Dialog Kemerdekaan ke-81, LIPPSU Soroti Ironi Pembangunan: “Negara Merdeka, Rakyat Masih Terjajah

Sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang turut menyampaikan pandangan kritis dalam forum tersebut. Salah satunya Surtrisno Pangaribuan, S.T., aktivis sekaligus tokoh masyarakat, yang menyoroti masih adanya kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah berbagai kemajuan pembangunan yang telah dicapai Indonesia.

Menurutnya, makna kemerdekaan tidak semestinya hanya dipahami sebagai terbebas dari penjajahan secara fisik, tetapi juga harus diwujudkan melalui terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat serta terciptanya kehidupan yang adil dan sejahtera.

Sementara itu, advokat senior Sumatera Utara Dahsat Tarigan, S.H., M.H., memberikan sorotan dari perspektif hukum. Ia menegaskan bahwa hukum dan Undang-Undang harus menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat dan menghadirkan keadilan.

Baca Juga:

• Sukses Laksanakan Tugas, Bupati Simalungun Apresiasi Paskibraka 2026

"Hukum seharusnya menjadi payung perlindungan bagi rakyat, bukan justru menjadi instrumen yang membuat masyarakat semakin sulit mendapatkan keadilan," tegasnya.

Perspektif ekonomi dan politik disampaikan Rafriandi Nasution, S.E., M.T.. Ia membandingkan perkembangan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di sejumlah negara dengan kondisi Indonesia.

Rafriandi menilai masih terdapat persoalan serius terkait kesenjangan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan. Ia juga mengkritisi berbagai program dan kebijakan pembangunan yang menurutnya belum seluruhnya memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.

"Jangan sampai seperti kue bohong: bentuknya bulat dan terlihat bagus, tetapi isinya kosong. Seolah-olah kita sedang dibodohi dengan janji-janji yang tidak terwujud," ujar Rafriandi.

Baca Juga:

• Mobil Hias dan Marching Band Meriahkan HUT RI, Wesly Lepas Peserta Karnaval

Dalam kesempatan itu, Rafriandi turut mengingatkan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurutnya, amanat konstitusi tersebut harus menjadi pedoman dalam setiap kebijakan pembangunan agar kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Wamendagri, Deliserdang Termasuk Kabupaten Ber-APBD Besar, Tantangannya Setara Gubernur

Kapolres Langkat Bersama Kakorbinmas Polri Dialog Kamtibmas

LIPPSU: Salman Farizi Sihotang Mundur, Diduga Ada Belanja Titipan Puluhan Miliar

Zakiyuddin Harahap Paparkan Program PKH, UHC hingga Perlindungan Ojol dalam Dialog Bersama Kojira

LIPPSU: Kemana Pajak HGU PT Bridgestone Mengalir?

Lewat Dialog Interaktif, Polsek Batang Kuis Paparkan Upaya Tekan Kriminalitas di Wilayahnya