akbar Relawan #2019GantiPresiden. Video 45 detik itu berisi penjelasan dari Mardani terkait pemindahan lokasi.

Dia mengaku telah mempertimbangkan saran dari berbagai pihak, khususnya Pemprov DKI Jakarta, terkait pemindahan lokasi deklarasi. Mardani menyampaikan tak ingin acara ini malah mengganggu ketertiban.

"Awalnya kami ingin di sini, tetapi kami khawatir menganggu ketertiban. Jadi izin kami akan buat di Taman Aspirasi," ucap Mardani sembari memperlihatkan denah kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.

Namun sampai berita ini diunggah, CNNIndonesia.com belum bisa menghubungi Mardani secara langsung.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno melarang segala kegiatan politik di CFD.

Hal ini, ucap Sandi, guna menegakkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

"Bukan hanya yang #2019GantiPresiden, tapi ke semuanya bahwa pergub kami akan tegakkan," tegas Sandi saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Jumat (4/5).

Pergub tersebut mengatur sepanjang jalan yang jadi kawasan CFD hanya boleh digelar kegiatan terkait lingkungan hidup, olahraga, dan seni budaya. Serta melarang kegiatan partai politik, SARA, dan mengandung orasi yang bersifat menghasut. (chs)