Untuk Kedua Kalinya, Syuu Ki Tak Hadiri Sidang Umum PBB yang Membahas Kekerasan Etnis Rohingya

MATATELINGA, Jakarta:  Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, untuk kedua kalinya tidak hadir di sidang Majelis Umum PBB di New York.

Sidang yang dihadiri para kepala negara ini akan digelar pekan depan, namun Kementerian Luar Negeri Myanmar mengatakan peraih hadiah Nobel Perdamaian tersebut tidak akan bertolak ke New York.

Wartawan BBC di Myanmar, Nick Beake, mengatakan Kementerian Luar Negeri Myanmar tidak menjelaskan mengapa Aung San Suu Kyi tidak hadir di New York dan sebagai gantinya mengirim pejabat lain.

Pada 2016, ia menjadi pemimpin sipil Myanmar pertama dalam 50 tahun yang berbicara di sidang Majelis Umum dengan menggambarkan PBB sebagai sumber inspirasi.

Tapi setahun kemudian, Aung San Suu Kyi tidak hadir setelah ia menghadapi kecaman internasional sejak pecah gelombang kekerasan terhadap warga minoritas Muslim Rohingnya di negara bagian Rakhine pada akhir Agustus 2017.

Juru bicara pemerintah Myanmar, Aung Shin, kepada kantor berita Reuters ketika itu mengatakan, "Ia tidak pernah takut menghadapi kritik masyarakat internasional. Mungkin ada masalah lain di dalam negeri yang lebih mendesak."

Sebagai pemimpin de facto, ia dituduh diam dan tak mengecam tindakan militer Myanmar yang oleh PBB dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida terhadap warga Muslim Rohingya.

PBB mengatakan apa yang terjadi terhadap warga Rohingya adalah "jelas-jelas pembersihan etnik".

Temuan tim PBB

Para saksi mata menuturkan aparat keamanan membunuh, memperkosa, dan membakar desa-desa warga Rohingya.

Gelombang kekerasan memaksa ratusan ribu warga Rohingya menyelamatkan diri ke negara tetangga Bangladesh.

Jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh diperkirakan mencapai setidaknya 700.000 orang.

Tim investigasi PBB yang dipimpin mantan jaksa agung Indonesia, Marzuki Darusman, merekomendasikan agar jenderal-jenderal Myanmar diajukan ke mahkamah internasional.

Kekerasan pecah setelah milisi Rohingya menyerang pos-pos polisi di Rakhine menewaskan 12 aparat keamanan.

Militer kemudian menggelar operasi dengan dalih menumpas teroris.

Sejak awal militer membantah telah melakukan pembunuhan terhadap warga Rohingya dan pemerintah menyebut masyarakat internasional mencampuri urusan dalam negeri Myanmar.

Diamnya Aung San Suu Kyi membuat banyak kalangan mendesak supaya Nobel Perdamian untuk dirinya dicabut meski Komite Nobel sudah menegaskan hadiah tersebut tidak akan dibatalkan.

Sejumlah organisasi dan kota telah mencabut atau membongkar tanda penghargaan untuk Aung San Suu Kyi.